Arah Pembangunan Harus Pro Rakyat


Selasa, 19 April 2016 - 03:28:19 WIB

PADANG, HALUAN — Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen TNI Soedarmo  mengatakan, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengenai pelaksanaan prioritas program saat ini adalah follow money priority.

Dimana program yang mendapat prioritas adalah satuan kerja yang melak­sanakan program yang prio­ritas.  “Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumbar diminta melakukan pemetaan hal yang prioritas, andalan di Sumbar,” ungkap Soedarmo dalam Musyawarah Peren­canaan Pembangunan Na­sio­nal (Musrenbang) Sumbar, Senin (18/04) di Pangeran Beach Hotel.

Soedarmo meminta agar seluruh pemangku ke­pen­tingan dapat melakukan penajaman, penyelesaian dan klarifikasi sehingga di­dapat kesepakatan tentang RKPD 2017 yang telah di­buat pemerintah daerah. “RKPD mempunyai pe­ran dan fungsi yang sangat stra­tegis  dalam penye­leng­garaan pemerintah daerah, bahwa RKPD berisi jabaran RPJMD dan memuat ke­rang­ka ekonomi daerah,” ungkapnya.

Jadi, sesuai dengan ara­han Presiden bahwa, dalam pelaksanaan prioritas pro­gram kegiatan di SKPD, tidak lagi follow money function, tidak lagi ber­dasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) akan teta­pi follow money program prority. “Dimana program yang stategis akan mendapat priorotas yang lebih besar,” ungkapnya.  

Ditambahkan, Deputi Menteri Perencanaan Pem­bangunan Nasional Bidang Kependudukan dan Ke­te­nagakerjaan, Kemendagri, Rah­ma Iryanti me­nye­but­kan arah pembangunan Pro­­­vinsi Sumbar ke depan juga harus berorientasi man­faat untuk rakyat. Pem­ba­ngunan juga harus dise­la­raskan dan menjabarkan program prioritas secara nasional. “Program yang tidak jelas dan tidak ada man­faat­nya bagi rakyat ha­rus di­pangkas. Program yang men­dapat prioritas adalah se­tuan kerja yang melak­sanakan program yang prio­ritas,” ungkapnya

Sesuai arah pem­ba­ngu­nan Nasional, ang­garan pen­­didikan di daerah harus dipertahankan sebesar 20 persen, kesehatan 10 persen. Permasalahan yang perlu diselesaikan yakni pe­me­rataan guru dan tenaga ke­sehatan.

“Selanjutnya untuk ke­daulatan pangan, pe­me­rintah daerah harus mem­berikan dukungan pem­ba­ngunan sek­tor pertanian dan perikanan, seperti cetak sawah baru, perbaikan iri­gasi, pemberian benih untuk petani dan ne­layan,” ung­kapnya.

Sementara untuk ke­ma­ritiman dan kelautan, salah satu fokusnya yakni pe­ngem­bangan Pelabuhan Te­luk Bayur sebagai pintu gerbang antar pulau dan ekspor im­por. “Juga ada pembangunan pasar di 13 Kabupaten/Kota di Sumbar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP). Program itu juga harus di­tin­­daklanjuti oleh Pe­me­rin­tah Daerah dengan penataan dan pemberdayaan ma­sya­rakat,”katanya.

Yang tidak kalah pen­ting, menurut Rahma, pem­bangunan infrastruktur un­tuk mengkoneksikan antar wilayah juga harus menjadi perhatian Pemerintah Dae­rah. Ada proyek seperti reak­tivasi jalur kereta api, pe­ningkatan jalan antar ka­bu­paten/kota, pe­ngem­ba­ngan der­maga dan bandara di dae­rah seperti Bandara Rokot Kepulauan Men­tawai.

“Pemerintah daerah ju­ga harus memprioritaskan, sesuai kewenangan, dian­taranya pembebasan lahan,” paparnya.

Selain itu, pem­bangunan infrastruktur menjadi prio­ritas utama yang harus terin­tegrasi antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan ka­bupaten/kota, karena ter­wu­judnya infrastrukstur yang handal akan memancing masuknya investor dan me­nguatkan sektor riil. Sejalan dengan itu, Wa­kil Gubernur Sumbar,  Nasrul Abit mene­gaskan pada tahun 2017 mendatang anggaran daerah difokuskan untuk membiayai program kegiatan yang ber­manfaat langsung pada ma­sya­rakat. Sehingga program kurang realistis di Satuan Kerja Perangkat Dae­rah (SK­PD) di ling­kungan Pemprov Sum­bar akan di­pangkas.

Hal itu diungkapkan Wa­kil Gubernur Nasrul Abit disela Musyawarah Ren­cana Pembangunan (Mus­renbang) Provinsi Sum­bar di Pangeran Beach Hotel, Senin (18/4).

“Program pelatihan, stu­di banding, apalagi per­ja­lanan dinas, itu kita tekan dan pangkas. Anggaran akan diefisiensikan, sesuai ara­han dari Badan Peren­canaan Pembangunan Na­sional (Bappenas), bahwa pembiayaan mengikuti pro­gram prioritas (money fol­low priority program), tidak lagi mengikuti tugas dan fungsi,”ungkap Nasrul Abit.

Tahun depan pemprov Sumbar memiliki sembilan gerakan prioritas. Di­an­ta­ranya, pembangunan infra­struk­tur pendukung trans­por­tasi, pengembangan pari­wisata, peningkatan sektor per­tanian untuk men­du­kung terwujudnya keta­ha­nan pa­ngan, dan sektor ke­ma­ritiman.

“Dengan arah kebijakan tersebut maka anggaran belanja tidak bisa lagi dibagi rata untuk seluruh SKPD. Melainkan diperbesar pada SKPD yang secara teknis memiliki program prio­ritas,” ungkapnya.

Wagub mencontohkan, Dinas Pariwisata dan Eko­nomi Kreatif (Disparekraf), Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Dis­prasjaltarkim), Dinas Peng­gelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika (Dihubkominfo), Badan Ke­tahanan Pangan bisa dapat porsi yang lebih besar atau bah­kan didahulukan. “Se­dang­kan yang lain mungkin menyusut. Tapi jangan ber­kecil hati, mengingat pem­bangunan saat ini berdasar skala prioritas,” paparnya.

Menurut Wagub, se­ba­gi­an besar daerah telah serius untuk menyeleraskan pro­gram pusat dan provinsi. Ini dapat dilihat dari se­jum­lah kabupaten/kota yang telah menyusun dan me­nye­rahkan program pe­ren­ca­naan pe­ngembangan pa­riwisatanya ke Pemerintah Provinsi.

“Seperti  Kota Padang, Pariaman, Sawahlunto, So­lok, dan Bukittinggi, sedang­kan daerah yang lain kita masih menunggu,” te­rang­nya. Pemprov Sumbar kembali menganggendakan tanggal 28 April mendatang akan me­ngun­dang secara bergiliran para Bupati/Walikota untuk menanyakan keseriusannya terkait pariwisata. (h/isr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]