Lima Ranperda Terkatung-katung


Kamis, 14 April 2016 - 03:46:24 WIB

PADANG, HALUAN — Langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mencabut peraturan seperti, peraturan daerah, peraturan menteri dalam negeri (Permendagri), dan keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri) yang menghambat investasi berdampak kepada terkatung-katungnya pembahasan Rencana Perda (Ranperda) di Sumbar.

Lima Ranperda yang seharusnya telah dibawa ke sidang Paripurna pada Se­nin, (4/4) lalu, harus ter­undur karena Ranperda tersebut masih akan dibaca oleh Dirjen Otonomi Da­e­rah (Otoda) Kemendagri. Lima Ranperda itu di an­ta­ranya, tentang tuntutan gan­ti kerugian daerah, pem­binaan dan pemberdayaan pasar rakyat, perubahan terhadap perda nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, Ranperda ten­tang pembangunan dan pe­ngem­bangan perumahan dan pemukiman, Ranperda tentang penyelenggaraan imunisasi, dan perubahan ketiga Perda Nomor 4 Ta­hun 2011 tentang pajak daerah.

Anggota Komisi III Bi­dang Keuangan Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Mu­ham­mad Nurnas menuturkan, selama ini Perda yang ada hanya kejar tayang. Namun, saat ini Mendagri lebih melihat ke substansi Perda yang diajukan.

“Jadi, sebelum Perda ini menjadi lembaran daerah akan dipelajari lebih dahulu di Kemendagri.

Untuk Per­da yang me­nyangkut RPJMD, LKPD, Pajak, Re­tri­busi, kemudian RT/RW tidak ada kajian wak­tunya,” ungkapnya.

Sementara Perda yang berada di luar itu mem­punyai jangka waktu 15 setelah dimasukkan. “Da­lam jangka waktu 15 itu, dijawab atau tidak dijawab tetap boleh paripurna,” ung­kapnya.

Langkah ini ujar Nurnas panggilan akrabnya_ secara subs­tansi sangat bagus, akan tetapi juga berdampak ke­pa­da molornya pem­ba­hasan Perda ini sampai men­­jadi lembaran daerah. “Aki­batnya Perda ini ter­katung-katung,” ungkapnya.

Hal senada juga di­ung­kapkan Ketua Komisi V Bi­dang Kesejahteraan DPRD Sumbar, Apris. Me­nu­rut­nya, Ranperda tentang imu­nisasi yang diproses Ko­­misi V belum bisa di­pa­ripur­nakan karena masih harus melalui pemeriksaan Dirjen Otoda.

“Jadi, setelah studi ban­ding ke luar daerah kemarin, Ranperda ini belum bisa di paripurnakan, karena harus diserahkan ke Ke­men­da­gri,” ujarnya.

Ditemui terpisah Ke­pala Biro Hukum Setdaprov Sumbar, Enifita Djinis me­nga­takan, hingga saat ini be­lum ada Perda yang ditolak oleh Mendagri.

Hanya saja saat ini ada beberapa Perda yang me­mang tengah dibaca di pusat sebelum nantinya dijadikan lembar daerah.

“Belum ada yang di­tolak, semoga saja tidak ada yang ditolak. Tapi, ba­gai­mana pun kita akan tetap berusaha agar Perda ini jadi,” katanya usai meng­hadiri rapat kerja de­ngan Komisi I di Gedung DPRD Sumbar Rabu, (13/4). (h/isr)  

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]