Daerah Resapan Air Kritis

Walhi: Padang Banjir Tiap Tahun


Jumat, 15 April 2016 - 03:36:41 WIB

PADANG, HALUAN—Fenomena banjir besar yang melanda Kota Padang pada bulan Maret 2016 lalu, diprediksi Wahana Ling­kungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat akan terjadi setiap tahun. Mengingat banyak wilayah serapan air sudah banyak beralih fungsi dan perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi.

Direktur Walhi Suma­tera Barat, Uslaini menga­takan Jika sudah terjadi hujan lebat selama tiga jam, beberapa titik di Kota Pa­dang sudah kebanjiran.  Ini disebabkan daerah resapan air dan resapan sungai su­dah semakin menyempit akibat sistem pengelolaan ruang tidak baik.

“Dari pengamatan Wal­hi Sumbar, banjir besar yang terjadi di Kota Padang pada bulan lalu dan masih ter­jadi­nya banjir-banjir kecil hing­ga saat ini dikarenakan da­erah resapan air Kota ini sudah sangat kritis.

Lihat saja bagaimana kota padang jika diguyur hujan lebat selama tiga jam, pasti ada beberapa titik yang sudah banjir,” Kata Uslaini kepada Haluan, saat di­te­mui di ru­angan­nya, Kemarin (14/4).

Dijelaskannya, to­po­gra­fis Kota Padang yang sangat pendek antara hulu ke hilir membuat kota ini harus banyak daerah re­sa­pan air. Jika tidak, bisa diprediksi Kota Padang seperti Jakarta yang dilanda banjir besar setiap tahun.

“Kota Padang ini dijepit oleh hulu dan hilir yang sangat pendek. Antara per­bukitan dengan muara sung­ai itu sangat dekat. Jika daerah resapan air di­abai­kan terus Kota Padang bisa seperti Jakarta yang selalu dilanda banjir besar setiap tahun,” katanya.

Ia juga mengatakan keru­sakan hutan di bukit ba­risan, pembangunan pe­mu­kiman baru secara be­sar-besaran dan per­tam­bangan di aliran sungai yang men­jadi factor matinya resapan biopori. Daerah rawa dan aliran sungai yang menjadi tumpuan untuk menyerap air tidak dapat berfungsi dengan baik.

“Dulu di daerah Aie Pacah hingga Parupuk Ta­bing adalah wilayah resapan air. Sekarang daerah ini sudah banyak dibangun pe­mu­kiman baru dan per­kantoran. Diperparah lagi dengan tingkat deforestasi bukit barisan yang sangat tinggi,” katanya.

Diterangkannya, kon­disi ini tidak akan terjadi jika drainase dan RTH (Ruang Tanaman Hijau) dikelola dengan baik. Ba­n­y­ak pem­bangunan mela­lai­kan sys­tem drainase dan aturan yang me­ng­ha­ruskan setiap bangunan dan per­kantoran harus memiliki RTH seluas 30 persen dari luas lahan bangunan.

“Jika kita tanya kepada anak-anak teknik sipil, jika ingin membangun jalan atau pemukiman baru pasti yang didahulukan adalah dra­i­nase dan amdal. Na­mun, yang terjadi sekarang adalah mendirikan bang­u­nan fisik yang didahulukan. Jadi la­han untuk drainase sangat sempit dan terjepit.

Hal ini juga diperparah dengan banyak masyarakat kita yang lalai untuk taat kepada aturan bahwa di­se­tiap bangunan dan per­kan­toran harus ada RTH seluas 30 persen dari lahan bangu­nan,” katanya lagi. (h/mg-ang)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]