Mensiasati Pengelakan Pajak Internasional


Sabtu, 16 April 2016 - 04:34:55 WIB
Mensiasati Pengelakan Pajak Internasional

Kinyis-kinyis dan enak rasanya masuk kuali media penggorengan. Segundukan tahi ketam yang kian masyhur diucap “The Panama Papers”. Padahal, hanya seupil dokumen yang menggambarkan dunia tanpa pajak bekerja.

Daily Maverick (5/4), se­buah harian di Afrika Se­latan sana menulis “The Pa­nama Papers are the tip of a very dirty African iceberg”. Bayangkan, gabungan data Offshore Leaks (2013), Lu­xem­burg Leaks (2014), dan Swiss Leaks (2015) yang masing-ma­sing sebesar 260, 4, dan 3,3 Gigabita, ibarat Gulliver yang tersapu ke pulau gergasi dan berjumpa penghuninya. Lalu, Berkas Panama men­capai mencapai sepuluh kali lipat dari hal itu: 2,6 Terabita. Dan Daily Mave­rick mengum­pamakan itu ibarat gunung es (iceberg), yang kelihatan pun­caknya, tetapi sesungguhnya jumlah yang lebih besar be­lum terungkap.

Tak ayal, Afrika khu­sus­nya te­lah me­lobi ke­ras un­tuk me­rom­­­bak to­­tal sis­tem pa­jak glo­bal yang akan, de­ngan ala­san bahwa miliaran dolar hi­lang dari negara-negara Afrika melalui penghindaran atau peng­gela­pan pajak, bisa merevolusi ekonomi mereka.

Tak semua dalam konteks menghindari pajak. Ada pula yang berniat kotor untuk menyembunyikan harta-harta hasil kejahatannya. Sisanya lagi berdalih untuk mem­permudah aktivitas bisnisnya di luar negeri. Semua tertutup rapi di surga pajak.

Siapa yang tidak panas melihat kocek miliaran dolar parkir di luar pekarangan. Sedang pajak yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan tak mampu diraih, karena hartanya sudah dipindahkan ke negara-ne­gara surga pajak itu. Tidak lain karena negara-negara tersebut menjadi sebuah tempat fa­vorit orang-orang ka­ya di ber­ba­gai du­nia un­­tuk me­nyem­bu­­nyi­kan har­­ta. Amat me­ru­gi­kan ba­gi ne­ga­ra tem­pat orang kaya berasal.

Tapi mau bagai­ma­na? da­­lam hu­kum antar ne­gara ter­­dapat suatu asas me­ngenai kedaulatan negara yang di­nyatakan sebagai ke­dau­latan setiap negara untuk dengan bebas mengatur ke­pentingan-kepentingan ru­mah tangganya sendiri, dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum antar negara dan bebas dari pengaruh ke­kua­saan negara lain. Asas ke­daulatan pema­jakan hak spe­sial dari ke­daulatan negara yang dapat dinyatakan sebagai ke­dau­latan suatu negara un­tuk ber­tindak bebas dalam lapangan pajak. Setidaknya ada 21 negara yang masuk kategori tax heaven countries, negara yang menetapkan pa­jak ren­dah atau bahkan bebas pajak, se­perti Vanuatu, Ke­pulauan Vir­gin Britania, Pa­nama, Ba­hamas, Seycelles, Niue, Sa­moa, Hongkong, Luxem­burg, Guernsey, Isle of Man, Malta, Anguilla, Kosta Rika, dll.

Bagi orang-orang kaya, me­nempatkan aset atau mem­­­­­bentuk perusahaan cang­kang nan jauh di sana bukan hal ilegal. Beda ceritanya bila tu­­juannya untuk pencucian uang, hingga mengamankan aset dari bisnis ilegal. Nama-na­­ma yang ada di daftar Off­sho­­re Leaks tak otomatis me­la­kukan tindakan kri­mi­nal, ta­pi mem­buka Off­shore Le­aks dengan tujuan meng­hin­dar pajak, itu sebuah per­soa­lan.

Jika mengakses data off­shore­leaks.­icij.org, dengan mengetik kata kunci ‘In­do­nesia’, akan di­pero­leh data-data klien yang pernah ber­hubungan dengan firma hu­kum Mossack Fon­seca. Ada banyak nama pe­ngu­saha ter­nama Indonesia di dalamnya.

Dari situs di atas, ada 2.961 nama individu ataupun perusahaan yang muncul saat kata kunci “Indonesia” di­masukkan. Nama-nama ter­sebut terhubung dengan 43 nama perusahaan perekayasa bebas pajak (offshore). Pada laman yang sama muncul 2.400 alamat di Indonesia yang terdata dalam kolom Listed Addresses.

Ditilik sekilas seperti di­kutip merdeka.com (5/4/2016), nama perusahaan-perusahaan yang tenar bagi pembaca Indonesia ada dalam arsip Panama Papers. Mereka dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, adalah 17 peru­sahaan masuk jenis Officers & Master Clients, artinya kor­porasi itu memakai identitas yang jelas lalu menanamkan asetnya di negara-negara tax heaven. Ada dua perusahaan Tbk di dalamnya, serta be­berapa anak usaha per­bankan transnasional yang cukup kondang.

Kategori ke­dua ada­lah Off­shore En­ti­ties me­ngin­duk pa­­da kor­po­rasi asal Indo­nesia, jum­lahnya 41 unit. Nama-nama pe­ru­sa­ha­an ‘cangkang’ ini, ka­rena da­ri sisi aset su­lit di­lacak siapa pe­miliknya, memakai nama-nama yang kurang familiar bagi publik di Tanah Air.

Kategori ketiga adalah da­ta yang menunjukkan peru­sa­haan terdaftar me­na­nam­kan modal di negara-negara tax heaven, melalui bantuan Mos­­sack Fonseca. Jumlahnya men­­­capai 2.190 alamat usaha. Ada yang berkantor di Jakar­ta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Masuk dalam tiga kate­gori itu tidak otomatis menya­ta­kan sebuah perusa­haan atau pe­rorangan melang­gar hu­kum. Namun, setidak­nya data ini membuktikan eksistensi pe­rusahaan asal Indonesia yang pernah mena­namkan uangnya ke wilayah dengan ke­­bijakan pajak sangat mini­mal.

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu suatu perusahaan domestik maupun perusahaan man­canegara berusaha memi­ni­malkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kele­mahan sistem ketentuan pajak dari suatu negara. Di banyak negara, skema penghindaran pajak dibedakan menjadi accep­­table tax avoidance (penghindaran pajak yang diperkenankan) dan un­accep­table tax avoidance (peng­hindaran pajak yang tidak diperkenankan).

Antara suatu negara de­ngan negara lain bisa jadi saling berbeda pandangannya tentang skema apa saja yang dapat dikategorikan sebagai acceptable tax avoidance maupun unacceptable tax avoidance. Dengan demikian, bisa saja suatu skema peng­hindaran pajak tertentu di suatu negara dikatakan se­bagai penghindaran pajak yang tidak diperkenankan, tetapi di negara lain dikata­kan sebagai penghindaran pajak yang diperkenankan.

Bukanlah hal yang mudah untuk mengusut lapis per lapis dokumen rahasia tersimpan lewat saluran yang terenkripsi dengan algoritma berstandar dunia. Dibutuhkan suatu kon­ven­si (convention) atau per­jan­jian internasional (inter­national tax treaty) sebagai sumber hukum internasional dalam pertukaran informasi antarnegara, dalam konteks memerangi penghindaran dan pengelakan pajak.

Dalam konteks hukum na­sional menghadapi skema-ske­ma unacceptable tax avoi­dan­ce seperti tersebut di atas, ne­gara mesti menerbitkan ke­tentuan pencegahan peng­hin­daran pajak yang diatur da­lam peraturan perundang-un­da­ngan perpajakan. Seperti Spe­cific Anti Avoidance Rule (SA­AR), yaitu ketentuan anti peng­hindaran pajak atas tran­sak­si seperti (i) transfer pri­cing, (ii) thin capitalization, (iii) treaty shopping, dan (iv) con­trolled foreign corporation (CFC). Selanjutnya dibu­tuh­kan General Anti Avoi­dance Rule (GAAR), yaitu keten­tuan anti penghindaran pajak untuk mencegah tran­saksi yang dilakukan oleh Wajib Pa­jak yang semata un­tuk tu­juan penghindaran pa­jak atau tran­saksi yang tidak mem­punyai substansi bisnis. (*)

 

ALEK KARCI KURNIAWAN
(Analis Hukum Internasional FH Universitas Andalas, Padang)
 

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]