Terkait Penyelesaian Proyek PLTMH

DPRD Keluarkan 11 Rekomendasi


Kamis, 14 April 2016 - 03:06:09 WIB

BATUSANGKAR,HALUAN — DPRD Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan 11 rekomendasi terhadap penyelesaian masalah Proyek Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berada di Jorong Mawar, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara.

“DPRD merekomen­dasikan supaya pemerintah daerah segera menin­dak­lanjuti penyelesaian masa­lah PLTMH Lintau ini,” kata Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra pada Rapat Paripurna Dewan di Pagaruyung, Senin (11/4).

Ia menyebut DPRD Ta­nah Datar telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) berdasarkan Keputusan DP­RD Nomor 176/02/KPTS/DPRD-TD/2016 tanggal 4 Januari 2016 dengan Ketua Nurhamdi Zahari berang­gotakan 13 orang anggota Dewan.

Pansus PLTMH Lintau telah melakukan tugasnya berupa meminta keterangan pihak terkait, masyarakat, pelaksana proyek PT. Ikh­wan Mega Power (IMP) dan studi banding ke luar pro­vinsi sehingga menghasilkan 11 rekomendasi yang ter­tuang dalam Keputusan DPRD Tanah Datar Nomor 176/11/KPTS/DPRD-TD/2016 tanggal 24 Maret 2016.

Wakil Ketua DPRD Ta­nah Datar, Irman menyam­paikan 11 rekomendasi de­wan tersebut diantaranya meminta Pemerintah Dae­rah Kabupaten Tanah Datar untuk segera meme­rin­tah­kan Pemerintahan Nagari Lubuk Jantan menentukan dan menetapkan batas jo­rong terutama Jorong Ma­war I dengan Jorong Seroja dengan melibatkan ninik mamak dan tokoh masya­rakat.

Kemudian, tambahnya memerintahkan Panitia Pem­be­basan Lahan melalui Pemerintahan Nagari Lu­buk Jantan untuk mela­kukan survei dan mengin­ventarisasi ulang kepe­mili­kan lahan, tanaman, dan bangunan yang terkena ke­giatan PLTMH Lintau.

Survei dan inventarisasi ulang tersebut juga harus melibatkan Ninik Mamak dan tokoh masyarakat Tabek Panjang Jorong Mawar, ka­tanya.

Selain itu, PT. IMP di­min­ta segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi la­han, tanaman dan bangunan kepada yang berhak ber­dasarkan hasil survei ulang yang dilakukan panitia pem­bebasan lahan, ninik mamak dan tokoh masyarakat Jo­rong Mawar.

PT. IMP diminta meng­hentikan pekerjaan pem­bangunan PLTMH Lintau di lapangan sampai pe­nyele­saian pembayaran ganti rugi selesai dilakakukan, kata­nya.

Ia menambahkan hal penting dari rekomendasi ini adalah agar pihak penegak hukum dapat memproses sesuai peraturan yang ber­laku terhadap adanya in­dikasi tindak pidana mulai dari proses dikeluarkannya perizinan sampai dampak yang ditimbulkan.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar Zul­dafri Darma yang menerima rekomendasi tersebut me­nya­takan bahwa pemerintah daerah akan menin­dak­lan­ju­ti segera hal-hal yang tertuang dalam reko­men­dasi DPRD.

Pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi persoalan yang terjadi dan musyawarah dengan ber­bagai pihak terkait dan dise­pakati perihal biaya ganti rugi dapat melapor di keca­matan dengan membawa bukti-bukti yang cukup, ujarnya.

Wabup mengharapkan agar masyarakat dapat mem­bantu investor yang ingin membangun daerah Tanah Datar sesuai aturan yang berlaku.(h/emz)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 25 Juni 2020 - 16:48:08 WIB

    Hasil Menurun, Anggota DPRD Sumbar Ini Bakar Semangat Petani di Kabupaten Solok

    Hasil Menurun, Anggota DPRD Sumbar Ini Bakar Semangat Petani di Kabupaten Solok HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi V DPRD Propinsi Sumatera Barat Daswippetra Dt Mjj Alam membakar semangat petani di Kabupaten Solok untuk membudidayakan cengkeh, kopi dan manggis dalam upaya menambah pendapatan rumahtanggany.
  • Jumat, 19 Juni 2020 - 23:40:24 WIB

    Hendrajoni Jadi Saksi Nikah Putri Anggota DPRD Sumbar

    Hendrajoni Jadi Saksi Nikah Putri Anggota DPRD Sumbar HARIANHALUAN.COM - Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menjadi saksi nikah putri anggota DPRD Provinsi Sumbar Bakri Bakar, Jumat (19/6) digelar di Masjid Masjid Akbar Baiturrahman, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir .
  • Jumat, 12 Juni 2020 - 21:51:23 WIB

    Sidak ke Dinkes, DPRD Pasbar Kecewa Temukan Tumpukan APD Senilai Rp2,1 Miliar

    Sidak ke Dinkes, DPRD Pasbar Kecewa Temukan Tumpukan APD Senilai Rp2,1 Miliar HARIANHALUAN.COM - Merasa kecewa karena Alat Pelindung Diri (APD) yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), belum juga dibagikan kepada petugas medis dan masyarakat, Anggota DPRD Pasbar yang dipi.
  • Kamis, 11 Juni 2020 - 17:02:43 WIB

    DPRD Mentawai Siap Menuju New Normal

    DPRD Mentawai Siap Menuju New Normal HARIANHALUAN.COM - Menjelang diberlakukannya tatanan baru kehidupan atau yang disebut dengan istilah New Normal, Ketua DPRD Mentawai Yosep Sarogdok menyebutkan pihaknya siap mengikuti aturan baru tatanan kehidupan dan meminta.
  • Kamis, 11 Juni 2020 - 12:43:22 WIB

    Anggota DPRD Mentawai Lakukan Rapid Tes Tiap Dua Pekan Sekali

    Anggota DPRD Mentawai Lakukan Rapid Tes Tiap Dua Pekan Sekali HARIANHALUAN.COM - Dua Minggu sekali, anggota DPRD Mentawai melakukan rapid tes dan pengecekan kesehatan, hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan di anggota DPRD di lapangan..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]