Sekolah Gratis Digugat


Jumat, 15 April 2016 - 03:54:16 WIB
Sekolah Gratis Digugat

Sekolah gratis digugat. Program ini menurut Komisi V DPRD Sumbar perlu dievaluasi. Saat ini ada enam daerah di Sumbar yang melaksanakan program sekolah gratis untuk tingkat SLTA.

PADANG, HALUAN — Ko­misi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sum­bar meminta agar pro­gram sekolah gratis di Sumbar  dievaluasi. Program sekolah gratis ini dinilai bisa mem­berikan efek negatif kepada siswa terutama tentang rasa peduli dan kepemilikan ter­hadap aset sekolahnya.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat me­nga­takan, sekolah gratis yang diberlakukan saat ini dinilai member efek buruk kepada siswa terutama dalam kepe­limilikan aset sekolah dan rasa peduli kepada sekolah.

“Misalnya, bangku dan meja yang ada di kelas seha­rusnya bisa tahan untuk dua tahun namun, satu tahun aja­ran sudah banyak yang rusak, karena mereka berpikir ini gratis dan mereka tidak men­jaganya,” ungkapnya.

Sekolah gratis juga mem­buat kepedulian kepada se­kolah berkurang. Karena me­rasa telah dibiayai maka siswa kurang peduli dengan seko­lah. “Ini sisi buruknya seko­lah gratis tersebut. Tentu perlu kajian ulang lagi tentang program ini,” tandasnya.

Komisi V menawarkan terutama bagi Sekolah Mene­ngah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) yang nantinya menjadi kewenangan provinsi untuk sekolah gratis ini tidak menggratiskan untuk seluruh siswa, akan tetapi dilakukan subsidi silang.

“Jadi bagi anak yang mampu tidak perlu diberikan gratis, hanya untuk orang kurang mam­pu saja digratiskan,” katanya kepada Haluan Kamis, (14/4) siang di ruang Komisi V DPRD Sumbar.

Dari data Disdikbud Sumbar enam daerah yang menyelang­garakan pendidikan gratis saat ini yaitu, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Pasaman.

Tahun depan 493 SMA/SMK akan menjadi kewenangan pro­vinsi. Penarikan kewenangan ini berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 men­jadi Undang-Undang nomor 23 ta­hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sumbar, Syamsulrizal menga­takan, anggaran untuk penarikan kewenangan SMA/SMK meng­habiskan dana hingga Rp300 miliar lebih.

“Dari estimasi sementara itu butuh dana hingga Rp300 miliar lebih, “ katanya melalui sam­bungan telepon Selasa, (12/4) malam di Padang.

Pro Kontra

Dinas Pendidikan Padang menilai, jika pendidikan gratis dihilangkan atau diganti dengan subsidi silang, akan ada efek negatifnya bagi siswa, salah satunya berkaitan dengan psiko­logi anak yang kurang mampu.

Plh Dinas Pendidikan Kota Padang Barlius mengatakan, pendidikan gratis adalah salah satu program walikota. Dalam Perwako dibunyikan bahwa pen­didikan gratis untuk semua warga Padang, dan Disdik hanya men­jalankan sesuai dengan instruksi Pemko.

Menurut Barlius, masukan yang disebutkan oleh anggota DPRD Sumbar sangat bagus. Namun, jika dilakukan subsidi silang maka akan ada juga efek negatif dan akan ada diskriminasi antara anak yang tidak mampu dan yang mampu. “Saya memi­kirkan dari sisi psikologi anak yang tidak mampu, jika mereka dikelompokkan atau biaya seko­lah dibayar oleh anak yang mam­pu maka akan timbul berbagai hal yang negatif,” ungkapnya.

Jadi, berhubung sekolah gra­tis adalah program Pemko maka semua keputusan ia serahkan pada pemko jika memang akan dievaluasi maka pihaknya akan siap menjalankan. “Pendidikan gratis ini kan satu dari sekian program pak wali, jadi kami serahkan sama pak wali keputu­sannya,” ujarnya.

Hal hampir senada juga dike­mukakan Kepala Dinas Pendidi­kan Kabupaten Pasaman, Khairil Anwar.  Ia menilai wajar kege­lisahan lembaga legislatif yang bertugas mengawasi peme­rinta­han. Namun, program pendidi­kan gratis untuk sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai Seko­lah Lanjutan Tingkat Atas (SMA, SMK, dan MA) negeri dan swas­ta, adalah sudah melalui kajian antara pemerintah daerah dengan legislatif setempat.

“Kita sudah tuangkan pro­gram pendidikan gratis ini dalam bentuk peraturan daerah (perda) dan telah diberlakukan pada ta­hun 2014, sejak perda itu ada, maka animo masyarakat sangat ting­gi untuk melanjutkan pen­didikan anak-anaknya, terutama di daerah pinggir terluar,” ka­tanya.  

Selain pendidikan gratis, Pemkab Pasaman juga telah membangun minimal satu Seko­lah Lanjutan Tingkat Atas di kecamatan terpinggir dan terluar, sehingga orang tua yang biasa anaknya hanya sampai tamatan SLTP, kini minimal pendidikan anak-anak Pasaman adalah ber­ijazah SLTA.

Menurut Khairil, tentu saja biaya pendidikan itu tidaklah murah dan gratis. Semua biaya yang dulu ditanggung oleh orang tua/wali murid, kini ditanggung oleh pemerintah. “Tugas negara/pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, di saat pemerintah tidak bisa mense­jahterakan rakyatnya secara lang­sung dengan memberi materi, maka setidaknya pemerintah sudah membantu warga dengan meringankan biaya pendidikan,” terangnya.

Di Kabupaten Pasaman, pen­didikan gratis yang diprogram­kan oleh pemerintah daerah sangat memberikan manfaat. Kalau soal kepedulian dan rasa memiliki siswa, itu relatif.

“Kalau soal kepeduliaan dan rasa memiliki sekolah agar seko­lah dijaga oleh siswa, itu di daerah kita ini tidak ditemukan lagi yang namanya siswa merusak kursi dan meja, karena kalaupun ada, tentu pihak sekolah akan memberikan sanksi sesuai aturan yang disepakati di setiap seko­lah,” pungkasnya. (h/isr/rin/col)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]