Rancangan Tatib Langgar UU

Pimpinan DPD Minta Fatwa ke MA


Kamis, 14 April 2016 - 03:17:12 WIB

JAKARTA, HALUAN — Ke­tua DPD RI Irman Gusman tidak mempersoalkan peru­bahan tata tertib (tatib) lembaga yang dipimpinnya itu, termasuk masa jabatan pimpinan 2,5 tahun. Semua, asalkan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang.

“Jadi tidak masalah ma­sa jabatan pimpinan 2,5 ta­hun, sepanjang sesuai de­ngan UU,” kata Irman di­dam­pingi Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad kepada war­tawan, di Komplek Par­lemen Senayan, Rabu (13/4).

Menurut Irman, dari kajian pakar hukum tata negara, ada 36 pasal dalam rancangan Tatib itu ber­tentangan dengan UU dan atau bermasalah (non exe­cutable). “Karena itulah kami pimpinan belum me­nan­datangani Tatib tersebut. Bukan tidak mau me­nan­datangani, tapi belum di­tandatangani,” jelas Irman.

Karena dinilai banyak bertentangan dengan UU, jelas Irman, Pimpinan DPD meminta fatwa atau me­nga­jukan permohonan per­tim­bangan kepada Mahkamah Agung, sesuai dengan ke­we­nangannya. Permohonan ini sejalan dengan masukan anggota dalam sidang pari­purna 15 Januari 2015.

Wakil Ketua DPD RI Prof. DR. Farouk M­u­ham­mad menilai pengurangan masa jabatan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun yang dituangkan dalam ran­cangan Tatib adalah per­soalan anta­ra supremasi politik dan hukum. “Ada kesan seolah-olah yang ter­jadi adalah perebutan ke­kuasaan. Me­nurut saya, ini adalah per­debatan antara su­pre­masi politik dan hu­kum,” tegas Farouk.

Farouk mengatakan, per­­soalan tersebut bukan hanya sebatas persoalan tanda ta­ngan saja. “Hanya saja, per­soalannya mana yang harus dijunjung. Supremasi politik atau hukum?,” tuturnya.

Farouk menegaskan, ba­ginya menegakkan hukum adalah segala-galanya. Pi­haknya akan menjunjung tinggi supremasi hukum dan bukannya supremasi politik. “Saya akan tolak segala ben­tuk upaya untuk men­jatuh­kan pimpinan DPD RI jika bertentangan dengan hukum dan konstitusi,” katanya.

Keputusan politik yang bertentangan dengan hu­kum khususnya tentang per­gantian pimpinan DPD RI selama 2,5 tahun itu, jelas tidak bisa ditolerir. “Saya siap diberhentikan besok (Kamis, red), jika keputusan politik itu tidak ber­ten­ta­ngan dengan UU dan kons­titusi,” tegas Farouk Mu­ham­mad. (h/sam)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]