Syarat Pencalonan Dinilai Sudah Ideal

Pemerintah Tak Ingin Ada Perubahan


Sabtu, 16 April 2016 - 04:32:57 WIB

JAKARTA, HALUAN — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah menginginkan agar syarat bagi calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah tidak diubah. Pemerintah menilai, syarat dalam UU Pilkada saat ini sudah ideal.

“Kalau dari pemerintah, kita inginnya tetap,” kata Tjahjo sebelum rapat de­ngan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Sena­yan, Jakarta, Jumat (15/4).

Pernyataan Tjahjo itu sejalan dengan draf RUU yang diusulkan pemerintah kepada DPR. Dalam draf tersebut, syarat pengu­su­ngan calon perseorangan ataupun parpol tidak beru­bah dari sebelumnya.

Calon perseorangan ha­rus mengumpulkan KTP sebesar 6,5-10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dalam pilkada sebe­lumnya.

Sementara itu, calon yang diusung parpol harus memperoleh 20 persen kur­si DPRD atau 25 persen suara sah pemilu DPRD. “Sesuai UU yang lama saja,” ujar Tjahjo.

Tjahjo belum mau me­nang­gapi keinginan sejum­lah fraksi di DPR yang menghendaki syarat terse­but diubah. Dia mengaku ingin mendengarkan lang­sung dari fraksi dalam rapat yang berlangsung sore ini. “Kan ini belum dibahas,” kata politisi PDI-P ini.

Secara terpisah, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengata­kan, saat ini sudah menge­mu­ka rencana untuk menu­run­kan syarat bagi calon yang diusung parpol atau menaikkan syarat bagi ca­lon perseorangan sehingga memenuhi asas keadilan.

Menurut Rambe, Komi­si II sudah berkonsultasi ke Mahkamah Konstitusi un­tuk memastikan tidak ada masalah jika ketentuan sya­rat itu diubah.

“Kita konsultasi ke MK karena itu sifatnya open legal policydiberikan ke pembuat UU, termasuk besa­ran syarat dukungan,” ujar Rambe.

Tolak Diperberat

Mayoritas fraksi di Ko­misi II DPR RI mengu­sulkan agar syarat calon perseorangan untuk men­daftar sebagai kepala daerah disesuaikan dengan syarat bagi calon yang diusung partai politik.

Hal tersebut diketahui dalam rapat Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Ne­geri Tjahjo Kumolo di Kom­pleks Parlemen, Sena­yan, Jakarta, Jumat (15/4).

Dalam draf undang-un­dang yang diusulkan peme­rintah, syarat pengusungan calon perseorangan atau pun parpol tidak berubah dari sebelumnya.

Calon perseorangan ha­rus mengumpulkan KTP antara 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah DPT dalam pilkada sebelumnya. Sementara calon yang di­usung parpol harus mem­peroleh 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pemilu DPRD.

Namun sebagian fraksi menganggap syarat tersebut tidak adil bagi parpol. Per­wakilan Fraksi PDI-P Arif Wibowo meminta syarat untuk calon perseorangan dinaikkan, atau sebaliknya syarat untuk parpol ditu­runkan.

“Syarat bagi calon per­seo­rangan perlu pertim­bangkan setidaknya untuk disesuaikan secara pro­por­sional dengan perolehan kursi DPRD,” kata Arif.

Perwakilan Fraksi Ge­rin­dra Sareh Wiryono me­nyampaikan hal serupa.

Dia menilai putusan MK yang mengubah syarat KTP dari semula berda­sarkan jumlah penduduk menjadi berdasarkan jum­lah DPT memang memberi ruang yang sangat besar untuk seseorang menca­lonkan diri di jalur per­orangan.

“Tapi penguatan parpol harusnya lebih dikede­pan­kan dalam pencalonan ke­pala daerah,” ujar Sareh.

Perwakilan dari Par­tai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Persa­tuan Pembangunan juga menginginkan adanya pe­nyesuaian antara syarat bagi calon perseorangan dan calon yang diusung parpol.

Hanya Fraksi Nasdem yang tegas menolak rencana untuk menyesuaikan syarat bagi calon perseorangan dan calon yang diusung parpol.

Menurut Nasdem, syarat bagi calon perseorangan dan calon yang diusung parpol tak bisa disamakan.

“Persyaratan untuk ca­lon bagi Fraksi Nasdem sudah sesuai. Karena calon perseorangan berbeda de­ngan yang diusung parpol,” kata perwakilan Fraksi Par­tai Nasdem, Tamanuri.

Sedangkan Fraksi Ha­nu­ra tak hadir dalam rapat itu. Hanura hanya me­nye­rah­kan pandangan fraksi secara tertulis.

Namun, sebelumnya Se­kretaris Fraksi Hanura Da­dang Rusdiana juga menya­takan bahwa pihaknya me­nolak syarat bagi calon inde­penden diperberat dan disa­maratakan dengan calon dari parpol. (h/kmp)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]