Desakan Pencopotan Menteri BUMN Menguat

Presiden Diminta Tak Gantung Isu Reshuffle


Jumat, 15 April 2016 - 03:00:06 WIB

JAKARTA, HALUAN — Anggota FPDIP DPR Masinton Pasaribu menginginkan Menteri BUMN Rini Soemarno dicopot dalam reshuffle kabinet karena kinerjanya tidak sesuai dengan nawacita dan lebih mementingkan kepentingan bisnis.

“Apalagi Pansus Pelindo II DPR RI sudah mere­komendasikan untuk men­copot Ibu Rini Soemarno. Akhir-akhir ini malah na­manya banyak muncul di berbagai skandal keuangan seperti Panama Papers, per­sidangan di China, pem­bangunan KA Cepat yang bukan kepentingan rakyat. Maka sudah seharusnya dia dicopot,” tegas Masinton dalam diskusi ‘Reshuffle Kabinet’ di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (14/4).

Presiden kata Masinton, sesungguhnya sudah tahu kinerja menterinya; mana yang bekerja untuk kepen­tingan nasional dan untuk kepentingan bisnis. Seperti halnya dalam kasus KA Cepat Jakarta - Bandung, Blok Masela, dan proyek-proyek besar lainnya, yang tidak sejalan dengan na­wa­cita Jokowi. “Kalau untuk kepentingan bisnis, itu be­r­arti nawacita gadungan atau bedacita,” ujarnya.

Pengamat politik dari UI Agung Suprio me­nya­yangkan kalau reshuffle tidak dilakukan dengan in­di­kator kinerja, me­lainkan dengan isu yang ber­kem­bang. Seperti ketika terjadi kebakaran hutan, maka Men­­teri Kehutanan dan Transmigrasi Siti Nurbaya diisukan akan dicopot. Ke­mudian isu terlibat korupsi dana Bansos  Gubernur Sumatera Utara yang me­nyeret Patrice Rio Capella (Sekjen NasDem), Ke­ja­gung HM. Prasetyo didesak dicopot.

Selain itu muncul ke­ga­duhan menteri dalam kasus PT. Freeport, maka Rizal Ramli dan Sudirman Said didesak dicopot. Terakhir di Panama Papers ada nama Rini Soemarno, per­si­da­ngan di China menyebut Rini dapat 5 juta dollar AS, juga dalam proyek KA Cepat Jakarta - Bandung. “Jadi, pertimbangan reshuffle itu harus dengan indikator. Jangan model khas In­do­nesia, yang lebih me­ne­kankan pada faktor politik dan tekanan publik,” kata Agung.

Namun dia me­negaskan, d­a­lam kekuasaan tak mung­kin tak ada bagi-bagi jab­a­tan. Apalagi pemerintah sa­ngat tergantung pada DPR. Maka wajar jika Presiden se­la­lu tawar-menawar dengan parpol pendukung. Tapi, parpol tetap harus me­nga­jukan orang-orang kapabel, layak, dan profesional. 

Jangan sampai Jokowi-JK ini menggantung isu reshuffle yang sudah 6 bulan ini, justru akan menjadikan kabinet tak bisa kerja de­ngan baik, dan tak sejalan dengan nawacita Jokowi,” pungkasnya.

Dia juga menilai dalam pemerintahan sekarang ini seperti ada matahari kem­bar (Jokowi vs JK). Se­hingga selalu terjadi tarik-menarik dalam banyak hal strategis negara termasuk reshuffle kabinet, yang da­lam 6 bulan terakhir ini terus menjadi wacana liar, namun Presiden tidak me­res­pon dengan tegas tentang ada dan tidaknya reshuffle dimaksud.

“Presiden Jokowi bi­lang masih tunggu per­setu­juan dari parpol. Jadi, se­olah-olah keinginan Jokowi dan JK berbeda, akibat ti­dak ada komunikasi dan formula yang disepakati mereka. Inilah yang disebut Presidensial ‘banci’, karena masih menunggu per­se­tujuan parpol, tunggu Muk­tamar PPP, tunggu Munas Golkar dan lain-lain. Kalau itu benar, berarti Golkar dan PPP akan masuk,” kata Agung.

sekretaris FPKB DPR RI Cucun Ahmad Syam­surrijal mengatakan, isu reshuffle dihentikan, agar menteri-menteri bisa be­kerja dengan baik dan se­jalan dengan nawacita. “Pak Presiden memahami kinerja menterinya, dan menteri PKB sudah bekerja dengan baik, dan benar, meski mung­kin belum maksimal. Dan, kalau menteri PKB banyak diberitakan berarti sudah bekerja dengan baik,” tambah anggota Komisi IV DPR RI itu.

Namun demikian kata Cucun, terjadinya pro dan kontra itu wajar di ma­syarakat. “Tapi, kalau harus dievaluasi, kita serahkan kepada Presiden Jokowi. Syukur-syukur  kalau ada evaluasi itu tidak meng­ganggu jalannya PKB se­ba­gai pendukung Presiden Jokowi sejak awal,” ungkap politisi dari Dapil Jawa Barat itu.

Anggota DPR dari FPPP Arwani Thomafi me­nya­takan, mendukung peme­rintah itu memang suatu keha­rusan bagi pemerintahan yang sah, agar bisa bekerja dengan baik, dan mampu mensejahterakan rakyat. “Ja­di, PPP tak terkait dengan masalah jatah kursi menteri maupun kekuasaan yang lain. Sebab, setelah Presiden dan Wapres dilantik, dukungan itu sudah selesai dan terus bekerja,” tambahnya.

Tapi, kalaupun Presiden harus mereshuffle, ulasnya, maka pertimbangannya de­mi perbaikan kinerja pe­me­rintahan. Seperti kelemahan koordinasi antarmenteri selama ini. Sebut saja kasus demo gojek dan taksi online kontra taksi konvensional. “Kalau Menhub RI dan Menkominfo RI respon sejak awal, maka kericuhan dalam demo itu tidak akan terjadi di Jakarta,” jelas Arwani. (h/sam)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 21:18:11 WIB

    Hasil Survei, Ini Dia 10 Menteri yang Bakal Diganti Presiden Jokowi

    Hasil Survei, Ini Dia 10 Menteri yang Bakal Diganti Presiden Jokowi HARIANHALUAN.COM - Indonesia Political Opinion (IPO) melakukan survei terkait menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju yang diharapkan masuk bursa reshuffle (perombakan) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Hasilnya, nama M.
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 18:48:41 WIB

    Presiden Jokowi Yakin Indonesia Bisa Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

    Presiden Jokowi Yakin Indonesia Bisa Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo optimistis Indonesia bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi. Syaratnya, perguruan tinggi mulai menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kebutuhan infrastruktur terus dige.
  • Senin, 29 Juni 2020 - 14:19:32 WIB

    Politikus PKS Sebut Presiden Tidak Boleh Mengeluh Apalagi Curhat

    Politikus PKS Sebut Presiden Tidak Boleh Mengeluh Apalagi Curhat HARIANHALUAN.COM - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo memastikan perintahnya dilaksanakan oleh para menteri, bukan hanya marah-marah seakan pencitraan. Setelah 10 hari berl.
  • Senin, 29 Juni 2020 - 12:34:34 WIB

    Kinerja Kabinet Jauh dari Harapan, Presiden Marah

    Kinerja Kabinet Jauh dari Harapan, Presiden Marah HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai, ancaman keras yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada jajaran kabinet, menandakan kinerja para pembantunya memang jauh dari harapa.
  • Ahad, 28 Juni 2020 - 18:51:02 WIB

    Di Hadapan Menteri, Presiden Tegaskan Akan Bubarkan Lembaga-Reshuffle

    Di Hadapan Menteri, Presiden Tegaskan Akan Bubarkan Lembaga-Reshuffle HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona. Tak tanggung-tanggung Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika dipe.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]