Pengoptimalan Pejabat

DPRD akan Panggil Sekdaprov


Kamis, 14 April 2016 - 03:46:05 WIB

PADANG, HALUAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar berencana memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar untuk menanyakan kebenaran infor­masi adanya enam pejabat eselon II yang saat ini tidak lagi di­ikutkan secara optimal dalam pemerintahan.

Ketua Komisi I Bidang Pe­merintahan, Aristo Mu­nandar usai rapat kerja dengan mitra kerja SKPD di Pemprov Sumbar Rabu, (13/4) siang mengatakan, usai rapat kerja ini Komisi I akan menyampaikan kepada Ketua DPRD Sumbar terkait dengan rencana memanggil Sekda Pro­vinsi Sumbar untuk menjelaskan informasi terkait dengan adanya enam pejabat eselon II yang saat ini tidak diikutkan lagi secara optimal di pemerintahan. Ko­misi I nantinya kata Aristo, akan menjelaskan kepada Ketua DPRD alasan pemanggilan Sek­da tersebut.

“Karena bagaimana pun sebagai mitra kerja, hal ini perlu dilakukan mengingat agar kemitraan Komisi I bisa terus berjalan,” terang politisi Partai Golkar itu di Ruang Rapat Khusus I DPRD Sumbar.  

Terkait dengan waktu pe­manggilan tambah Aristo, me­rupakan kewenangan dari Ke­tua DPRD Sumbar. “Tapi ka­lau lebih cepat tentu lebih baik karena pemerintahan terus berjalan,” pungkasnya.

Alasan pemanggilan Sekda tersebut lanjut Aristo tidak terlepas dari tugas berat yang nantinya akan dihadang Pem­prov Sumbar. “Terutama dalam kewenangan-kewenangan yang semakin banyak, kedua ke­bi­jakan pusat yang didelegasikan ke Gubernur,” paparnya.

Apalagi tahun depan bebe­rapa kewenangan yang sebe­lum­nya di Kabupaten/Kota akan menjadi tugas provinsi seperti, pendidikan, kehutanan, ESDM dan kelautan. “Gu­bernur se­bagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah tentu tugasnya akan semakin berat dengan pen­de­  legasian tersebut. Makanya ini perlu diperjelas,” ujarnya.  

Anggota Komisi I Sitti Izzai Aziz yang hadir dalam rapat kerja itu juga sempat menanyakan perihal nasib enam pejabat Pemprov Sumbar itu kepada Kepala Badan Ke­pegawaian Daerah (BKD) Sum­bar, Jayadisman. Namun, Jayadisman enggan menjawab dan melemparkan pertanyaan ini kepada Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia.

Devi Kurnia pun menjawab normatif saja dengan me­nga­takan, bahwa hal tersebut yang bisa menjawab hanya Sekda, karena kewenangan untuk itu hanya ada pada Sekda.

“Saya bukan tidak mau menjawab pertanyaan ini, na­mun itu merupakan ke­we­na­ngan Sekda, saya tidak bisa menjawabnya,” elak mantan Penjabat (Pj) Bupati Kabu­paten Solok itu.

Setelah dilantiknya Gu­bernur Sumbar pada 12 Fe­bruari lalu muncul itu mutasi di lingkungan Pemprov Sum­bar. Mutasi ini berkaitan de­ngan ‘pembersihan’ pejabat era Mantan Wakil Gubernur Sum­bar, Muslim Kasim yang masih menjabat di pemerintahan Gu­ber­nur Irwan Prayitno dan Wa­gub Nasrul Abit saat ini. (h/isr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]