Unand Dililit Sengketa Lahan


Kamis, 14 April 2016 - 03:57:21 WIB
Unand Dililit Sengketa Lahan ilustrasi

Nyaris tak ada gesekan terkait persoalan lahan di Unand. Sejak tahun 1980, polemik kepemilikan tanah itu masih berhadapan dengan hukum. Unand terlihat pasrah

PADANG, HALUAN — Seng­keta tanah yang melibatkan Universitas Andalas (Unand) dengan H. Kamar Dt. In­do­langik (82) yang mengaku sebagai pemilik yang sah kini terus berlanjut. Datuak dari suku Chaniago tersebut ber­sama kuasa hukumnya akan mensomasi Unand terkait di­ka­bulkannya upaya banding di Pengadilan Tinggi (PT) Pa­dang.

 

“Kami masih berupaya un­tuk menempuh jalur musya­warah dengan pihak Unand. Tapi jika tidak ada niat baik bagi mereka (Unand) maka kami akan melakukan langkah awal dengan mensomasi. Bah­kan jika tidak ada titik temu maka akan kami tempuh lewat pengadilan,” terang, Penasehat Hukum Syahindra Nurben. 

 

Menurutnya langkah ter­sebut sudah tepat dilakukan, karena H. Kamar Dt. Indo­langik merasa telah dipida­nakan oleh polisi terkait lapo­ran Unand tentang penye­robo­tan tanah. Kasus tersebut pun berlanjut ke meja hijau dan H. Kamar Dt. Indolangik divonis bersalah.

 

Lebih lanjut ia mengatakan, pihak dari H. Kamar Dt. Indo­langik melakukan upaya banding dan PT menerima permintaan banding dari H. Kamar serta membatalkan putusan dari Pe­ngadilan Negeri Padang dengan nomor 91/PID.C/2015/PN.Pdg pada tanggal 15 Desember 2015 serta memulihkan harkat dan martabat H. Kamar Dt. Indo­langik.

 

“Banding yang dikabulkan PT  berpendapat dimana ada perbuatan H.Kamar Dt.Indo­langik  bukan perbuatan pidana. Karena pada tahun 1982 H. Kamar Dt.Indolangik menghi­bah­kan tanah kepihak Unand. Nah ini permasalahannya,” te­rangnya.

 

Sebelumnya, Pengadilan Ne­geri Padang telah mengeluarkan putusan yang berbunyi bahwa H. Kamar Dt. Indolangik terbukti bersalah dan menghukumnya dengan hukuman selama 20 hari dengan masa percobaaan 10 bulan. Dimana, putusan tersebut dibacakan oleh hakim tunggal Siswadmono Radiantoro.

 

Perkara ini berawal saat H. Kamar Dt. Rajo Indolangik, pemilik tanah ulayat kaum yang terletak di Jorong Koto Panjang Nagari Limau Manih, Keca­matan Pauh Kota Padang, dizo­nasi untuk kawasan kampus Unand pada tahun 1980. Tidak ada ganti rugi ketika proses pembebasan tanah Unand tahun 1981-1984 dengan luas 11.014 meter persegi.

 

Ganti rugi terkendala karena tanah tersebut berstatus berper­kara dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Manis. Maka rektor Unand meminta kesediaan H. Hamar Dt. Rajo Indolangik memberikan tanah untuk jalan seluas 4.057 meter persegi dan H. Hamar Dt. Rajo Indolangik memberikannya.

 

Lalu pihak rektor Unand meminta kesediaanya untuk me­ng­i­zinkan tanah seluas 2.307 meter persegi untuk dibangun perumahan dosen (Perumdos) dengan catatan akan diganti kepa­da yang menang perkara nantinya, lalu H. Kamar Dt. Indolangik pun menyetujui. Namun, perkara ini berlanjut hingga ke Makamah Agung dan telah dinyatakan pu­nya kekuatan hukum.

 

Dengan demikian, sisa tanah 6.957 meter persegi dari luas tanah 11.014 meter persegi  sete­lah dikurangi dan dihibahkan untuk jalan seluas 4.057 meter persegi adalah tanah milik H. Kamar Dt. Rajo Indolangik.

 

Selanjutnya tanpa diberikan kepada H. Kamar Dt. Indo­langik, pihak Unand pun mela­kukan pengukuran tanah dan memproses penerbitan sertifikat hak. Terbitlah sertifikat pakai nomor 1 tahun 1982. Kemudian, diubah menjadi sertifikat Hak Pakai nomor 24 tahun 2009 ke dalam peta sertifikat hak pakai.

 

Dari sertifikat tersebut, dima­sukkanlah tanah milik H. Kamar Dt. Indolangik seluas 2.307 meter persegi dan tanah perum­dos ditambah 909 meter persegi tanah yang dikuasai H. Hamar Dt. Indolangik. Sedangkan, tanah yang luasnya 3.741 meter persegi sudah disertifikatkan oleh H. Hamar Dt. Indolangik.

 

Tapi, ketika H. Kamar Dt. Indolangik mengurus sertifikat tanah dengan luas 909 meter persegi ke BPN ke Kota Padang, pihak Unand malah menyurati BPN agar tidak menerbitkan hak tersebut. Persoalan tersebut juga telah dimediasi oleh kanwil BPN Sumatra Barat dan Ombudsman Pusat supaya Unand menye­rahkan tanah H. Hamar Dt. Indolangik yang sudah masuk ke dalam sertifikat nomor 1 itu, tapi Unand tidak mengindahkan.

 

Sementara itu, Rektor Unand, Prof. Tafdil Husni saat dihubungi wartawan menga­takan, permasalahan tanah terse­but saat ini sudah ditangani oleh pihak yang berwajib dan akan menunggu keputusan tersebut.

 

“Kami tidak bisa berko­men­tar banyak soal itu. Tapi, biarlah urusan ini diselesaikan oleh yang berke­pentingan, kami tidak mau banyak ikut campur,” ujarnya.(h/rvo)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]