Keputusan Pemerintah

Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan Sementara


Selasa, 19 April 2016 - 03:36:03 WIB
Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan Sementara Menko Maritim Rizal Ramli (tengah), Menteri Lingukungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri), dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan), memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (18/4). (ANTARA)

JAKARTA, HALUAN — Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang menimbulkan polemik, akhirnya dihentikan sementara. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun pasrah.

Sikap ini diambil pemerintah dalam rapat antara Menteri Koor­dinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Men­teri Lingkungan Hidup dan Kehu­tanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama serta jajaran Kemen­terian Kelautan dan Perikanan, Senin (18/4/2016).

Usai rapat yang digelar di kantornya itu, Rizal mengatakan, proyek reklamasi akan dihenti­kan sampai semua persyaratan dan perizinan sesuai yang diatur perundang-undangan terpenuhi.

“Kami meminta, untuk se­men­tara, kita hentikan semen­tara, moratorium, pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta, sam­pai semua persyaratan perun­dang-undangan dipenuhi,” kata Rizal.

Setelah penghentian semen­tara reklamasi ini, Rizal menye­but, langkah selanjutnya adalah membentuk joint committee yang melibatkan pejabat-pejabat dari Sekretariat Kabinet, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Ling­kungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Peri­kanan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Rizal, pembentukan joint committee bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang saat ini terjadi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Mulai hari Kamis, tim ini akan merapatkan apa-apa saja yang perlu diselaraskan dari aturan-aturan yang ada. Apa yang masih belum, apa yang perlu diperbaiki,” ujar dia.

Rizal mengakui, banyak pera­turan yang tumpang tindih dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun, ia menekankan, peratu­ran yang menjadi acuan adalah peraturan terbaru sesuai hierarki yang berlaku di Indonesia.

“Undang-undang lebih tinggi hierarkinya dari kepres ataupun perpres. Peraturan yang lama tentu dikalahkan undang-undang yang baru, kecuali ada pasal-pasal pengecualiannya,” ucap Rizal.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga meminta proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara. Hal tersebut disampaikan Siti dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (18/4).

“Kami rekomendasikan peng­hentian sementara seluruh kegiatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, termasuk wilayah Kabu­paten Bekasi dan Kabupaten Tangerang,” kata Siti.

Siti mengatakan, pemberhen­tian sementara ini diperlukan untuk penyempurnaan seluruh dokumen perencanaan. Ada se­jumlah dokumen perencanaan terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang harus segera diselesaikan jika proyek reklamasi ini hendak dilanjutkan.

“Penghentian sementara ter­masuk seluruh kegiatan imple­mentasi atau konstruksi lapangan sampai dengan terpenuhinya seluruh perizinan dan persyara­tan di dalamnya,” kata Siti.

Mayoritas Anggota Komisi IV DPR menyatakan dukungan atas rekomendasi Menteri LHK ini. Namun, mereka meminta agar rekomendasi ini harus be­nar-benar diimplementasikan di lapangan.

Sebelumnya, Komisi IV ber­sama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga sudah mengambil keputusan untuk menghentikan proyek reklamasi. Rapat yang digelar pekan lalu itu menilai setidaknya ada tujuh pelanggaran dalam reklamasi Teluk Jakarta.

Susi pun menjelaskan kro­nologis sikap pemerintah soal reklamasi Teluk Jakarta beserta dasar hukum, baik yang masih berlaku maupun yang sudah berubah.

Menurut Susi, selama ini, tidak ada pengaturan reklamasi secara nasional sampai diterbit­kannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pesisir. Adapun keputusan reklamasi pantai utara (pantura) dilakukan pada tahun 1995 atau sebelum terbitnya UU Pesisir tersebut.

Ahok  menggunakan Keppres Nomor 52 tahun 1995 sebagai acuan pemberian izin reklamasi. Dalam Keppres tersebut, Gu­bernur berhak mengeluarkan izin reklamasi.

Akan tetapi, pada tahun 2008, dikeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Jabodetabekpunjur. Aturan ini sekaligus membatalkan tata ru­ang pantura yang diatur dalam Keppres 52/1995.

“Jadi, Perpres 2008 itu mem­batalkan tata ruang 1995, tetapi kewenangan tetap di Gubernur DKI Jakarta,” kata Susi.

Selanjutnya, pada tahun 2012, dikeluarkan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 yang merupakan turunan dari UU Pesisir, yang mengatur bahwa kewenangan izin reklamasi untuk kawasan strategis nasional tertentu adalah dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan turunan dari Per­pres 122/2012 mengatur izin lokasi reklamasi dengan luas di atas 25 hektar (ha) dan izin pelaksanaan reklamasi untuk luas di atas 500 ha membutuhkan rekomendasi dari Menteri Ke­lautan dan Perikanan,” ujar Susi.

Bisa Banjir

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, BNPB seharusnya dilibatkan dalam perencanaan reklamasi Teluk Jakarta. Namun kenyataannya tidak.

Hal ini disampaikan Sutopo dalam disuksi Forum Komu­nikasi Wartawan yang mengang­kat tema “Peningkatan Kapasitas Wartawan dalam Penanggula­ngan Bencana” di Denpasar, Bali, Senin (18/4).

“Menurut saya, kami perlu diajak diskusi. Alasannya, rekla­masi juga bisa menyebabkan bencana. Dikhawatirkan adanya reklamasi, maka banjir Jakarta akan semakin meningkat,” kata Sutopo.

Sutopo juga menilai bahwa reklamasi akan menghambat aliran air sungai yang akan masuk ke Pantai Utara (Pantura), khu­sus­nya pantai di Teluk Jakarta, yang menyebabkan banjir se­makin parah.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku pasrah dalam menghadapi mencuatnya kasus Sumber Waras dan reklamasi pantai utara Jakarta. Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat, apa percaya atau tidak bahwa dirinya bersalah dalam kasus-kasus itu. (kcm/met)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 06:27:48 WIB

    Reklamasi Ancol Langgar Janji Kampanye, Golkar: Anies Harus Jelaskan Ke Publik

    Reklamasi Ancol Langgar Janji Kampanye, Golkar: Anies Harus Jelaskan Ke Publik HARIANHALUAN.COM - Partai Golkar menyoroti sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan izin reklamasi Ancol, Jakarta Utara, yang bertentangan dengan janji kampanye. Golkar mengimbau Anies menjelaskan rinci ke.
  • Selasa, 16 Juli 2019 - 17:09:31 WIB

    Pengamat: Pemprov Kepri Sebaiknya Evaluasi Izin Tambang dan Reklamasi

    Pengamat: Pemprov Kepri Sebaiknya Evaluasi Izin Tambang dan Reklamasi TANJUNGPINANG, HARIANHALUAN.COM –Pemerintah Provinsi Kepri sebaiknya mengevaluasi seluruh izin yang berhubungan dengan reklamasi laut dan pertambangan. Demikian dikatakan pengamat politik dan pemerintahan, Endri Sanopaka..
  • Jumat, 14 Juni 2019 - 20:52:11 WIB

    Ditanya Soal Reklamasi Teluk Benoa, Jokowi Malah Tanya Balik 

    Ditanya Soal Reklamasi Teluk Benoa, Jokowi Malah Tanya Balik  JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- "Jalan nggak sih? Jalan nggak sudah lima tahun?" Demikian tanya Presiden Joko Widodo (Jokowi)  ketika ditanya perihal proyek reklamasi Teluk Benoa.  .
  • Senin, 06 November 2017 - 19:49:41 WIB

    Hermanto: Hentikan Reklamasi di Jakarta

    Hermanto: Hentikan Reklamasi di Jakarta PADANG, HALUAN -- Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto angkat suara soal reklamasi di Teluk Jakarta. Menurutnya, ungkapan Presiden Jokowi yang menyebut ia tak pernah mengeluarkan izin tentang reklamasi Teluk Jakarta saat masih m.
  • Jumat, 16 September 2016 - 03:00:36 WIB
    PENUHI ASAS KEADILAN

    Gerinda Minta Reklamasi Ditunda

    Gerinda Minta Reklamasi Ditunda JAKARTA, HALUAN — Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani berpendapat pemerintah sebaiknya menunda reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta dan menghormati putusan pengadilan..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]