Jonan Gagal Benahi Keselamatan Penerbangan


Selasa, 19 April 2016 - 02:55:50 WIB

JAKARTA, HALUAN — Pe­ngamat penerbangan Gerry Soejatman menilai ba­nyak­nya insiden penerbangan saat ini karena kesalahan dari Kementerian Perhu­bungan.

Pasalnya Menteri Perhu­bungan Ignasius Jonan se­ring memberi sanksi sebe­lum hasil penyelidikan oleh Komisi Nasional Kese­la­matan Transportasi tuntas.

“Manusia itu kan me­mang bisa salah, tapi salahnya itu di mana, tapi lagi-lagi Pak Menhub justru malah membekukan izin perusahaan. Lalu buat apa KNKT, karena belum tentu salah juga,” ujar Gerry di Jakarta, Senin (18/4).

Lepas insiden tabrakan di Halim Perdanakusuma, Menteri Jonan langsung membekukan izin PT Jasa Angkasa Semesta, peru­sahaan ground handling yang menarik pesawat Trans­Nusa saat Batik Air sedang tinggal landas.

Menurut Gerry, praktik menghukum sebelum hasil investigasi KNKT keluar akan menurunkan keper­cayaan pelaku industri pe­ner­bangan kepada Kemen­terian selaku regulator.

Selain itu, pola tindakan seperti itu akan membuat industri penerbangan tak mau terbuka dan tidak bisa belajar dari kesalahan ter­sebut untuk tidak mengu­langinya di masa depan.

Sebelumnya, dalam ra­pat Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan Ig­nasius Jonan, Senin malam (11/4), lalu berlangsung cukup panas.

Sejumlah anggota Ko­misi yang menangani urusan perhubungan itu mencecar Menteri Jonan dengan ba­nyak hal, terutama insiden tabrakan antara pesawat Batik Air dengan TransNusa di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, sepekan sebelumnya.

“Ini insiden bodoh yang menempeleng Menteri,” ujar Anggota Komisi V DP­R Fraksi Partai Demokrat, Rendy Lamajido.

Tabrakan pesawat antara Batik Air dan TransNusa sendiri terjadi pada Senin (4/4) sekitar pukul 8 malam.

Pesawat Batik Air yang sedang lepas landas me­nabrak pesawat TransNusa yang berada di runway dan tengah ditarik menuju hang­gar.

Akibat kecelakaan itu, pesawat TransNusa bertipe ATR pun rusak di bagian ekor dan sayap bagian kiri sementara pesawat Batik Air Boeing 737 rusak pada bagian ujung sayap sebelah kiri. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Semua penumpang dan kru pesawat pesawat dapat die­vakuasi dengan selamat.

Menurut catatan Avi­ation-Safety.net, ini insiden kecelakaan kesepuluh yang terjadi sejak 2015 hingga April 2016. Korban tewas pun mencapai 203 orang. Angka itu di luar kecelakaan tragis AirAsia PK-AXC di Laut Jawa pada Desember 2014 yang menewaskan 162 kru dan penumpangnya.

Kenyataan tersebut men­dorong sejumlah po­litikus Senayan mendesak Presiden Joko Widodo agar mengganti Menteri Jonan dalam rencana kocok ulang Kabinet Kerja yang dikabarkan akan dilakukan pertengahan tahun ini.

Bahkan, desakan itu se­cara terang-terangan disam­paikan partai pendukung utama pemerintah, seperti PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Sejauh ini, Jonan me­nanggapi dingin desakan tersebut. Dia mengatakan, kocok ulang kabinet meru­pakan wewenang Presiden Jokowi. Namun, pada awal 2015, di hadapan Komisi V, Jonan pernah menyatakan siap dipecat jika standar keselamatan penerbangan di Indonesia tak kunjung membaik.

“Kalau memang tidak bisa memenuhi target stan­dar, saya diberhentikan, tidak masalah itu,” kata Jonan ketika itu.

Standar yang dimaksud Jonan adalah peringkat yang dikeluarkan Federation Avi­ation Administration, oto­ritas penerbangan Amerika Serikat. Sejak 2007, FAA menurunkan peringkat ke­se­lamatan penerbangan di Indonesia dari kategori 1 ke kategori 2 karena rentetan kecelakaan pesawat. Hingga kini, peringkat tersebut be­lum kembali seperti semula.

Bahkan, pada akhir 20­15, Jonan mengakui sendiri bahwa dia gagal besar dalam membenahi sektor kesela­matan dalam dunia pener­bangan. “Kami big fail di perhubungan udara,” kata Jonan.(h/inl)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 27 November 2019 - 12:54:22 WIB

    Digosipkan Masuk BUMN, Ini Jawaban Susi hingga Jonan

    Digosipkan Masuk BUMN, Ini Jawaban Susi hingga Jonan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Beberapa menteri di Kabinet Kerja digosipkan akan masuk ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kabarnya para mantan menteri ini akan diplot menjadi direksi atau komisaris di perusahaan pelat merah..
  • Selasa, 26 November 2019 - 15:17:45 WIB

    Jonan hingga Susi Dikabarkan Masuk BUMN, Ini Kata Kementerian

    Jonan hingga Susi Dikabarkan Masuk BUMN, Ini Kata Kementerian JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana merekrut mantan menteri dan wakil menteri periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi petinggi BUMN. Belu.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM