Pengalihan SMA Butuh Gubernur


Sabtu, 16 April 2016 - 05:04:05 WIB

PADANG, HA­LU­AN — Ko­­misi V Dewan Per­wa­ki­lan Rakyat Da­erah (DP­­­RD) Sumbar menilai untuk pe­na­rikan kewe­na­ngan Se­kolah Me­ne­ngah Atas dan Ke­juruan (SMA/SMK) ha­rus di­ta­nga­­ni langsung oleh Gubernur Sum­­­bar, Irwan Prayitno. Komisi V me­nilai, Ke­pala Dinas Pendi­dikan dan Kebudayaan (Dis­dikbud) saat ini tidak mampu mela­kukannya.

Hal ini terungkap saat rapat Laporan Keterangan Per­tanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2015 di ruang khusus I DPRD Sumbar kemarin. “Ini melihat dari belum optimalnya kerja Disdikbud Sumbar selama ini. Terutama dalam maping data. Karena masih banyak data yang belum optimal, apakah itu tentang guru PNS dan juga guru honorer yang ada di kabupaten/kota,” jelas anggota Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat.

Sehingga, diharapkan memang Guber­nur harus langsung turun tangan da­lam hal ini, terutama dalam pengalihan personil, pra­sarana, pembiyaan dan do­ku­men (P3D) dari kabu­paten/kota ke provinsi. “Ka­rena ini akan sangat erat kaitannya dengan pe­ngang­garan, KUAPPAS yang nan­tinya akan dibahas. Kalau tidak gubernur lang­sung akan keteteran,” paparnya.

Tahun depan 493 SMA/SMK akan menjadi kewe­nangan provinsi. Penarikan kewenangan ini berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 men­jadi Un­dang-undang nomor 23 ta­hun 2014 tentang Peme­rintahan Daerah.

Menanggapi hal ini, Ke­pa­la Disdikbud Sumbar, Symsulrizal mengatakan, terlepas dari pernyataan mampu atau tidak mam­punya itu baru dapat dilihat setelah bekerja. Namun, saat ini Disdikbud terus bekerja untuk menyiapkan bahan P3D yang nanti­nya akan dialihkan menjadi kewenangan provinsi.

“Saat ini, kita tengah menyusun struk­tur or­ga­nisasi yang nantinya akan diisi oleh orang yang mam­pu atau berkompeten di bidangnya. Seperti Kabid Dikmen, siapa orangnya, Kabid Dikdas siapa orang­nya, itu ba­ru gubernur yang me­nentukan,” ungkap­nya, Jumat (15/4).

Saat ini, kata Syam­sulrizal, Disk­dikbud tidak mau dipusingkan dengan hal itu, karena masih ba­nyak yang harus disiapkan sebelum nantinya akan di­serah terimakan pada Ok­tober mendatang.

"Untuk asset, setelah kita data akan kita serahkan ke Biro Aset. Untuk guru, tena­ga Tata Usaha, tenaga labor dan pegawai itu akan di­berikan kewenangannya ke­pa­­da BKD. Untuk pembi­yaan itu, sedang dihitung berapa untuk sekolah gratis, berapa dana untuk sekolah berbayar. Jadi, saya tidak mau ambil pusing tentang hal ini, karena proses masih berlangsung, nanti biar gu­ber­nur yang menentukan," tuturnya kepada Haluan, Jumat (15/4) malam di Pa­dang. (h/isr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 14 Juni 2016 - 03:29:43 WIB

    Pemprov Matangkan Pengalihan Kewenangan SMA/SMK

    PADANG, HALUAN — Pemprov Sumbar terus mematangkan persiapan untuk penga­li­han kewenangan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) ke provinsi. Langkah ini agar penarikan kewenangan ini nantinya tidak meninggalkan ben.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]