SKPD Diminta Maksimalkan Upaya Lobi


Selasa, 19 April 2016 - 12:10:43 WIB

LIMAPULUH KOTA — Satuan Ker­ja Pe­rangkat Daerah (SKPD) Pem­kab Lima­puluh Kota, harus dapat memaksimalkan fungsi tim lobi serta etos kerja bersama lembaga Le­gislatif, Pemprov maupun Kemen­terian Pusat. Hal itu sebagai pe­nunjang hasil kerja pemerintah daerah, baik dalam penyusunan anggaran atau pelak­sanaan program kegiatan.

“Lembaga eksekutif, harusnya menjadi kunci sekaligus motor peng­gerak program dan anggaran daerah ini. Makanya, saya minta, perangkat kerja harus aktif memak­simalkan upaya lobi dengan legislatif, maupun eksekutif di provinsi dan pusat,” ungkap Wabup Ferizal Ridwan dalam Rapat Koordinasi bersama para pejabat  Eselon II, III dan IV, di Aula Kantor Bupati setempat, Senin (18/4).

Selain Wabup Ferizal Ridwan, rakor tersebut juga diikuti Asisten III, Iryanis, Kepala Inspektorat Kasman Kasim, Kepala BKD Indra Nazwar, Sekretaris Dewan, Desri, serta ba­nyak pejabat eselon II lainnya. Wabup mengatakan, upaya lobi yang ia maksud, seperti dalam rapat kerja terkait pembahasan Rancangan Ke­giatan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) maupun pe­nyusunan anggaran (APBD).

Perangkat kerja di SKPD, selama ini dinilai lemah melakukan tatanan lobi dengan DPRD. Sehingga, ang­garan yang ditetapkan oleh TAPD-Banggar kerap tidak sesuai dengan rencana kerja, yang sudah dirancang eksekutif.

Sebab, tidak sedikit anggaran kegiatan yang sudah disusun, ke­mudian dipangkas, karena tim lobi SKPD tidak mampu me­yakinkan DPRD.

Kepada pejabat eselon II, III dan IV, Wabup sempat memberi berbagai arahan soal mekanisme lobi kepada DPRD. “Uta­makan lobi, secara aktif dimana saja. Bangunlah inofasi, bagaimana cara meya­kinkan rekan kerja kita. Jika ada program prioritas, jelaskan dan beri pemahaman, jika perlu bikin MoU, selalu ajak serta DP­RD,”  tegasnya.

Para kepala SKPD, lanjutnya, harus berani mengambil sikap yang diperlukan, supaya tujuan dari ran­cangan kerja yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. Pe­rangkat kerja dituntut harus me­nguasai data.

Arahan terkait memak­simalkan upaya lobi dengan DPRD dan ekse­kutif Pemprov dan Pusat disam­paikan­nya, setelah mendengar pemaparan Sekre­taris Dewan (Sek­wan), Desri.

Di hadapan wabup, Sekwan sebe­lumnya menyampaikan, berbagai masalah yang masih sering terjadi antara legislatif dan eksekutif. Ken­dati secara administrasi berjalan dengan baik, namun, Desri mela­porkan, kalau anggota DPRD masih kerap mengeluh soal kehadiran Kepala Dinas dalam setiap agenda rapat kerja, semisal dalam rapat komisi atau paripurna.

Berbagai rekomendasi DPRD baik di tingkat Fraksi, Komisi atau Banggar juga kerap tidak ditin­daklanjuti oleh dinas terkait. Selain meminta memaksimalkan tim lobi, masing-masing SKPD dan perang­kat kerja di sekretariat Pemkab juga diminta menertibkan administrasi dan data. Di­samping itu, juga me­mahami aturan hukum ketika me­rancang kegiatan. (h/zkf)

 

 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 27 Oktober 2016 - 01:09:26 WIB

    SKPD se Agam Bersihkan KJA Danau Maninjau

    SKPD se Agam Bersihkan KJA  Danau Maninjau Agam,Haluan — Gera­kan Penyelematan Danau Maninjau juga dilakukan di dadaratan dengan membuka dan meningkatkan usaha ekonomi masyarakat sekitar danau sehingga mereka ti­dak lagi terfokus kepada usaha Keramba Jala Apu­ng(.
  • Sabtu, 24 September 2016 - 03:12:16 WIB

    Belanja SKPD Payakumbuh Dipangkas

    Belanja SKPD Payakumbuh Dipangkas PAYAKUMBUH, HALUAN — Walikota Payakumbuh, Riza Falepi menyampaikan pengantar nota keuangan perubahan APBD Payakumbuh 2016, dalam sidang Paripurna DPRD setempat, Jumat kemarin..
  • Kamis, 08 September 2016 - 21:50:23 WIB

    Wah, Gubernur akan Evaluasi 8 Kepala SKPD di Sumbar.

    Wah, Gubernur akan Evaluasi 8 Kepala SKPD di Sumbar. PADANG, HALUAN – Gubernur Sumbar Irwan berjanji akan mengevaluasi 8 Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sumbar. Evaluasi terkait penilaian Komisi Informasi (KI) Sumbar yang menyebut, ada delapa.
  • Ahad, 04 September 2016 - 18:21:51 WIB

    Gubernur Harus Jewer 8 SKPD

    Gubernur Harus Jewer 8 SKPD Secara keseluruhan, ada 48 SKPD yang serahkan kuisioner. Ada 40 SKPD yang mengembalikan. Delapan SKPD yang tidak mengembalikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas ESDM, Sat Pol .
  • Senin, 29 Agustus 2016 - 11:24:53 WIB

    Sejumlah SKPD di Pasaman Bakal Dirombak

    PASAMAN, HALUAN — Sejumlah SKPD di lingkup Pemkab Pasaman akan mengalami perombaka,n me­nyusul terbitnya Peraturan Pe­me­rintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah atau SOTK. PP tersebut langsung d­ires­p.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]