DPR Ungkap Tujuh Poin Revisi UU Pilkada


Rabu, 20 April 2016 - 02:32:55 WIB

JAKARTA, HALUAN — Wa­­kil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy me­ngung­k­apkan, tujuh poin krusial dalam pembahasan revisi Undang-Undang no­mor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, yang ditargetkan selesai pada 29 April 2016.

“Pertama, soal pene­ra­pan e-KTP sebagai DPT, kami mendorong agar tidak terjadi lagi keberatan dan persoalan di soal DPT ini dengan cara 100 persen ha­rus menggunakan e-KTP,” katanya di Jakarta, Selasa.

Namun menurut dia, hal itu sangat tergantung dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jen­de­ral Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal kesiapan program e-KTP itu sendiri.

Dia mengatakan, kedua terkait syarat minimal calon perseorangan dan calon parpol, perdebatannya pada sisi mau melakukan penye­derhanaan pilkada sebagai instrumen konsolidasi de­mo­krasi atau memakai ins­tru­men membuka seluasnya partisipasi publik.

Menurut dia, impli­ka­sinya secara teknis adalah menurunkan angka tres­hold (batas minimal kursi/suara untuk mengajukan calon kepala daerah) atau menaik­kannya. Poin ketiga, me­nurut dia, soal kewenangan Penyelenggaraan Pilkada (KPUD dan Bawaslu), men­do­rong tugas-tugas yang tidak substansial di­hilangkan dari tugas KPU dan Bawaslu.

“Seperti tugas mema­sang alat peraga kampanye sepatutnya dikembalikan kepada pasangan calon, sehingga lebih semarak dan tidak membebani anggaran negara. Begitu juga Bawaslu, seharusnya lebih efektif menindak pelanggaran pil­kada,” ujarnya.

Lukman menjelaskan, poin keempat, terkait pera­dilan pilkada, reevaluasi terhadap Sentra Gakumdu, pelanggaran pidana dan administrasi pilkada.

Dia mendorong pene­gakan hukum terhadap pe­lang­garan administrasi mau­­pun pelanggaran pidana ha­rus kuat melalui perbai­kan mekanisme pera­dilan­nya. “Selama ini mekanisme Sentra Gakumdu menjadi titik lemah penegakan hu­kum. Hampir tidak ada satupun kasus pelanggaran yang diproses,” katanya.

Wakil Sekretaris Jende­ral PKB itu menilai seha­rusnya pelanggaran admi­nistratif dengan sanksi dis­kua­lifikasi terhadap pasa­ngan calon bisa efektif me­nang­kal nakalnya pasangan calon.

Dia mendorong kasus politik uang harus dua di­mensi, bisa dimensi admi­nistratif dan dimensi pida­na, sehingga benar-benar mempunyai efek jera.

“Kelima, terkait mem­buka partisipasi pasangan calon dari semua unsur. Kami sudah konsultasi de­ngan Mahkamah Konstitusi, bahwa lebih bagus mem­buka ruang selebarnya tanpa diskriminatif kepada semua SDM bangsa untuk terlibat dalam rekruitmen pemim­pin daerah,” ujarnya.

Hal itu menurut dia, anggota legislatif, pejabat negara, PNS, TNI/POLRI terbuka kesempatan untuk menjadi pasangan calon tanpa kewajiban mundur dari jabatannya, yang diatur hanya cuti kampanye di luar tanggungan negara.

Poin keenam menurut dia, terkait syarat calon incumben, seharusnya bang­sa dan negara ini tidak lagi memberi tempat kepada kepala daerah yang gagal dalam membangun daerah­nya untuk mencalonkan kembali. “Negara harus in­ter­vensi membuat ram­bu­nya, kami mengusulkan mekanisme izin bagi in­cum­ben yang mau maju kembali,” kata­nya.

Menurut dia, izin dibe­rikan oleh presiden sebagai kepala negara, dengan uku­ran yang jelas seperti keber­hasilan membangun SDM (IPM), membangun infra­struktur, mengatasi kemis­kinan, pemyerapan ang­garan APBD dan indeks pelayanan publik.

Poin ketujuh menurut dia, terkait waktu tahapan pil­kada, tahapan yang ada sebelumnya harus dipang­kas, terutama soal masa kampanye yang panjang dan waktu dalam proses pera­dilan pilkada. (h/ant)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 07 Juli 2020 - 10:58:05 WIB

    DPR Desak Menpan RB Serius Tangani Masalah Honorer K2

    DPR Desak Menpan RB Serius Tangani Masalah Honorer K2 HARIANHALUAN.COM - Dalam sesi pendalaman mengenai paparan yang disampaikan oleh Menteri PAN RB, BKN dan KASN, Ir. Hugua Anggota Komisi II DPR RI menegaskan kembali dan mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reform.
  • Selasa, 07 Juli 2020 - 10:19:37 WIB

    Covid-19 Tak Terkendali, Ini Saran Anggota DPRD ke Anies Baswedan

    Covid-19 Tak Terkendali, Ini Saran Anggota DPRD ke Anies Baswedan HARIANHALUAN.COM - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperketat pengawasan protokol Covid-19. Pemprov DKI Jakarta dianjurkan mengerahkan lurah hi.
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:32:22 WIB

    Anggota DPR: RUU Cipta Kerja Harus Berdampak Positif Pada Dunia Usaha

    Anggota DPR: RUU Cipta Kerja Harus Berdampak Positif Pada Dunia Usaha HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja harus mampu membuka peluang berusaha dan bertampak positif kepada dunia usaha serta berpihak pada Usaha Mikro, Kecil, da.
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 12:29:37 WIB

    Program Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, DPR Beri Apresiasi

    Program Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, DPR Beri Apresiasi HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah menghentikan sementara program kartu prakerja. Menurutnya, penghentian ini sudah sesuai harapan publik sekaligus jadi bahan eva.
  • Rabu, 01 Juli 2020 - 14:54:43 WIB

    DPR Pertanyakan 14 Proyek Fiktif Waskita, Lagi Diperiksa KPK?

    DPR Pertanyakan 14 Proyek Fiktif Waskita, Lagi Diperiksa KPK? HARIANHALUAN.COM - Rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama sejumlah bos BUMN karya diwarnai pertanyaan terkait dugaan proyek fiktif. Pertanyaan itu dilontarkan para legislator kepada Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk (WSKT), D.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]