Sudahkah Padang Menjadi Kota Pelajar?


Senin, 18 April 2016 - 03:28:03 WIB
Sudahkah Padang Menjadi Kota Pelajar?

Impian orang awam tentang sebuah kota, sederhana saja, kapankah ia menjadi tempat yang nyaman untuk tempat tinggal dan hidup seluruh warganya, tanpa terkecuali. Ibarat tempat episode kehidupan sebenarnya dipertaruhkan, sesungguhnya sebuah kota adalah kampung sekaligus perantauan.

Bisa jadi, peran kampung dan perantauan bolak-balik melingkupi kehidupan warga di dalamnya, sebuah tempat berbagi atas berbagai iden­titas, kepentingan, se­mes­ta dorongan kema­nu­siaan.

Tersebutlah Padang, seba­gai salah satu kota di planet ini. Kita hidup di Padang, dengan berbagai kepentingan. Semati-mati angin, ada yang singgah, menginap semalam untuk kemudian esoknya terbang entah ke mana, atau menuju kota terdekat. Yang lain malah lahir, besar, ber­kalang tanah di Padang. Ba­gaimana kita memaknai se­buah persinggahan itu, inte­rak­si apa yang dipetik dari komunikasi intim dengan kota Padang, ternyata tidak hanya ditentukan oleh bagai­mana kita memainkan peran dalam jaringan kepentingan. Namun lebih dari itu, bagai­mana Padang sendiri sedari mula hendak mempers­epsi­kan dirinya.

Siapakah yang punya oto­ritas mempersepsikan Pa­dang? Sebenarnya kita semua. Menggantungkan diri pada pejabat politik sepenuhnya bagaikan mahasiswa yang sedang ngekos dan tidak per­nah punya perhatian pada kamarnya sendiri. Tapi tetap saja Walikota punya otoritas dan akses paling besar untuk mengurus kota ini. Toh, Mah­yeldi dan Emzalmi sudah dipilih secara demokratis di Pilkada 2013 yang men­debar­kan itu.

Takdir Manusia Politis

Dilihat dari perannya se­ba­gai warga negara, takdir manusia berlapis-lapis. Ada manusia politis, manusia eko­nomi, manusia budaya, ada juga manusia yang tuna-iden­titas. Kadang, identitas domi­nan dipakai permanen, memi­lih salah satunya untuk dipa­kai sehari-hari. Di lain pihak, bisa juga terjadi, manusia itu bisa berganti peran, mulai dari manusia yang sadar dengan hak dan kewajiban politiknya, manusia yang melulu berpikir ekonomis, manusia yang asyik-masuk dalam lingkaran dunia sosial saja, atau betah dalam labirin kesunyian nir-identitasnya.

Sadar dalam beragam pili­han itu, bagaimanakah manu­sia di Kota Padang menyikapi arus perubahan dan bahkan ancaman tergerusnya iden­titas di­ri­­nya? Harus ba­­­gai­­mana kita me­nyum­bang kepa­da Pa­dang, sebagai tem­pat kita makan-mi­num, be­ranak-pi­nak, men­­­cer­­das­kan diri mela­lui ber­bagai pe­ngalaman? Kate­gori kon­teks manusia macam apakah kita dalam hal menilai per­kem­bangan kota Padang se­jauh ini? Haruskah kita tetap kritis atau kemudian ber­damai de­ngan kenyataan lan­tas memu­ja-muji dan ber­puas diri ter­hadap para pe­ngelola kota?

Tragik Pelajar kota Padang

Terma pelajar bisa ditarik lebih luas tidak saja terbatas pada orang yang sedang ber­sekolah, dari SD sampai SMA (sederajat). Mahasiswa juga bisa dikategorikan seba­gai pelajar, karena sejatinya mereka sedang belajar (secara formal). Cuma, level institusi pendidikannya berbeda, se­suai usia si pelajar. Jika kita sependapat, tentunya dari segi kuantitas, Padang sudah bisa dikategorikan sebagai kota pelajar.

Logikanya sederhana saja, jum­lah mahasiswa UNP saja per-awal 2016 ini mencapai ku­rang lebih 35 ribu maha­sis­wa. Universitas Andalas di ki­sa­ran 25 ribu mahasiswa (le­bih dan kurang). Kampus-kam­pus swasta totalnya se­ki­tar sedikit di bawah jumlah ma­hasiswa Unand. Berarti, un­tuk mahasiswa saja sudah men­dekati 90 ribu atau bah­kan lebih. Jumlah pelajar di­perkirakan hampir dua kali li­pat dari jumlah mahasiswa. Itu berarti ada sekitar 160 ri­buan lebih pelajar SD-SMP-SMA di kota Padang. Diga­bung­kan total, maka kurang le­bih 250 ribu jiwa adalah pelajar.

Itu berarti nyaris se­pe­rem­pat atau 25 persen pen­duduk kota Padang adalah pela­jar. Me­re­kalah ra­ta-rata yang memakai ken­da­raan roda dua, berse­liweran (bah­­kan kebut-ke­butan) di selu­ruh jalan kota Pa­dang, setiap hari. Di kam­pus saya, Univer­sitas Negeri Padang, kini lautan ken­da­raan ber­motor roda dua ada­lah pe­man­­da­ngan tak je­mu-jemu di nyaris seluruh areal kampus. Kolega saya yang mengajar di Unand pun per­nah bercerita hal yang sama. Te­man yang lain yang bertugas di PTS terbesar di Sumbar pun (Per­guruan Ting­gi Swas­ta) pernah membuat status di se­buah media sosial tentang ke­re­­sahannya di hal yang sama.

Di satu sisi, teori ekonomi akan menjawab betapa kon­sumsi yang menggila akan kendaraan bermotor telah menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan warga kota Padang. Di sisi lain, simpulan itu bisa digugat dari perspektif sosio-antro­pologi, betapa masyarakat kota Padang mengko­difi­kasi­kan dirinya dengan lonjakan pola konsumsi alat moda transportasi. Prestise dan kelas sosial dikerek melalui aksi konsumsi yang kadang melebihi nilai guna. Di sisi politis, kita menemukan ke­cue­kan pemimpin kota yang abai membenahi ketersediaan sistem transportasi publik yang murah dan nyaman serta tidak mengganggu ruang inte­raksi yang kondusif-komu­nikatif di jalan.

Menuju (Utopia) Kota Pelajar

Potensi Padang menuju ko­ta pelajar terbuka lebar. Unand sudah lama didaulat men­jadi Perguruan Tinggi Ne­geri (PTN) terbaik di luar Ja­wa. Universitas Negeri Pa­dang sedang berbenah men­jadi sa­lah satu PTN eks IKIP (Ins­ti­tut Keguruan dan Ilmu Pen­di­di­kan) terbaik se­In­do­nesia. Se­mentara, seko­lah-sekolah mu­lai dari SD hingga SMA ber­lom­ba men­jadi yang terbaik, dengan ber­bagai tan­tangan dan pe­luang­nya. Se­makin ha­ri se­ma­­kin besar per­sentase alumni SMA yang tidak me­milih kam­pus-kam­­­pus di Jawa se­­ba­gai tem­­pat ku­liah­nya. Sa­ya pernah diam-diam men­­­sur­vey ma­ha­siswa saya, sema­kin ta­hun jum­lah yang merupakan be­kas siswa terbaik di SMA-nya semakin meningkat dras­tis.

Lebih jauh, sudah menjadi ra­hasia umum betapa pelajar-pe­lajar dan calon mahasiswa da­ri berbagai provinsi tetang­ga (Riau, Bengkulu, Jambi, Sum­sel, dan sebagian besar da­erah selatan Sumut) men­ja­dikan kampus-kampus ter­baik Sumbar sebagai sasaran me­lanjutkan studi. Mereka me­milih Padang karena seda­ri dulu memang terkenal se­bagai pusat pendidikan di Sumatra.

Kondisi itu sangat me­nguntungkan, sayangnya mo­dal sosio-politik yang tinggi un­tuk merevitalisasi Padang menjadi kota pelajar itu seolah ‘di­­rebut’ oleh realitas keki­nian. Realitas itu jauh pang­gang dari api, di jalan-jalan orang lebih memilih mema­kai motor ketimbang naik angkot dan/atau Trans Padang ka­rena merasa lebih nyaman dan lebih tidak tersiksa ke­tim­­­bang menggunakan semua mo­­da transportasi publik itu. Ma­­cet sudah meniru Jakarta pula.

Trans Padang, yang ideal­nya menjawab kebutuhan ber­transportasi para warga ter­nyata jumlahnya jauh me­ma­­dai, sehingga menaikinya ha­nya beda tipis dengan wak­tu menaiki bus kota swasta era 1980-an hingga 1990-an yang pe­nuh sesak dan rawan copet (di media massa bahkan kita ba­ca tindak kriminal penco­p­e­tan di Trans Padang tidak se­kali-dua kali). Angkot? Su­dah lama menjadi rahasia umum bahwa moda trans­por­tasi ini menjadi pangka bala kema­cetan dan sumber kece­lakaan lalu lintas mana­kala sopirnya jarang yang mau ber­to­bat nasu­ha untuk men­jadi pengemudi yang taat berlalu­lintas.

Mencontoh Bandung, Yogyakarta

Mengingat seperempat war­­ga Padang adalah pelajar, tak salah kiranya kota ini di­wujudkan menjadi kota yang ra­mah pada pelajar. Program sub­sidi khusus un­tuk para pelajar hendaknya diber­laku­kan di berbagai sektor, tidak saja transportasi (dengan terle­bih dahulu me­ning­kat­kan mu­tu transportasi pu­blik). Men­contoh bagai­mana kota-kota di dunia yang nota­bene juga kota pelajar, terma­suk kota-kota di Indo­nesia, semisal Bandung dan Yogya­karta, pela­jar mendapat dis­kon tidak saja di saat mere­ka naik-turun bus kota dan ang­kot, namun juga ketika berbe­lanja di mini market tertentu atau di mall tertentu, menon­ton film di bioskop, digratis­kan spot in­ter­net di seluruh ru­ang publik.

Padang sebagai kota yang ra­mah pelajar adalah Padang yang siap dengan konsep Pa­dang Kota Berbagi (Padang Sha­ring City) yang seyogyanya di­pikirkan jauh-jauh hari oleh pe­mimpin ideal kota Padang di masa datang. Jika sudah se­le­sai dengan budaya saling ber­bagi, akan dengan mudah me­nyatukan langkah menuju Pa­dang Smart City, kota yang di­huni oleh mayoritas orang yang sadar dengan identitas di­ri­nya, menempatkan ke­ung­gu­lan karakter dan ke­brilya­nan pikiran, manusia cerdas yang siap memimpin tidak saja Padang, namun Indo­nesia.

Tidak mudah, memang. Kuncinya satu: socio-political will seluruh kita, mulai dari Walikota sampai warga biasa. Maukah berbenah? (*)

 

MOHAMMAD ISA GAUTAMA
(Pengajar Komunikasi Politik, Fakultas Ilmu Sosial-UNP)
 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]