Membangun Daya Saing Sumbar


Rabu, 13 April 2016 - 02:46:36 WIB
Membangun Daya Saing Sumbar

Laporan World Economic Forum (WEF) 2015 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-37 dari 140 negara dan berdasarkan laporan International Institute for Management Development (IMD) dalam World Competitiveness Yearbook 2015, posisi daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-42 dari 61 negara.

Berdasarkan dua laporan ini, daya saing Indonesia tercatat menurun diban­ding­kan tahun 2014. Akan tetapi jika dilihat dari efisiensi dalam kemudahan berusaha maka daya saing Indonesia meningkat secara signifikan menjadi peringkat 109 dari 189 negara. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya peringkat daya saing Indo­nesia dalam ease of doing business yang dilakukan oleh Bank Dunia. Peringkat daya saing Indonesia yang berbeda ini berkemungkinan besar akibat dari perbedaan indi­kator dalam pengukuran pem­ben­tuk daya saing.

Dalam hal daya saing ke­mu­dahan usaha, indikator yang kerap digunakan adalah hasil dari indikator yang dipakai oleh Bank Dunia, yakni indikator  ease of doing business. Selama lima tahun terakhir peringkat in­deks kemudahan berusaha Indonesia terus meningkat. Akan tetapi jika diban­dingkan dengan negara-negara di Ase­an, peringkat Indonesia ma­sih di bawah Singapura, Ma­lay­sia, Thailand, Vietnam tetapi hampir sama posisinya dengan Filipina.

Peringkat daya saing ber­gu­na untuk  penilaian kinerja perekonomian sekaligus me­ngin­dikasikan tingkat efisien­si ekonomi suatu negara da­lam persaingan ekonomi glo­bal. Nah, tak dapat dihindari bahwa daya saing daerah merupakan ujung tombak untuk meningkatkan daya saing nasional. Apalagi isu daya saing daerah ini kian santer dibicarakan semenjak Masayarakat Ekonomi Asean diberlakukan awal tahun ini. MEA memunculkan tanta­ngan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing eko­no­mi masing-masing daerah di Indonesia karena persai­ngan bukan saja antarkota/ kabupaten dalam satu negara tetapi juga antarkota di antara negara Asean.

Untuk mengukur daya saing ekonomi daerah, bebe­rapa indikator dan pende­katan dapat digunakan untuk itu. Salah satunya dengan mengkonstruksi indeks po­ten­si ekonomi daerah dan kemudahan usaha. Kajian daya saing daerah yang  ber­basis potensi ekonomi daerah biasanya dibangun dengan menggunakan 8 pilar yaitu: i) produktivitas, ii) keuangan daerah, iii) kemudahan inves­tasi, iv) sumber daya manusia, v) potensi masyarakat, vi) sumber daya alam dan energi, vii) transportasi dan komu­nikasi, dan viii) layanan jasa perbankan dan koperasi.

Masing-masing pilar  ter­di­ri atas beberapa indikator dan total indikator untuk seluruh pilar yang secara keseluruhan berjumlah 32 indikator. Dengan menggu­nakan 32 indikator tersebut maka akan dihasilkan indeks daya saing daerah di Indo­nesia. Semakin tinggi indeks daya saing suatu daerah, maka diperkirakan  potensi da­erah akan memiliki daya saing ekonomi yang tinggi.

Sementara itu, perkara indeks kemudahan berusaha, Bank Dunia menggunakan pendekatan pengembangan strategis yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Di samping itu juga ada pengua­tan dalam cara menghitung indeks kemudahan usaha yaitu dengan menggunakan bobot untuk masing- masing proses dalam setiap pilarnya.

Untuk mengkonstruksi in­deks kemudahan usaha, ada ti­ga (3) pilar utama yang di­gu­nakan, yaitu memulai usa­ha, ijin mendirikan bangu­nan, dan registrasi properti. Nah, Indeks kemudahan usa­ha secara ringkas berguna untuk mengukur efisiensi relatif dari gabungan ketiga pi­lar terse­but. Makin rendah ni­lai indeks kemudahan usa­ha, maka ma­kin efisien pula lah daerah atau kota dalam mem­berikan kemudahan usa­ha.

Indeks kemudahan usaha secara umum mengin­dika­sikan tingkat efisiensi relatif dalam mendirikan usaha sek­tor perdagangan. Posisi daya saing dikonstruksi berda­sarkan potensi ekonomi dari 32 indikator yang sebenarnya tidak harus selalu sejalan dengan daya saing dari tiga pi­lar kemudahan usaha yang ada, meskipun untuk bebe­ra­pa kota yang pernah di survei terlihat cukup sejalan seperti Bandung yang me­nem­pati peringkat pertama, baik da­lam hal daya saing ekonomi yang berdasarkan potensi eko­nomi maupun dalam hal ke­mudahan usaha. Namun de­mikian, juga terda­pat hasil yang sangat menarik bah­wa kota yang secara poten­si eko­no­mi relatif tidak terlalu ting­gi tetapi mempunyai in­deks daya saing yang cukup ting­gi.

Lalu  apa kabar Sumbar? De­ngan perkembangan dan di­na­mika yang ada, perta­nya­an ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan pende­ka­tan kreatifitas kebi­jakan (lo­cal policy creativities) oleh pe­me­rintah provinsi  dan se­lu­ruh pemerintahan tingkat dua di wilayah pro­vinsi Suma­te­ra Barat. Sudah sejauh mana pe­merintah da­erah sebagai ben­teng terdepan masyarakat daerah dan seperti apa kebi­ja­kan-kebijakan an­tisi­patif untuk membendung efek ne­ga­tif yang akan ditang­gung da­erah di era MEA ini? Tidak bi­sa tidak, pemerintah daerah ha­rus menjadi garda terdepan untuk mem­beri­kan gui­de­lines plus proteksi terhadap rakyat daerah, me­ngan­tarkan masya­rakat ke level kesejahteraan yang lebih tinggi dengan pe­man­faatan peluang-peluang yang tercipta dari diber­la­ku­kannya blue print ASEAN Economic Com­­munity, meng­­gali semua potensi yang ada, dan ber­sama-sama mem­ba­ngun daya saing daerah.

Data mutakhir menun­jukan, Index Daya Saing atau Competitiveness Index Per Provinsi untuk Sumatera Barat kurang mengem­bira­kan, yakni berada pada posisi 17 untuk tingkat nasional dan posisi 5 untuk level pulau Sumatera dengan skor minus 0,1559, jauh berada dibawah Kepulauan Riau (peringkat 8) , Provinsi Riau (10), Suma­tera Selatan (12), dan Aceh (16) yang masing-masing skornya sangat positif. Ini semestinya menjadi ajang introspeksi tersendiri bagi provinsi dan seluruh peme­rintahan daerah di Sumbar, baik dari sisi relasi pelayanan dan pemberdayaan bisnis terhadap pertumbuhan eko­no­mi daerah maupun dari sisi kebijakan-kebijakan pemba­ngu­nan sumber daya manusia Sumatera Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2014 dan 2015, jelas terlihat bahwa potensi pasar regional sangat tidak tergarap. Meski­pun mengalami surplus seca­ra umum, tapi jika diban­ding­kan secara regional terhadap negara-negara ASEAN, Sum­bar mengalami deficit yang cukup parah terhadap Singa­pura (import dari singapura 84.68% sementara ekspor ke Singapura Cuma 9.02%) dan cuma mampu membukukan surplus perdagangan terhadap India dan Amerika yang nota­be­ne ada dilingkaran luar masyarakat ASEAN. Bahkan tidak membukukan apa-apa terhadap Vietnam yang sang­gup menyumbang import lebih kurang 0.60%.

Dari sisi pariwisatapun tak berbeda, wisatawan yang da­tang ke Sumbar cuma dido­mi­nasi oleh satu negara, yakni Ma­laysia (72.98%), sisanya ne­gara-negara non ASEAN se­perti Australia (4,55%) dan Pran­cis (0.77%). Sementara itu, negara-negara ASEAN lai­nya belum tersentuh sama se­kali. Tak ada penjelasan yang komprehensif atas hal ini, apakah penyebabnya  da­tang dari kurangnya pro­mosi da­erah untuk level regio­nal atau memang potensi wi­sa­ta Sum­­bar yang tidak terga­rap se­cara optimal. Justru jadi kon­trast saat kita bandingkan de­ngan pemeringkatan dari In­donesia Tourism atau wiki­tra­­vel yang menempatkan dua da­nau di Sumaetra Barat ke da­lam sepuluh danau terin­dah di Indonesia, bahkan Sing­karak menempati posisi no­mor dua setelah Danau Toba. Ada apa dengan dunia pari­wisata kita?

Masih banyak lagi yang ha­rus dibenahi oleh peme­rin­ta­han provinsi dan semua pe­me­rintahan daerah. Terkait ke­miskinan misalnya, indeks ke­parahan dan kedalaman ke­miskinan masih sangat meng­khawatirkan, terutama ada­nya disparitas yang cukup ting­gi antara daerah perko­ta­an dan pedesaan. Begitupun de­ngan penyerapan tenaga ker­ja per sektor, pertanian, per­dagangan dan jasa kema­sya­rakatan menyerap cukup be­sar tenaga kerja, sementara sek­tor industry tergolong sa­ngat kecil. Sumbar hanya bisa ber­bangga dengan Indeks Pem­bangunan Manusia kare­na berada di urutan ketiga di pu­lau Sumatera, setelah Riau, Ke­pulauan Riau dan Suma­te­ra Utara. (*)

 

RONNY P SASMITA
(Analis Ekonomi Politik Internasional Financeroll Indonesia)
 

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 27 September 2020 - 14:29:05 WIB

    Basamo Membangun Pariwisata Sumbar Madani Bersama Mahyeldi-Audy

    Basamo Membangun Pariwisata Sumbar Madani Bersama Mahyeldi-Audy Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan dir.
  • Jumat, 14 Oktober 2016 - 01:24:15 WIB

    Urgensi Membangun Generasi Emas Sejak Dini

    Urgensi Membangun Generasi Emas Sejak Dini Perkembangan maupun keberhasilan suatu negara atau daerah tidak hanya dapat diukur dari perkembangan ekonomi, tapi juga berdasarkan indeks kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau Human Development Index (HDI). Kualitas SDM In.
  • Selasa, 27 September 2016 - 02:39:08 WIB

    Membangun Ekonomi Desa/Nagari

    Masyarakat desa yang selalu diper­sep­sikan sebagai masyarakat yang udik, miskin, kolot dan tidak maju harus segera dihapus. Desa memiliki potensi ekonomi, terutama di sektor pertanian. Desa harus kita bangun. Masyarakat de.
  • Jumat, 09 September 2016 - 02:04:01 WIB

    Membangun Perekonomian Nagari

    Nagari atau desa identik dengan perma­salahan. Masalah jalan buruk, irigasi, fasilitas umum, sumber daya manusia, lapangan kerja, kemiskinan dan lainnya..
  • Kamis, 11 Agustus 2016 - 04:16:29 WIB

    Bersama Membangun Nagari

    Bersama Membangun Nagari DENGAN banyaknya laki-laki pergi merantau dari bumi Minangkabau ke manapun di gugusan Nusantara dan bahkan ke berbagai pelosok dunia ini, Nagari-nagari asal di Minangkabau dan Sumatera Barat khususnya banyak yang tak tergabah.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]