Masalah Aset Pemprov Perlu Dituntaskan


Kamis, 14 April 2016 - 17:35:13 WIB

PADANG, HALUAN — De­wan Perwakilan Rakyat Dae­rah (DPRD) Sumbar me­minta agar Pemprov Sumbar dapat me­maksimalkan pe­man­fatan aset yang saat ini telah terdata dengan baik. Karena DPRD melihat ma­sih banyak aset Pemprov Sum­bar yang belum se­pe­nuhnya dikuasai pemerintah.

Seperti halnya aset Padang Industrial Park atau dikenal dengan PIP. Dari 600 ha yang sebelumnya direncanakan hing­ga saat ini yang tercatat hanya 108 ha. PIP d­i­pe­run­tukkan untuk se­buah kawasan industri yang dapat menyerap 20.000 tenaga kerja.

Namun, PIP tidak ber­jalan mulus. Beberapa pe­ru­sahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan CPO, pakan ternak dan beberapa lainnya ikut bergabung di sana. Tapi, PIP yang me­rupakan kerja sama dengan pengusaha Johor, Ma­laysia itu tidak menghasilkan apa-apa untuk Pemprov Sum­bar dan akhirnya hilang.

Aset Pemrov Sumbar yang ada di sana senilai Rp3 miliar pada 1994 juga tidak diketahui. Bahkan DPRD Sumbar juga telah membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri ini.

“Tapi tiga tahun berjalan Pan­sus ini tidak ada hasil. Tentu kita dari Komsi III mem­­per­tanyakan ini,” ung­kap ang­gota Komis III Bi­dang Keuangan , Muhammad Nurnas.

Selain PIP, aset lainnya yang juga belum sepenuhnya di­kuasai Pemprov Sumbar yait­u GOR. H Agus Salim, Pa­dang. Dimana sebagian aset GOR tersebut me­ru­pakan mi­lik Bank Negara Indonesia (BNI).

Pemprov Sumbar juga telah beberapa kali me­lakukan ren­cana tukar gu­ling dengan men­carikan tanah di tempat lain yang memiliki nilai dan ukuran yang sama dengan tanah milik BNI di GOR H Agus Salim. Na­mun, tak kunjung berhasil disebabkan pihak BNI minta dilakukan pe­ngu­kuran ulang tanah ter­sebut.

Tidak berhenti di situ, aset Pemprov Sumbar lain­nya yang juga belum di­kuasai secara maksimal yai­tu tanah bekas peternakan sa­pi di Air Run­diang, Pa­saman Barat. Dimana dari luas 500 ha, yang dikuasai Pemprov baru 61 ha se­men­tara lainnya dikuasai rakyat.

“Aset apabila dikelola de­ngan baik tentu akan menjadi modal besar bagi pemerintah. Pencatatannya sejauh ini me­mang sudah baik namun be­lum dikuasai sepenuhnya dimiliki Pem­prov Sumbar. Kita terus mendorong hal ini agar Pem­prov bisa segera men­untaskan ini,” ujar Ketua Komisi III Bidang Ke­ua­ngan, Iswandi Latief saat ditemui di ruang Komisi III Rabu (13/4) siang.

Selain aset tersebut kata Iswandi, masih banyak aset lainnya yang ada di Ka­bu­paten/Kota yang harus se­ge­ra di­tuntaskan Pemprov Sum­bar.  Iswandi me­nam­bah­kan ma­­salah ini akan men­jadi re­ko­mendasi pihak­nya kepada Pan­sus Laporan Keterangan Per­tang­gung­jawaban (LKPJ) Gu­bernur Sumbar Tahun Ang­garan 2015. “Perlunya pen­dataan aset demi kelangsungan per­tumbuhan ekonomi di dae­rah, kami tidak ingin Sumbar tid­ak mendata secara lengkap se­luruh aset, sehingga me­nga­la­mi kerugian daerah,” tutup­nya. (h/isr)

 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 04 November 2019 - 10:29:29 WIB

    Bisakah Parkir Langganan Jadi Solusi Atasi Masalah Parkir di Padang?

    Bisakah Parkir Langganan Jadi Solusi Atasi Masalah Parkir di Padang? PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Permasalahan parkir masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Untuk mengatasi itu, rencananya Pemko Padang akan menjalankan parkir berlangganan di Kota Padang. .
  • Jumat, 06 April 2018 - 20:14:59 WIB

    Palanta Mediasi, Cara ‘Adat’ Polisi Padang Selesaikan Masalah

    Palanta Mediasi, Cara ‘Adat’ Polisi Padang Selesaikan Masalah PADANG, HARIANHALUAN.COM—Tingginya laporan masyarakat kepada pihak kepolisian terkait kasus yang dianggap “ringan” membuat Polresta Padang menjalankan program Palanta Mediasi..
  • Selasa, 15 Agustus 2017 - 12:23:21 WIB

    Weno: Masalah Nyata Transportasi di Padang Adalah Kemacetan

    Weno: Masalah Nyata Transportasi di Padang Adalah Kemacetan PADANG, HARIANHALUAN.COM - Kandidat calon Walikota Padang Weno Aulia Durin menyoroti sektor transportasi Kota Padang yang masih bermasalah..
  • Rabu, 19 April 2017 - 19:04:28 WIB

    Penambahan PJU Pantai Padang Tunggu Penyelesaian Masalah Jalan

    Penambahan PJU Pantai Padang Tunggu Penyelesaian Masalah Jalan PADANG, HARIANHALUAN.COM--Penambahan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) atau lampu Jalan disepanjang Jalan Samudera tepatnya di Simpang Olo Ladang tidak bisa dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). .
  • Kamis, 15 Desember 2016 - 01:01:37 WIB

    Administrasi SKPD Banyak Bermasalah

    PADANG, HALUAN — Hasil au­dit yang dilaksanakan oleh Apa­rat Penga­wasan Intern Peme­rin­tah (APIP) Kota Padang men­je­laskan hampir seluruh SKPD di Ko­ta Padang bermasalah dari sisi ad­ministrasi dan laporan keua.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]