Gubernur Sampaikan Keluhan Nelayan

Jokowi Minta Susi Lakukan Evaluasi


Rabu, 13 April 2016 - 03:13:42 WIB
Jokowi Minta Susi Lakukan Evaluasi

PADANG, HALUAN — Gubernur Irwan Pra­yitno menyebutkan pihaknya mendapat respon positif dari presiden terkait pera­turan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dinilai meresahkan nelayan Sumbar.

Menurut gubernur, res­pon itu muncul saat ia men­yam­paikan informasi ter­sebut keluhan nelayan di hadapan presiden dan men­teri Susi. Hasilnya, Presiden Jokowi sudah meminta Me­n­teri Susi Pudjiastuti untuk melakukan evaluasi dan revisi mengenai beberapa Peraturan Menteri yang selama ini meresahkan para nelayan Sumatera Barat.

Di akun facebook pri­ba­di­nya, Irwan menyebut di antara aturan yang akan dievaluasi dan direvisi me­nge­nai kemudahan peri­zinan kapal-kapal nelayan lokal yang berkapasitas di atas 30 GT agar bisa diurus di Provinsi, peraturan ten­tang batas wilayah tang­kapan nelayan, peraturan untuk kemudahan lalu-lin­tas ekspor hasil tangkapan nelayan, dan beberapa pera­turan lainnya.

Selain itu, rang Kuranji ini juga menyampaikan ba­h­wa  beberapa kebijakan lainnya juga akan disusun untuk mem­beri peluang pening­katan kesejahteraan para nelayan seoptimal mungkin.

“Kami berharap hal ini akan dievaluasi sesegera mungkin, dan peraturan teknis berupa Peraturan Menteri dan turunannya akan segera dikeluarkan. Gubernur dan Dinas KKP Pemprov akan dengan in­tens menjadi mitra Menteri dalam mengawal pr­oses­nya,”tulisnya.

Terkait adanya respon positif ini, anggota Komisi IV DPR RI  asal Sumbar DR. Sidi Hermanto Tanjung tetap bersuara kritis. Doktor je­bolan IPB Bogor ini me­nilai, Menteri Susi sudah kerap mendapat kritikan keras dari anggota DPR RI saat rapat dengar pendapat terkait de­ngan peraturan yang dibuat­nya. Hermanto menilai, pe­ra­turan menteri banyak me­rugi­kan nelayan di Indonesia, termasuk Sumbar.

“Jika memang gubernur menyebut adanya respon positif tersebut, hendaknya Menteri Susi komitmen dan konsisten. Apalagi sudah ada reaksi dari presiden. Kami di Komisi IV, ter­masuk anggota parlemen dari fraksi pen­dukung pe­me­rintah sudah kerap meminta Menteri Susi mengevaluasi peraturan ter­sebut, tapi te­tap saja diacuh­kan,”katanya.

Sebagai catatan, pe­r­te­nga­­han Maret lalu, Her­manto pernah bersuara ter­kait peraturan Menteri Ke­lautan dan Perikanan ten­tang larangan operasional bagi kapal pe­ngang­kut ikan hasil pembudidayaan ber­bendera asing sejak 1 Fe­bruari 2016. Larangan itu tertuang melalui SE No 721/DPB/PB.510.S4/II/2016.

“”Kami menghargai si­kap anti asing dari Menteri Susi. Tapi hendaknya bijak dan jangan sam­pai meru­gikan bangsa sendiri,”kata Hermanto saat itu.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Yosmeri, pem­bu­di­daya kerapu di Sumbar ba­ny­ak gigit jari karena tak bisa menjual hasil budidaya me­reka ke kapal asing. Me­nurutnya, selama ini hasil budi daya ikan kerapu Sum­bar dijual pada kapal asing, karena harganya yang relatif lebih tinggi.

Namun, jika dijual ke­pada konsumen lokal, harga otomatis anjlok. Selain har­ga yang rendah, permintaan pasar lokal de­ngan kerapu itu juga tak se­besar pasar luar negeri.  Akibatnya, hasil budidaya nelayan tetap saja sia-sia.

Terkait dengan pe­ri­zi­nan kapal berbobot 30 GT juga demikian. Di­tam­bah­kan Hermanto, untuk me­laut, kapal-kapal lokal deng­an bobot 30 GT itu harus melalui proses perizinan dari pusat. Padahal, kapal tersebut mampu men­jang­kau laut lebih jauh ke lepas dan bersaing dengan kapal-kapal asing.

Karena dila­rang, me­reka tak bisa men­capai zona bebas tersebut, sehingga kapal asing justru me­ra­jalela. (h/mat)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]