Pembangunan yang Selaras


Selasa, 19 April 2016 - 03:04:04 WIB

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) digelar di seluruh kota dan kabupaten se Sumbar, termasuk tingkat provinsi.  Pro­gram ini menjadi acuan pembangunan di wilayah, hingga regional dan nasional.

Di zaman orde baru, program ini disebut Repelita (Rencana pembangunan lima tahun) yang sifatnya, sentralisasi. Karena sifatnya terpusat, maka pembangunan pada tingkatan di bawahnya suka tidak suka, harus tunduk, sesuai dengan kemauan penguasa saat itu.

Kondisi hari ini, tentu jauh berbeda dengan zaman saat itu. Semangat otonomi yang belakangan terasa kebablasan, men­dorong penguasa di daerah, terutama di tingkat kota dan kabupaten menjadi raja-raja kecil yang kerap abai terhadap pola yang dibangun oleh tingkatan pemerintah di atasnya.

Saking merasa jadi raja kecil, di zaman Gubernur Gamawan Fauzi, beberapa kepala daerah kerap mangkir saat diajak berkoordinasi melalui sebuah pertemuan serentak. Padahal, saat niat baik Gamawan saat itu mengajak pembangunan dilakukan secara berkesinambungan serta saling mengisi.

Al hasil, pembangunan benar-benar nya­ris tak terarah saat itu. Payung aturan yang dimiliki Gamawan untuk men­ceng­kram ke bawah tak cukup melindunginya se­hingga para raja-raja kecil saat itu ber­silantas angan saat diajak gubernur ngumpul bareng dalam sebuah rapat koor­dinasi. Jika tak wakilnya yang dikirim untuk memenuhi undangan gubernur, mereka bahkan berada mengirim pejabat setingkat Kepala Bappe­da yang kewenangannya tentu terbatas.

Yah, payung Gamawan saat itu tak sebesar saat ini. Dan itu pulalah yang membuat mereka, para raja kecil tadi, bersilantas angan. Gubernur dan wakilnya saat ini sudah punya  payung hukum yang lebih besar, dengan kewenangan yang lebih diperluas. Ada sejumlah kewenangan di tingkat kabupaten/kota, kini sudah ditarik ke tingkat provinsi. Teranyar, adalah peralihan kewenangan pendidikan untuk SMA sederajat.

Dan dengan kewenangannya tadi, pa­sangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit semesti­nya sudah bisa tancap gas, terlebih hadiah pusat terhadap Sumbar tergolong tak sedikit. Otoritas yang makin luas tadi setidaknya tergambar dalam statemen Wagub Nasrul Abit pada pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ia menyebut sebagian besar daerah siap untuk selaras dalam menggelar pem­bangu­nan.  Artinya, daerah tak bisa semau gue untuk membelanjakan uang pembangunan. Harus ada penataan yang bisa hendaknya dapat dipertanggungjawabkan antara satu daerah dengan daerah lain, atau daerah dengan provinsi.

Makna lain yang ditangkap adalah, belum semua daerah yang telah serius menyelaraskan pembangunannya. Ada beberapa daerah yang belum menunjukkan sikap serius keselarasan. Jika memang hingga akhir mereka belum juga serius, tinggalkan saja.

Tak zamannya lagi untuk mengedepan­kan kepentingan sesaat demi pembangunan yang sinergi. Jangan sampai, luka-luka pembangunan masa lalu meruyak hingga kini, seperti pengembangan objek wisata berupa waterboom, dimana diawali oleh Sawahlunto, lalu diteruskan Padang Pan­jang dan akhirnya terbengkalai di Padang Pariaman. Semangat berselaras. (*)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 08 Februari 2020 - 15:14:44 WIB

    Perlunya Anak Dilibatkan dalam Musyawarah Pembangunan

    Perlunya Anak Dilibatkan dalam Musyawarah Pembangunan SUDAH menjadi rahasia umum bahwa awal tahun merupakan momentum bagi pemerintah di level grass root untuk merencanakan pembangunan daerahnya ke depan. Perencanaan pembangunan tersebut dimulai dengan Musyawarah Rencana Pembangu.
  • Rabu, 25 Mei 2016 - 04:58:14 WIB

    Minang Mart dan Politik Pembangunan

    Minang Mart dan Politik Pembangunan Rencana Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, meluncurkan 1000 Minang Mart mendapatkan tanggapan positif dan negatif dari masyarakat. Minang Mart yang meniru pola Indomark dan Alfamart dengan menginvasi pasar dengan harga.
  • Rabu, 27 Januari 2016 - 04:06:57 WIB

    Mencermati Prioritas Pembangunan Sumbar

    Mencermati Prioritas Pembangunan Sumbar Menurut Bappeda Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumbar akan memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan UMKM, serta industri pengolahan berbasis pertanian untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]