2015, Silpa Capai Rp200 Miliar

Bangun Irigasi, Pemprov Berencana Berhutang


Rabu, 13 April 2016 - 03:11:55 WIB

PADANG, HALUAN — Da­ri hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LK­Pj) tahun 2015 terungkap Pemprov Sumbar ternyata mempunyai Sisa Lebih Pe­ng­gunaan Anggaran (Silpa) dari belanja langsung dan tidak langsung sebesar lebih kurang Rp200 miliar. Dana ini menjadi Silpa karena dinilai tidak sepenuhnya terserap ke dalam pem­ba­ngunan Sumbar tahun lalu.

Di sisi lain, Pemprov Sumbar berencana untuk mengutang ke PT. Sarana Multi Infrasruktur (Per­sero)  senilai Rp211 miliar sepertinya akan terganjal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar meminta rencana ini untuk dikaji lebih mendalam lagi.

Wakil Ketua Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DP­­RD) Sumbar, Arkadius Dt.Intan Bano usai pari­purna nota pengantar LKPJ Kepala DaerahPemprov Sumbar Selasa, (12/4) me­nu­tur­kan, dari LKPj Gu­ber­nur Sumbar Irwan Prayitno yang dibacakan Wakil Gu­bernur Nasrul Abit te­rung­kap, tidak semua yang di­ang­garkan dalam APBD tahun 2015 terserap. Seperti be­lanja tidak langsung yang hanya terealisasi 95,03 per­sen. Sementara untuk be­lanja langsung  capaian ki­ner­ja keuangannya sebesar 90,59 persen.

“Nilai secara persentase memang tidak terlalu besar, belanja tidak langsung 10 persen dan  belanja langsung 5 persen. Tapi kalau d­i­uang­kan itu bisa diangka Rp200 miliar. Nilai ini setara de­ng­an separoh APBD Ka­bu­paten/Kota seperti Padang Panjang dan Sawahlunto,” ujarnya.

Mudah-mudahan ini ti­dak dalam tataran ke­senga­ja­an atau bahkan keinginan dari SKPD yang tidak ingin merealisasikan anggaran itu. “Mudah-mudahan ini Silpa dari sisa tender yang menyangkut ke PU-an,”  ujarnya.

Namun, kalau memang Silpa ini akibat dari efi­sien­si belanja pegawai, atau efisiensi perjalanan dinas itu sudah bagus. “Tapi kalau Silpa ini akibat dari tidak berjalannya program ke ma­sya­rakatan akan kita jadikan catatan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komis IV Bidang Pem­b­angu­nan DPRD Sumbar, Marlis mengatakan, terkait dengan surat Gubernur Su­m­bar, Irwan Prayitno ter­tanggal 4 April 2016 itu tentang pinjaman Pemprov Sumbar ke PT. MNI sebesar Rp211 miliar, DPRD Sum­bar be­lum akan me­mas­tikan sikap, mengingat ini membutuhkan kajian men­dalam.

“Kawan-kawan tadi me­nilai pinjaman ini butuh dikaji lagi. Karena kami menilai pinjaman Rp211 miliar untuk irigasi ini tidak pas. Karena dampak dari itu tidak signifikan untuk me­ning­katkan ekonomi ma­sya­rakat,” ungkap Marlis saat rapat hearing dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Dinas Pengeloaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Ba­dan Perencanaan Pem­ba­n­gu­­nan Daerah (Bappeda) Sumbar Senin, (11/4) di ruang Ko­misi I DPRD Sumbar.

Jika  pinjaman ini di­setujui akan dibayar dengan APBD Sumbar dalam jang­ka 5 tahun.  Untuk bunga yang akan dibayarkan men­capai 9 persen  per tahun. Selain membayar bungga, saat pencairan, Pemprov diharuskan membayar fee sebesar Rp2,1 miliar ke­pada PT. SMI.

Marlis juga mem­per­tanya­kan kenapa pinjaman untuk irigasi ini hanya me­nga­komodir 30 Daerah iri­gasi (D.I) saja sementara D.I yang yang dinilai kinerja kurang dan perlu perhartian ada 56 buah di Sumbar.

“Kalau seperti ini tetap saja tidak ada ke­be­rim­bang­an pembangunan di daerah. Ini perlu kajian kom­preh­nsif tentunya,” tegasnya.

Dalam sejarahnya kata Marlis, belum pernah Pem­prov Sumbar melakukan peminjaman seperti ini. Ka­lau pun ada daerah lain yang telah melakukannya, Pem­prov Sumbar perlu me­la­kukan kajian ke daerah ter­sebut tentang pinjaman ini.

Perihal peminjaman ini dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Wi­­­layah dan Lingkungan H­i­dup Bapedda Sumbar, Mai­halfri yang pada kesempatan itu mewakili Kepala Baped­da Sumbar, Afriadi Laudin, be­rawal dari kunjungan Gu­bernur Sumbar, Irwan Pra­yitno ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Dimana pe­me­rin­tah daerah Kendari mengu­tang kepada sebuah lembaga seperti halnya PIP di Sumbar.

Di sana Gubernur ber­pikir mengapa tidak me­la­kukan hal serupa di Sum­bar, dimana nantinya dana ini digunakan untuk mem­per­baiki irigasi di Sumbar. Perbaikan irigasi ini juga sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo un­tuk swasembada pangan.

“Selain itu seperti yang diketahu bersama, ke­ter­batasan APBD juga menjadi pertimbangan peminjaman ini,” ungkapnya.

Ditambahkan Kepala DPKD Sumbar, Zaenuddin, langkah ini dilakukan ka­rena apabila berbicara ten­tang anggaran irigasi sangat terbatas dengan hanya me­ngan­dalkan APBD semata.

“Jadi, dengan pinjaman ini nantinya akan mem­percepat pembangunan te­ru­­tama dalam bidang per­tanian dengan perbaikan irigasi yang ada saat ini,” ujarnya.(h/isr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 01 April 2020 - 20:44:49 WIB

    Serahkan Bantuan, PT Angkasa Pura lI Bangun Toilet

    Serahkan Bantuan, PT Angkasa Pura lI Bangun Toilet PADANG, HARIANHALUAN.COM -- PT Angkasa Pura lI Bandara Internasional Minangkabau tergerak hati menyerahkan bantuan di saat mewabahnya Virus Corona (Covid-19). Bantuan diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang, Rabu (1/4/2020)..
  • Ahad, 08 Maret 2020 - 13:20:05 WIB

    Museum Alat Musik Bakal Dibangun di Kota Padang

    Museum Alat Musik Bakal Dibangun di Kota Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pengelola Museum Alat Music Indonesia dan Dunia, Yukon Putra mengusulkan keinginan untuk mendirikan gedung museum di Kota Padang. Soal biaya pembangunan akan dibantu sepenuhnya. Pemerintah Kota Pa.
  • Sabtu, 07 Maret 2020 - 08:06:46 WIB

    Soal Tumpukan Sampah di Pantai Padang, DLH akan Bangun Lokasi Kubus Apung

    Soal Tumpukan Sampah di Pantai Padang, DLH akan Bangun Lokasi Kubus Apung PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Guna mengantisipasi sampah di Pantai Padang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang telah mencarikan jalan keluarnya. Solusi jangka pendek, pada tahun ini menganggarkan 1 lokasi kubus apung yang .
  • Rabu, 19 Februari 2020 - 18:11:58 WIB

    Medi Iswandi : Pembangunan Harus Jadi Solusi Kesejahteraan Masyarakat

    Medi Iswandi : Pembangunan Harus Jadi Solusi Kesejahteraan Masyarakat PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Medi Iswandi menyatakan perencanaan pembangunan diharapkan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini. Namun j.
  • Sabtu, 08 Februari 2020 - 23:12:16 WIB

    Warga Berharap Pemko Segera Bangun SMP di Padang Sarai

    Warga Berharap Pemko Segera Bangun SMP di Padang Sarai PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa mendengar aspirasi warga melalui Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Inayah Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, baru-baru ini..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]