TNI AL Cegah Konflik Perbatasan


Kamis, 14 April 2016 - 03:56:38 WIB
TNI AL Cegah Konflik Perbatasan Kepala Staf Angakatan Laut Laksamana Ade Supandi (tengah) saat memberikan keterangan tentang forum komukasi antara Angkatan Laut Negara Pasifik Barat, Western Pasific Naval Symposium (WPNS) di Hotel Inna Muara, Padang, Rabu (13/4). (RIVO SEPTI ANDRIES)

Padang, Haluan —Ke­amanan laut dan masalah perbatasan masih menjadi perhatian utama oleh TNI Angkatan Laut. Penye­le­saian lebih diutamakan de­ngan komunikasi antara angkatan laut dari negara yang bersengketa.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade Supandi saat pertemuan pada Western Pasific Naval Symposium (WPNS) ke 15 yang terdiri dari 27 negara di Hotel Inna Muara, Pa­dang, Rabu (13/4). Menu­rutnya, permasalahan batas wilayah, dan keamanan lain­nya sedapat mungkin disele­saikan di tingkat angkatan laut, karena TNI AL lebih dekat dengan pengamanan batas laut.

“TNI AL menjaga wila­yah batas negara termasuk TNI AU yang menjaga batas di udara. Kami juga me­nempatkan anggota di pulau terluar Indonesia. Karena itu TNI lebih dekat per­batasan, dan jika terjadi pelanggaran wilayah oleh kapal negara asing maka kami akan menyelesaikan sesama angkata laut dari negara tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut ia menga­takan, jika penyelesaian perlu ditingkatkan bisa meli­batkan menteri luar negeri kedua negara. Na­mun komukasi antara angk­atan laut tetap diutamakan.

“Saat ini wilayah yang rentan terlibat konfilk per­ba­tasan dengan Indonesia diantaranya adalah Malaysia dan Vietnam. Namun dengan forum ini diharapkan komunikasi an­tara tentara angkatan laut bisa terjaga, dan menghindari per­masalahan,” ungkapnya.

Permasalahan Teroris

Terkait dengan adanya teror yang terjadi oleh sejumlah kapal asing, Laksamana berbintang empat tersebut mengatakan, penyelesaian teroris di laut dan menyandera kapal dapat disele­saikan oleh angkatan laut dari negara tempat terjadinya aksi tersebut. Karena menurutnya masing masing negara mem­punyai hak untuk menyelesaikan masalah di negaranya sendiri.

“Jika ada aksi teror yang terjadi di negara bersangkutan, maka yang menyelesaikannya ya negara itu sendiri. Kalau negara lain ingin membantu maka harus izin dahulu,”terangnya.

Sementara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pa­da Selasa (12/4) di Padang me­nga­takan, permasalahan tentang sandera di Philipina diselesaikan oleh negara bersangkutan. Kare­na menurutnya, TNI masih be­lum nendapat izin untuk ikut membebaskan sandera yang bera­sal dari Indonesia tersebut.

“Bagaimana cara masuk ka­lau tidak diizinkan, tapi TNI tetap tidak akan bisa ditekan oleh siapa pun tentang sandera ini. Kami tetap siaga, pasukan disiap­kan di salah satu lokasi yang belum bisa kami sampaikan,” terangnya.

Dalam pembukaan Western Pasific Naval Symposium (WPNS) yang ke 15 yang terdiri darí 27 negara tersebut, komu­nikasi antara Kepala Staf Angka­tan Laut negara negara di pasifik Barat terus terjalin. Selain itu kegiatan pameran senjata, tekno­logi pertahanan dari TNI AL, BUMN dan perusahan swasta lainnya ikut hadir di stand yang tersedia.

Kegiatan WPNS bermula sejak tahun 1988 itu bertujuan meningkatan kerjasama dan ke­mampuan dalam pelaksanaan operasi Angkatan Laut sehari-hari anggota WPNS. Selain itu bertujuan membangun saling percaya antara Angkatan Laut melalui kerangka kerjasama dalam rangka diskusi tentang isu isu maritim pertukaran infor­masi, pelatihan dan pertukaran personil.

Untuk pertama kalinya sete­lah 37 tahun forum dengan tema Maritime Patnership For Stability In Western Pasific Region berhasil dilakukan di Indonesia. Sebelumnya WPNS 2014 telah dilaksanakan di Qing­dao,pada 22-23 April 2014.

Pada kesempatan WPNS 15, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi ditunjuk men­jadi Chairman 15th WPNS. Seca­ra umum tugas sebagai Chairman 15th WPNS adalah memimpin pelaksanaan symposium dan memberikan keputusan ber­dasarkan Minutes WPNS Work­shop 2016 yang telah diseleng­garakan pada 26-27 Januari 2016 yang lalu di Jakarta.

Keputusan yang akan diambil oleh anggota WPNS dalam 15th WPNS 2016 dengan dipandu/dipimpin oleh Chairman (KA­SAL) dalam sesi Business Arising from Previous Workshop, adalah tentang Principal Agreement for Applicant Observer. Delegasi WPNS memberikan persetujuan dan keputusan atas permintaan negara Columbia dan United Kingdom untuk menjadi obser­ver WPNS. Keputusan Endor­sement of the CUES Working Group (France Navy). Mem­berikan persetujuan kegiatan CUES Working Group.

Selanjutnya keputusan ten­tang Endorsement -TOR of JOIP (Royal Malaysia Ñavy). Mem­berikan persetujuan Term of Reference (TOR) dalam kegia­tan Junior Officer Interaction Program (JOIP).

Keputusan tersebut meru­pakan program kemitraan dan kerjasama negara negara anggota WPNS dalam rangka confidence building mea­sure, capacity buil­ding dan interoability dalam kerangka maritime domain awareness sesuai perkembangan maritime security challenge saat ini. Dan selanjutnya 16th WPNS 2018 yang akan datang dilaksa­nakan di Busan, Korea Selatan. (h/rvo)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]