RSUD Dirundung Masalah


Senin, 18 April 2016 - 04:11:19 WIB
RSUD Dirundung Masalah Wabup Dharmasraya H. Amrizal Dt.Rajo Medan, saat berkunjung ke RSUD Sungai Dareh. Rajo Medan menemukan banyak yang harus dibenahi di RSUD kebanggan bagi Kabupatem Dharmasraya ini. (MARYADI)

DHARMASRAYA, HALUAN — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya, tak henti  dirundung masalah. Mulai  masalah pelayanan sampai soal  infrastruktur  yang tak kunjung selesai.

 Kemudian, RSUD yang sudah gonta-ganti Direktur ini kembali menuai masalah baru. Sebanyak  lima orang dari Sembilan petugas  Sat­pam,  diduga direkrut oleh pihak RSUD tanpa melalui proses aturan yang berlaku. Padahal Undang-undang No­mor 13 tahun 2003, tentang ketenaga kerjaan, sudah me­nga­mantkan agar setiap pene­rimaan tenaga kerja harus melalui mekanisme.

Dugaan itu terungkap  ke­tika pada Jum‘at (15/04), tenaga pengaman RSUD me­ngadu ke Dinas Sosial Tenaga Keraja dan Transmigrasi (Sos­nakertran) Kabupaten Dhar­masraya. Mereka mengadu karena kelima  petugas Sat­pam  sudah tiga bulan,  tak juga menerima gaji sama sekali.

Diketahui Satpam yang berkerja di RSUD  selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 1 oktober 2015 lalu, telah menggunakan baju resmi Se­curity atau Satpam. “ Kami di­rekrut untuk menjadi Satpam di RSUD memang tidak mela­lui tes, tapi hanya lewat ma­sing masing bidang. Sedang­kan untuk pengdaan baju seragam,  kami beli dengan uang  sendiri,”ungkap salah seorang Satpam RSUD, me­ngungkapkan kepada warta­wan, Jum’at (15/04), di Pulau Punjung.

Menurutnya, ia serta selu­ruh rekan-rekannya yang be­lum dibayar gaji oleh pihak RSUD,  bekerja sejak tangal 1 oktober 2015 lalu, dengan harapan yang cukup menjan­jikan. Ia bersama teman-temannya terus bekerja sesuai aturan.” Kami bekerja sudah selama 6 bulan dengan 3 bulan training dan 3 bulan digaji sebesar Rp 1,5 juta untuk satu bulan kata pihak RSUD,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga me­ngatakan, bila diminta bukti tertulis kontark kerja antara dirinya dengan pihak RSUD, memang tidak ada. Tapi diri­nya  punya bukti absensi tertulis.”Memang secara ter­tulis bukti kontrak kerjasama kami dengan pihak RSUD memang tidak ada, namun secara kerja kami punya absen tertulis, bahkan kami juga absen elektronik,”tukuknya.

Menanggapi pengaduan itu , Kepala Dinas Sosna­kertran, Rinaldi Putra, yang didampingi Kabid Tenaga Kerja, M Zen,  mengatakan bahwa pihak RSUD harus membayar gaji mereka, sebab semuanya telah bekerja sesuai aturan.”Apapun alasanya,  pihak RSUD tentu harus membayar gaji dari seluruh Satpam yang ada, apalagi mereka telah bekerja sesuai aturan, bahkan pihak RSUD juga telah menggunakan sistim absensi elektronik bagi semua Satpam,”imbuhnya.

Bukan itu saja, ia juga mengatakan, bila dikaji secara aturan, banyak aturan yang telah dilanggar oleh pihak RSUD  dalam penerimaan Satpam sebagai penjaga ke­amanan di RSUD.  Namun bukan itu yang perlu dibaca, tetapi sekarang bagaimana gaji dari Satpam yang tenaganya sudah digunakan oleh pihak RSUD dibayarkan, sehingga selesai semua permasalahan.

Hal senada juga dikatakan oleh Asisten I Setda Bidang Pemerintahan Drs.­Irsyad, MM, yang juga ikut menye­lesaikan persoalan gaji Satpan yang belum dibayar.  Apapun alasanya, kata Irsyad,  pihak RSUD tetap harus membayar semua gaji Satpam sesuai dengan janji yang telah di­ucapkan oleh pihak RSUD, sebab, mereka telah bekerja.

Tentu katanya lagi,  juga harus dipertimbangkan per­ma­salahan yang akan muncul setelah pmbayaran gaji terse­but. Karena tenaga honor bukan hanya Satpam saja, tetapi tenaga perawat dan lainnya juga akan menuntut hal yang sama, karena mereka sama-sama bekerja.

Sementara itu Direktur RSUD, dr.Armayani,SpB, saat dikonfirmasi via telpon selularnya mengatakan, kalau semua persoalan tersebut sudah pada Dinas Sosna­kertran.  Namun  pihaknya menyangkal telah melakukan perekrutan Satpam atau Secu­rity, karena RSUD tidak pe­rah merekrut Satpam atau Security karena keterbatasan dana.

Bahkan katanya, 9 orang Satpam tersebut belum ada SK pengangkatan sebagai tenaga Security di RSUD.  Semua mereka yang bekerja atas keinginan dan kecintaan  terhadap RSUD dan training selama 3 bulan.

Sepertinya Direktur RS­UD bak makan buah simala kama, karena apabila diba­yar­kan, maka akan muncul masalah baru, sepertinya RS­UD sebagai gudang masalah yang tak kunjung selesai.  Padahal RSUD tersebut su­dah BLUD, sehingga  dapat membiayai diri sendiri tanpa harus menunggu anggaran APBD. (h/mdi)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]