Visi dan Misi Daerah Perlu Dikukuhkan dengan Perda


Senin, 18 April 2016 - 03:33:15 WIB

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Tokoh Masyarakat Kabupaten Limapuluh, AA.Dt.Gindo Malano, meminta Visi dan Misi pem­bangunan kepala daerah alangkah baiknya diganti dengan visi dan misi daerah.

Untuk legalitasnya, terlebih dahulu perlu dibahas bersama DPRD dan disahkan menjadi Perda. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini berlanjut.

Bila terjadi pergantian kepala daerah dengan yang baru, maka pembangunan yang telah terencana sebelumnya tapi masih terbengkalai sepeninggal bupati yang habis masa jabatannya, bisa dilanjutkan oleh pasangan bupati terpilih kemudian.

“Jadi pembangunan tersebut menyam­bung, untuk mencegah kemungkinan pem­bangunan yang tumpang tindih dilaksa­nakan oleh pasangan kepala daerah yang baru,” ujar AA.Dt.Gindo Malano yang juga Ketua LKAAM Limapuluh Kota, ketika dihubungi Haluan beberapa hari lalu di Gadut Lareh Sago Halaban.

Dikatakannya, semua visi dan misi kepala daerah Kabupaten Limapuluh Kota, memang sudah bagus. “Cuma saja seperti yang kita perhatikan selama ini ganti kepala daerah, ganti pula kebijakan. Dikhawatirkan pembangunan yang telah dilaksanakan kepala daerah sebelumnya tidak ber­kelanjutan dengan pembangunan yang dilaksanakan kepala daerah yang baru,” ulasnya.

Misi pembangunan kepala daerah diantaranya meningkatkan taraf hidup melalui revitalisasi perekonomian masya­rakat berbasis pemamfaatan potensi daerah. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran. Mening­katkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu.

Seterusnya peningkatan pelaya­nan publik dan penciptaan iklim investasi, jaminan penjenjangan karir dan kesejah­teraan PNS dan perangkat nagari. Pe­ningkatan pembangunan berbasis jorong melalui revitalisasi pemerintahan dan lembaga lembaga nagari, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi nagari.

Meningkatkan kehidupan beragama yang beroreintasi pada kualitas peribadatan dan kerukunan antarumat beragama. Mewujudkan keberadaan Kota Sarilamak sebagai pusat pemerintahan dan per­tumbuhan ekonomi. Serta menghadirkan pengauan dan penghargaan dan konpensasi kepada Limapuluh Kota, sebagai daerah basis PDRI 1948-1949 dan memiliki anak nagari yang mempunyai andil dan jasa di repuplik ini. mengembaikan kedaulatan rakyat, baik kedaulatan bernegara, bera­gama maupun kedaulatan adat. (h/zkf)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 12 Juni 2020 - 13:49:59 WIB

    Bupati Ali Mukhni: Revisi RTRW Padang Pariaman Perlu Dilakukan

    Bupati Ali Mukhni: Revisi RTRW Padang Pariaman Perlu Dilakukan HARIANHALUAN.COM - Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni menyampaikan nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020-2040 di ruang sidang DPRD Padang P.
  • Sabtu, 02 Mei 2020 - 04:45:38 WIB

    DPMD Sumbar Dorong Nagari Segera Revisi APBNag untuk Penanganan Corona

    DPMD Sumbar Dorong Nagari Segera Revisi APBNag untuk Penanganan Corona PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyatakan dana desa bisa dimanfaatkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Alokasi bantuan langsung tunai .
  • Ahad, 20 Oktober 2019 - 19:01:55 WIB

    Wujudkan Kabupaten Serasi, RTRW Tanah Datar Perlu Direvisi

    Wujudkan Kabupaten Serasi, RTRW Tanah Datar Perlu Direvisi TANAH DATAR, HARIANHALUAN.COM - Dalam mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang serasi, selaras dan seimbang antara lingkungan alam dan lingkungan binaan maka diperlukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011 – 2031..
  • Senin, 14 Oktober 2019 - 13:41:58 WIB

    Tim Visitasi KI Sumbar Beri Nilai Plus untuk Pemnag Silaut

    Tim Visitasi KI Sumbar Beri Nilai Plus untuk Pemnag Silaut Hari ini (14/10), tim visitasi Komisi Informasi (KI) Sumbar lakukan visitasi penilaian terhadap badan publik kategori pemerintahan Nagari 2019..
  • Selasa, 17 September 2019 - 16:31:24 WIB

    Koalisi Masyarakat Sumbar Tolak Revisi UU KPK

    Koalisi Masyarakat Sumbar Tolak Revisi UU KPK PADANG, HARIANHALUAN.COM - Koalisi Masyarakat Sumbar menggelar aksi "Tolak Revisi UU KPK," bertempat di Lapangan Convention Hall Unand Limau Manis, Selasa (17/9). Aksi tersebut diikuti oleh guru besar, akademisi, mahasiswa Un.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]