Korupsi Mewabah

KPK Buka Kantor di Riau


Senin, 18 April 2016 - 02:57:18 WIB
KPK Buka Kantor di Riau Plt Gubri menandatangani MoU pada Rakor dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintergrasi di Provinsi Riau dengan KPK RI di Balai Serindit Gedung Daerah.

PEKANBARU, HALUAN — Maraknya persoalan kasus korupsi terjadi di Riau, secara tidak telah membawa per­soalan tersendiri bagi seluruh masyarakat Riau. Dengan sendirinya Riau sudah dicap sebagai daerah lumbung ko­rup­tor dengan banyak pejabat dan anggota Dewan yang berhadapan dengan aparat hukum, terutama KPK.

Bahkan dalam perjalanan pemerintahan Provinsi Riau, sudah tiga Gubernur Riau yang harus berhadapan de­ngan Lembaga Antirasuah  dengan kasus yang sama yakni menyangkut korupsi.

Menghadapi persoalan tersebut, KPK akan mem­bentuk Satuan Tugas Khusus Terpadu (Satgas) KPK di enam provinsi, yakni di Su­matera Utara, Riau, Banten, dan tiga daerah penerima otonomi khusus (Otsus) se­perti Papua, Papua Barat, dan Aceh. Alasan pembentukan Satgas adalah karena se­ringnya kepala daerah dari enam provinsi tersebut ter­sangkut kasus korupsi.

Bahkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, usai Rapat Koordinasi dan Su­pervisi Pencegahan dan Pe­nin­dakan Korupsi Terin­teg­rasi di Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, minggu ke­ma­rin, mengakui Komisi Pem­be­rantasan Korupsi akan me­mak­simalkan upaya pence­­gahan korupsi di Bumi Lan­cang Kuning. Didi­rikannya kantor perwakilan KPK di Riau, diharapkan upaya pen­cegahan korupsi di Riau bisa berjalan dengan maksimal.

Khusus di Riau, KPK ber­janji secepatnya mereali­sasikan rencana tersebut. Bahkan masalah ini sudah dibahas dengan Plt Gubri. Sistem ini, telah dilakukan lebih dulu di Provinsi Banten. Di mana, Provinsi Banten telah menyiapkan tempat tinggal sementara bagi KPK selama proses pendampingan dan pengawasan.

Rencana KPK membuka kantor perwakilan di Riau merupakan terobosan baru dilakukan institusi itu guna mengawasi daerah-daerah yang dicatat rawan terjadi tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Saut me­ngatakan, korupsi tetap terja­di dan menjamur di Indo­nesia, dan Riau, karena gaya hidup pejabat suka akan hal bermewah-mewah. Tak hanya itu, tuturnya, masih banyak pejabat teras di Bumi Lan­cang Kuning, belum mela­porkan jumlah harta keka­yaan mereka miliki ke KPK.

Saut juga mengatakan hal tersebut ditujukan agar KPK lebih peka terhadap kasus korupsi yang ada di daerah. “Sudah dibicarakan, ba­gai­man nanti kemudian kita bisa hadir ditengah-tengah ma­syarakat. Supaya kuping kami lebih peka. Kalau tidak di­tungguin, orang jahat akan jalan terus,” jelasnya.

Bahkan Kabag Pem­beri­taan dan Publikasi KPK Pri­harsa Nugraha, secara tegas mengatakan KPK mem­beri­kan perhatian khusus pada Provinsi Riau lantaran pe­jabat di provinsi tersebut banyak yang telah terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan statistik se­jak 2007, khusus Provinsi Riau, KPK sudah menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan total 25 orang.

Dari jumlah pejabat terse­but, tiga diantaranya meru­pakan Gubernur. Sementara dari pihak legislatif, terdapat 11 anggota DPRD Riau yang tersandung kasus korupsi di KPK. Selain itu terdapat delapan pejabat eselon, dua orang BUMN atau swasta dan seorang lainnya dari Riau yang menjadi pasien KPK.

“Secara statistik dika­tegorikan anggota DPRD 11 orang, pejabat eselon (PNS) ada 8 orang, gubernur tiga orang, swasta atau BUMN sebanyak dua orang dan lain­nya seorang,” ungkapnya.

Puluhan orang itu terjerat kasus korupsi di berbagai sektor di Provinsi Riau. Un­tuk sektor perizinan, misal­nya, KPK menangani 6 perka­ra tindak pidana korupsi.

“Terbanyak di sektor pe­ngurusan anggaran, yakni 21 perkara, dan sektor pe­nga­daan barang dan jasa ada satu perkara,” jelasnya.

Namun, sebelum langkah membuka kantor perwakilan, pihaknya akan meminta ko­mitmen seluruh pejabat di Riau baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk bersama mencegah korupsi. KPK akan memberikan sejumlah rekomendasi agar kasus korupsi tidak terulang kembali.

“KPK juga akan mem­berikan rekomendasi tentang bagaimana cara atau upaya yang bisa diterapkan dalam pengurusan anggaran, barang dan jasa dan perizinan sehing­ga ke depan tidak terjadi lagi korupsi,” katanya.

Hal tersebut didukung Wakil rakyat di DPRD Riau  M Adil yang mendukung ren­cana KPK membuka kantor perwakilan di Pekanbaru, sebagai upaya penyelamatan Riau dari praktek korupsi.

Wakil rakyat tentunya sangat mendukung sekali kalau memang rencana terse­but akan segera direali­sasi­kan. Pasalnya, kata dia, kon­disi Riau saat ini memang mengkawatirkan untuk masa­lah korupsi.

Persoalan hukum ini tidak saja dilakukan KPK, namun sejumlah kasus korupsi juga dilakukan aparat Kejaksaan dan Kepolisian. Dan jumlah korupsi yang ditangani jumlahnya tidak kalah dengan jumlah yang ditangani KPK.

KPK juga mengingatkan Plt Gubri waspada terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya, karena mereka bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat, sehingga terjadi perbuatan korupsi.

Pemerintah daerah dinilai sering mendapat tekanan dari dari luar seperti pihak pengusaha atau swasta. Pihak luar ini juga tak jarang turut mempengaruhi kebijakan kepala daerah.

Bahkan Rapat koordinasi juga ditandai penandatangan Mou Pencegahan Korupsi yang mencakup sembilan poin.

Ke sembilan poin itu ada­lah, melaksanakan peren­canaan proses penganggaran yang mengakomodir kepen­tingan publik bebas intervensi pihak luar melalu im­ple­mentasi e-Planning. Selan­jutnya melaksanakan penga­daan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pen­dirian unit layanan penga­daan (ULP) mandiri dan penggunaan e-Procurement. Kemudian melaksanakan pe­la­­yanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan peri­zinan sumber daya alam (SD­A) yang terbuka.

Poin ke empat, melak­sanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan struktural. Selan­jutnya melaksanakan pengu­atan aparat penga­wasan inter­nal pemerintah (APIP) seba­gai bagian dari implementasi secara pe­ngen­dalian intern pemerintah (SPIP). (h/rud/grc/kcm/ant/nur/dar)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 06 Agustus 2016 - 04:03:08 WIB

    Rawan Korupsi, Riau Jadi Daerah Binaan KPK

    PEKANBARU, HALUAN — Provinsi Riau dinyatakan sebagai salah satu daerah binaan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2016, bersama lima provinsi lainnya. Ini membuktikan rendahnya komitmen daerah dalam upaya pencegahan tindak p.
  • Senin, 25 Juli 2016 - 04:02:54 WIB

    KPK Turun ke Bengkalis Usut Proyek Multiyears

    KPK Turun ke Bengkalis Usut Proyek Multiyears BENGKALIS, Haluan — Beredar informasi secara luas ke kalangan masyarakat di Kabupaten Bengkalis kalau dalam minggu ini penyidik dari Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) telah turun ke Bengkalis. Turunnya penyidik KPK terse.
  • Rabu, 18 Mei 2016 - 03:04:59 WIB
    Suap Alih Fungsi Hutan

    Beberapa Pejabat Riau Diperiksa KPK

    PEKANBARU, Haluan — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sembilan pejabat sebagai saksi dalam kasus dugaan pidana suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014, S.
  • Selasa, 10 Mei 2016 - 03:35:55 WIB
    Diduga Hina HMI

    Wakil Ketua KPK Dilaporkan

    PEKANBARU, HALUAN — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Indonesia Provinsi Riau-Kepri, bersama Prosedium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Provinsi Riau melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Thon.
  • Sabtu, 02 Januari 2016 - 05:47:16 WIB
    Diduga Terima Suap

    Oknum Jaksa Dilaporkan ke KPK dan Kejagung

    PEKANBARU, HALUAN —Mari­zon, warga Jalan Cipta Karya Pe­kanbaru melaporkan oknum Jaksa di Kejaksaan Tinggi Riau, ke Ko­misi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]