Masyarakat Gadut Kembali Resah Terkait Status Tanah


Rabu, 13 April 2016 - 02:37:05 WIB

AGAM, HALUAN — Ra­tusan masyarakat Nagari Gadut, Kecamatan Tila­tang Kamang, Agam khu­susnya yang bermukim di Jorong PSB (Pulai Sungai Talang Bukit Lurah) dan PGRM (Pandam Gadang Ranggo Malai), kini kem­bali resah. Sebab, kesim­pulan dan reko­mendasi yang dike­luarkan Pansus DPRD Agam atas per­masalahan tanah eks La­nud AURI di nagari itu, masih dinyatakan  sebagai  tanah  milik negara c.q TNI AU.

“Kami masyarakat Na­gari Gadut menolak secara tegas hasil kesimpulan dan rekomendasi  yang diter­bitkan Pansus DPRD Agam kepada pemerintah daerah tertanggal 11 April 2016 yang menyatakan tanah bekas lanud adalah  milik negara c.q TNI AU. Tapi adalah tanah ulayat masyarakat nagari Gadut yang dirampas tentara pen­dudukan Jepang secara paksa untuk dijadikan lan­dasan  pacu pesawat tempur mereka sebelum Indonesia merdeka,” ujar masyarakat Gadut melalui ketua Forum Peduli Tanah Ulayat HYB, Datuak Ma­jo Endah kepada Halu­an Selasa (12/04) kemaren.

Karena masyarakat ki­an resah maka diben­tuklah lembaga swadaya ma­sya­rakat (LSM) bernama Fo­rum Peduli Tanah Ulayat Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang, Agam guna menampung aspirasi masyarakat adat berkaitan dengan tanah bekas pe­labuhan itu, sekaligus men­carikan solusi yang jelas dan sesuai dengan aturan hukum yang ber­laku serta mencegah agar tidak terjadi gejolak yang tak terkendalikan dan ber­sifat anarkis.

Dari klarifikasi dan investigasi yang dilakukan Forum Peduli Tanah Ula­yat yang sudah berbadan hukum itu, ungkapnya, diperoleh data diantaranya bahwa sejak Indonesia merdeka sampai saat ini TNI AU tidak pernah me­la­kukan aktifitas apapun  diatas tanah bekas lapa­ngan itu. Hanya diberitahu melalui surat BPN untuk mendapatkan penjelasan dan diundang oleh Bupati dan BPT untuk men­da­patkan penjelasan lebih lanjut serta TNI AU sama sekali tidak pernah meng­klaim seluas 287.600 Ha.

Untuk mencari keje­lasan masalah tanah bekas lapangan udara ini, maka DPRD Agam membentuk Pansus 7 Oktober 2015 dengan melibatkan ber­bagai pihak terkait, ter­masuk pakar hukum per­guruan tinggi  yang akhir­nya mengeluarkan reko­mendasi dan kesimpulan, diantaranya dari 287.600 Ha tanah semula diklaim TNI sesuai peta yang beredar, berubah menjadi 47 Ha.  (h/rdw)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]