STIA LPPN Sampaikan Duplik


Jumat, 15 April 2016 - 03:36:12 WIB

PADANG, HALUAN — Sidang seng­keta antara kampus Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi Lembaga Pembina Perguruan Nasional (STIA LPPN) selaku Tergugat, dengan Deltri Apri­yeni (Penggugat), mantan dosen di kampus ini, Kamis (14/4), memasuki babak baru.

Dalam Dupliknya, kuasa hukum Tergugat  dalam hal ini diwakili oleh Amir, SH, dihadapan hakim Syukri menyebut kalau duplik dari pihak tergugat tidak berbeda dengan materi “Jawaban” atas Pokok Perkara Gugatan yang disampaikan oleh pihak peng­gugat dalam sidang sebelumnya.

Dalam duplik tergugat yang dibaca­kan oleh Amir, SH, disebutkan bahwa penggugat dalam repliknya pada hala­man 3 angka 3 pada pokoknya men­yang­kal tentang apa yang tergugat dalilkan mengenai perjanjian antara penggugat dengan tergugat. “Dalam hal ini, penggugat menerangkan hal-hal yang tidak ada substansinya dengan perkara a quo, dan menerangkan persoalan yang terlalu mengambang,” sebut Amir dalam dupliknya.

Mengenai isi replik penggugat pada halaman 4 angka 4 yang menerangkan tentang tergugat hanya membayar honor saja, lanjut Amir, perlu diperjelas lagi. Pasalnya, pihak tergugat mem­bayar­kan honor kepada pihak peng­gugat didasari atas apa yang penggugat uraikan dalam eksepsi tergugat sebe­lumnya pada angka 6 halaman 6-7 dan sudah ditegaskan kembali dalam duplik ini. “Di Kampus ini, penggugat hanya mengajar sebanyak 12 SKS saja,” tukuk Amir lagi.

Sebelumnya, dalam replik setebal 12 halaman, Deltri Apriyeni (peng­gugat) menyebut kalau dalam sengketa ini, penggugat murni memperjuangkan haknya yang tidak dibayarkan oleh pihak tergugat. Pasalnya, dalam replik ini disebutkan, tergugat merupakan dosen tetap di Yayasan, dimana dalam SK yang diterima penggugat dican­tum­kan kalau penggugat menerima gaji pokok, tunjangan dan bentuk honor lainnya. “Namun kenyataannya, saya selaku pihak penggugat sama sekali tidak pernah menerima hak saya ter­se­but,” kata Deltri Apriyeni (Penggugat) saat menyampaik repliknya di Penga­dilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) minggu lalu.

Dalam replik ini, penggugat juga membantah mengenai eksepsi tergugat sebelumnya yang menyebut kalau pe­nggugat telah menggunakan surat nomor:219/E.14/STIA yang di­tan­da­tanga­ni bendahara Yayasan untuk kepentingan perbankan. “Saya tidak pernah menggunakan surat tersebut guna kepentingan perbankan. Kalau saya gunakan, pastinya surat aslinya ada pada saya selaku penggugat,” tegas Deltri.

Mengenai pernyataan tergugat bahwa penggugat tidak memiliki legal standing, sebut penggugat merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum. Pasalnya, Penggugat sendiri sudah mempunya legal standing.  (h/hel)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 15 Maret 2017 - 08:35:18 WIB

    Soal Tanah, Warga Kurao Minta Kepastian Hukum

    PADANG, HALUAN -- Warga RT05/RW03 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Padang minta kepastian hukum mengenai kejelasan hak atas tanah yang sudah lama mereka tempati..
  • Senin, 31 Oktober 2016 - 01:42:13 WIB

    H. Rafles Pimpin STIA Adabiah Padang

    H. Rafles Pimpin STIA Adabiah Padang Padang, Haluan —Ketua Yayasan Syarikat Oe­saha (YSO) Adabiah Ali Asmar melantik H. Rafles, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Adabiah dan tiga orang wakil ketua bidang, periode 2016-2020, Sabtu (29.
  • Rabu, 03 Agustus 2016 - 04:36:35 WIB
    SERTIFIKAT BASKO HOTEL DAN MALL SAH

    BMP Minta Kepastian Hukum

    BMP Minta Kepastian Hukum PADANG, HALUAN —Pe­ngusaha H Basrizal Koto meminta agar jangan ada lagi pihak-pihak yang mem­ba­ngun opini bahwa Basko Hotel dan Basko Grand Mall telah mencaplok tanah negara..
  • Selasa, 19 Juli 2016 - 07:09:48 WIB

    Kuota Bidikmisi Ditambah, Universitas Andalas Belum Terima Kepastian

    Kuota Bidikmisi Ditambah, Universitas Andalas Belum Terima Kepastian PADANG, HALUAN — Kuota Bidikmisi Universitas Negeri Padang (UNP) akhirnya kembali ditambah Kemenristekdikti. Sementara, Universitas Andalas, masih belum mendapat kepastian tentang penambahan kuota. Sebelumnya, kuota Bidikmi.
  • Rabu, 08 Juni 2016 - 15:23:06 WIB

    Ombudsman Minta Kepastian Layanan Distribusi BBM

    Ombudsman Minta Kepastian Layanan Distribusi BBM PADANG, HALUAN -- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat meminta Pertamina segera menyelesaian persoalan gangguan layanan distribusi BBM dari Depot Pertamina Bungus Teluk Kabung. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]