DPRD Tanah Datar Bentuk Pansus

Bongkar Kasus PLTHMH Jorong Mawar


Kamis, 14 April 2016 - 03:26:18 WIB

TANAH DATAR, HALUAN — DPRD Tanah Datar membentuk panitia khusus penyelesaian masalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dibangun di Jorong Mawar, Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara. Pansus mengeluarkan 11 rekomendasi penyelesaian masalah tersebut.

Ketua DPRD Anton Yon­­dra kepada Haluan, Ra­bu (13/4) mengatakan, bah­wa sebelumnya telah digelar Rapat Paripurna Dewan di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Datar. “Dari hasil rapat itu DPRD me­reko­mendasikan agar pe­merin­tah daerah segera me­nindak­lanjuti pe­nyele­saian masa­lah PLTMH ini, DPRD telah membentuk Pan­sus berdasarkan kepu­tu­san DP­RD Nomor 176/02/KPTS/DPRD-TD/2016 tang­gal 4 Januari 2016 de­ngan Ketua Nurhamdi Za­ha­­ri berang­gotakan 13 orang ang­gota Dewan,” ungkap­nya.

Dikatakan, Pansus PLT­MH tersebut telah melaku­kan tugasnya berupa me­min­ta keterangan dari pihak terkait, masyarakat, pelak­sana proyek, PT Ikhwan Mega Power (IMP) dan studi banding ke Surabaya sehingga menghasilkan 11 rekomendasi yang tertuang dalam keputusan DPRD Tanah Datar nomor 176/11/KPTS/DPRD-TD/2016 tang­gal 24 Maret 2016.

Sebelumnya, Wakil Ke­tua DPRD, Irman menyam­pai­kan 11 rekomendasi tersebut diantaranya me­min­ta Pemda segera meme­rin­tahkan Pemerintahan Nagari Lubuk Jantan me­nen­tukan dan menetapkan batas jorong terutama Jo­rong Mawar I dengan Jorong Seroja dengan melibatkan ninik mamak dan tokoh masyarakat, kemudian me­merintahkan panitia pem­be­basan lahan melalui Pe­me­rintahan Nagari Lubuk Jan­tan untuk melakukan survei dan mengin­ven­tari­sa­si ulang kepemilikan la­han, tanaman dan bangunan yang terkena kegiatan PLT­MH.

Selain itu, PT IMP di­min­ta segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi la­han, tanaman dan bangunan kepada yang berhak berda­sarkan hasil survei ulang yang dilakukan panitia pem­be­basan lahan, ninik ma­mak dan tokoh masyarakat Mawar.

PT IMP diminta meng­hentikan pekerjaan pemba­ngunan PLTMH di lapa­ngan sampai penyelesaian pembayaran ganti rugi sele­sai dilakakukan.”Penting dari rekomendasi agar pi­hak penegak hukum dapat memproses sesuai pera­turan yang berlaku terhadap adanya indikasi tindak pida­na mulai dari proses dike­luarkannya perizinan hingga terhadap dampak yang di­tim­bulkan,” sebut Irman.

Pemerintah daerah akan menindaklanjuti segera hal-hal yang tertuang dalam rekomendasi DPRD terse­but dan Pemda telah mela­kukan inventarisasi per­soalan yang terjadi dan mu­syawarah dengan berbagai pihak terkait dan disepakati perihal biaya ganti rugi da­pat dilaporkan di keca­matan dengan bukti-bukti yang cukup. (h/fma)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 24 Juni 2020 - 18:25:32 WIB

    Polda Sumbar Bongkar Peran Masing-masing Tersangka Mafia Sindikat Tanah

    Polda Sumbar Bongkar Peran Masing-masing Tersangka Mafia Sindikat Tanah HARIANHALUAN.COM - Setelah diringkus, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat membeberkan tugas dan peran masing-masing empat tersangka mafia jual beli tanah. Keempat tersangka yakni inisial EPM, LH, MY dan YS yang kini tela.
  • Senin, 20 April 2020 - 19:01:32 WIB

    Nabila, Anak Usia 11 Tahun Ini Bongkar Celengan untuk Disumbangkan Membeli APD

    Nabila, Anak Usia 11 Tahun Ini Bongkar Celengan untuk Disumbangkan Membeli APD DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM - Murid kelas VI SD 09 IX Koto, Nabila (11), rela membuka celengannya untuk disumbangkan ke RSUD Sungai Dareh, guna membeli Alat Pelindung Diri (APD), Senin (20/04)..
  • Selasa, 10 Juli 2018 - 12:18:48 WIB
    YUEN: PEMKO LAKSANAKAN ATURAN

    Tolak Pembongkaran Bangunan, Pedagang Datangi DPRD Bukittinggi

    Tolak Pembongkaran Bangunan,  Pedagang Datangi DPRD Bukittinggi BUKITTINGGI,HARIANHALUAN.COM-Menolak  bangunannya dibongkar, puluhan pedagang yang tergabung dalam forum komunikasi pemilik rumah/toko di jalan Kumango  dan jalan Lorong Saudagar, belakang pasar kawasan Pasar Atas, menggela.
  • Kamis, 05 Oktober 2017 - 01:15:27 WIB
    SATPOL PP PAYAKUMBUH

    Bongkar Tambang Pasir Ilegal

    Bongkar Tambang Pasir Ilegal LIMAPULUH KOTA, HALUAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Limapuluh Kota membongkar aktifitas tambang pasir ilegal yang beroperasi disepanjang Sungai Batang Sinamar, Rabu (4/10) siang. Ada 7 titik yang aktifit.
  • Rabu, 19 Juli 2017 - 11:12:56 WIB

    Rencana Pembongkaran Oleh PT KAI, Warga Stasiun Bukittinggi Siap Pertahankan Lahan

    Rencana Pembongkaran Oleh PT KAI, Warga Stasiun Bukittinggi Siap Pertahankan Lahan BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM – Warga Stasiun, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi akan tetap mempertahankan lahan pemukimannya, yang rencananya akan digusur PT KAI Divre II Sumb.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]