Digasak Perusahaan HTI

Ruang Hidup Masyarakat Siberut Makin Menyempit


Sabtu, 16 April 2016 - 04:57:38 WIB

PADANG, HALUAN — Pasca Badan Koor­­dinasi Penanaman Modal (BKPM) Mengeluarkan Surat No 5/1/S-IUPHHK-HTI/PDMN/2016 Ten­tang Persetujuan Prinsip Per­mohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas 20.110 hektar kepada PT Biomass Andalan Energi pada tanggal 11 Januari 2016 kemarin, ruang hidup masyarakat pulau Siberut, Kabupaten Mentawai makin menyempit.

Pasalnya, 86 persen luasan Siberut, sudah dikuasai oleh pihak swasta maupun pe­merint­ah. Kondisi ini sangat mengancam ke­lang­sungan hidup masyarakat Siberut, khususnya suku adat asli yang bermukim didalam hutan.

Dari data yang dihimpun oleh Haluan, Pulau Siberut memiliki luas 385.715,42 hektar. Dari luasan ini, seluas 127.715 hektar telah dikuasai oleh tiga perusahaan eksploitasi hasil bumi, seluas 190.500 hektar untuk Taman Nasional, dan seluas 33.341 hektar untuk APL (Area Penggunaan lain). Jika dihitung, maka lahan yang tersisa untuk penduduk Siberut yang berjumlah 38.315 jiwa (hasil sensus penduduk tahun 2015) hanya tinggal 33.991 hektar.

Sedangkan tiga perusahaan besar yang beroperasi untuk eksploitasi alam Siberut ini adalah PT Salaki Summa Sejahtera (SSS) seluas 47.605 hektar, PT Biomas Andalan Energy seluas 20.110 hektar dan PT Global Green seluas 59.000 hektar.  Direktur Yayasan Citra Mandiri (YCM), Rifa’i menuturkan lahan untuk pen­duduk Siberut sudah sangat mem­pri­hatin­kan. Hanya 14 persen dari luas pulau ini yang bisa gunakan oleh penduduk untuk hidup. Sedangkan lahan yang lain sudah digunakan untuk ke­pentingan pihak luar. Ini jelas sudah seperti sebuah tindakan penjajahan dan penjarahan kepada penduduk Siberut, khususnya bagi mereka yang bermukim didalam hutan.

“Penduduk Siberut sudah sangat terjepit dengan banyaknya perizinan pengelolaan hutan yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah. Sekarang wadah tempat tinggal mereka hanya 14 persen dari luas pulau. Mereka tidak lagi leluasa mengelola hutan untuk mendapatkan sumber makanan dan pekerjaan. Terlebih sejak dikeluarkannya surat Persetujuan Prinsip Permohonan IUPHHK-HTI untuk PT Bio­mass Andalan Energi seluas 20.110 hektar tanggal 11 Januari 2016 kemarin,” kata Rifa’i kepada Wartawan, kemarin (15/4)

Posisi penduduk yang terus tersudut dan terjepit ini dikhawatirkan akan memicu konflik yang menimbulkan kekerasan dan pelanggaran HAM. Sebab, penggusuran dusun dan konsentrasi pribumi yang bermukim didalam hutan akan semakin banyak terjadi.

“Biasanya, pergesekan yang terkait dengan persoalan lahan ini terjadi antara pribumi dengan pihak swasta. Kedua belah pihak saling klaim bahwa lahan ini adalah milik mereka. Penduduk yang berasal dari suku adat men­tawai asli yang biasa hidup dihutan mengklaim tanah ini tempat mereka hidup dan jangan diganggu. Sedangkan pihak swasta mengklaim bahwa lahan ini sudah menjadi hak milik mereka setelah mendapat berbagai izin dari pemerintah,”katanya lagi.

Dijelaskannya, seluruh izin usaha men­gek­sploitasi hutan ini berasal dari pemerintah pusat, bukan dari pemerintah daerah maupun pe­me­rintah provinsi. Hasilnya, pihak swasta yang notabene mempunyai kewajiban untuk men­ye­jah­terakan penduduk yang ada disekitar lokasi perusahaan. Namun, karena tidak adanya kerja sama dengan pemerintah setem­pat, hubungan antara pihak perusahaan dengan pribumi selalu tegang. Pasalnya tidak adanya pertukaran informasi perihal sosiologi, psikologi dan budaya menjadi salah satu faktor sering terjadi ketegangan antara pribumi suku adat dengan pihak swasta didalam hutan.

“Kerumitan persoalan hutan Siberut ini sebenarnya bermuara ke Pemerintah Pusat. Jadi penyelesaian konflik perihal lahan di Siberut, pemerintah pusat yang harus turun. Jika hanya mengandalkan Pemkab Mentawai dan Pemprov Sumbar sama saja bohong,” katanya lagi. (h/mg-ang)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 24 Maret 2020 - 08:15:22 WIB

    Cegah Corona, IPC Teluk Bayur Semprot Ruangan dengan Desinfektan

    Cegah Corona, IPC Teluk Bayur Semprot Ruangan dengan Desinfektan PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Sebagai salah satu bentuk keseriusan dan dukungan nyata terhadap pemerintah dalam mengantisipasi ancaman wabah virus Corona atau Covid-19 di lingkungan Pelabuhan Teluk Bayur, manajemen PT Pelabuhan.
  • Selasa, 28 Januari 2020 - 16:21:28 WIB

    Minta Masyarakat Jangan Paranoid, Dirut RSUP M. Djamil : Kita Sudah Siapkan 2 Ruang Isolasi Khusus

    Minta Masyarakat Jangan Paranoid, Dirut RSUP M. Djamil : Kita Sudah Siapkan 2 Ruang Isolasi Khusus PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang telah menyiapkan dua ruangan khusus diperuntukannya bagi pasien virus Corona. Pasalnya, virus itu diketahui dapat menimbulkan wabah penyakit serup.
  • Kamis, 14 September 2017 - 02:30:23 WIB
    JAGA KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN

    DPUPR Harus Konsisten Soal Tata Ruang

    DPUPR Harus Konsisten Soal Tata Ruang PADANG, HALUAN----Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, agar konsekuen dalam merencanakan tata ruang untuk menjaga keseimbangan pembangunan di Kota Padang..
  • Selasa, 29 Agustus 2017 - 11:10:20 WIB

    Padang Bakal Punya Ruang Komando

    Padang Bakal Punya Ruang Komando PADANG, HARIANHALUAN.COM--Guna memperdekat pemerintah dengan masyarakat, Pemerintah Kota Padang membuat "Command Center" atau ruang komando. "Command Center" ini berfungsi sebagai respon cepat dan pelayanan kepada masyarakat .
  • Selasa, 23 Mei 2017 - 07:34:45 WIB

    BKKBN Segera Miliki Ruang Media Center

    PADANG, HALUAN - Dalam waktu dekat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sumbar akan menyediakan ruang khusus media center guna mempermudah semua pihak mengakses hal yang berkaitan dengan kependudukan..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]