Jokowi Menimbang Golkar


Rabu, 20 April 2016 - 02:41:29 WIB
Jokowi Menimbang Golkar

Partai yang berlambang pohon beringin (baca: Golkar) begitu lelah dengan konflik dan dinamika internal—konflik kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Konflik ini diselesaikan dengan Musyawarah Nasional (baca: Munas) Golkar, 7 Mei 2016, di Bali nanti. Sebagai bentuk pertarungan sah partai ini dalam menentukan ketua umumnya secara demokratis pasca konflik.

Partai Golkar yang awal penyusunan Kabinet Kerja Jokowi-JK memosisikannya dirinya sebagai partai oposisi. Dengan ditetapkannya Abu­rizal Bakrie sebagai ketua Presedium Koalisi Merah Putih (baca: KMP), Gerindra menginginkan Golkar berta­han lama bersama bari­sannya. Besarnya biaya yang dike­luarkan Ical mengurus dina­mika internal Golkar, me­nyebabkan Golkar mulai me­lu­nak terhadap peme­rintah.

Sebagai partai pengawal pemerintahan Golkar telah teruji 32 tahun pemerintahan Orde Baru, selanjunya pasca reformasi seperti  era Habibie, Gus Dur dan Megawati. Seba­gai partai yang sudah mapan, posisinya yang mengakar dari pusat sampai  daerah, partai ini menjadi idaman penguasa. Sehingga  dengan Golkar memilih barisan oposisi pe­me­rintahan Jokowi-JK bukan hanya menjadi masalah partai beringin tetapi juga kerugiaan  penguasa  yang membutuhkan partai yang loyal mendu­kungnya. Jokowi sebagai pe­ngua­sa pemerintahan saat ini belum memberikan keper­cayaan yang besar terhadap PDI-P, termasuk PDI-P  de­ngan Jokowi.

Menjelang Munas nanti, nama-nama besar yang sudah melakukan konsolidasi  mere­but posisi ketua umum Gol­kar seperti Setya Novanto, Idrus Marham, Ade Koma­rudin, Aziz Syamsudin, Mah­yu­din dan Erlangga Hertanto  juga meramaikan bursa Mu­nas Golkar bermunculan. Sedangkan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono tidak ikut kontestasi dengan tida berhasilnya mereka mela­kukan konsolidasi dengan waktu cepat. Mereka menjadi aktor dibalik layar yang me­nen­tukan calon, aktor yang memiliki kepentingan terha­dap Golkar, dengan menun­jukan taringnya yang mem­bawa Golkar kemana kede­pannya?. Aktor-aktor itu, bukan hanya Ical dan Agung. Calon-calon yan maju  ini diperebutkan karena per­soalan posisi tawar kekuasan elit-elit senior Golkar.

Pertama, Jusuf Kalla (ba­ca: JK) memiliki kepen­tingan besar terhadap calon ketua umum yang diusungnya untuk bertarung pada Munas Gol­kar. Jabatan orang nomor satu Partai Golkar menentukan nasip JK kedepannya, kekua­tan JK menjadi orang orang kuat  sama halnya JK menjadi Wakil Presiden era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Satu, atau JK tetap menjadi ban serab yang memosisikan pe­me­rintahan Kabinet Kerja yang sedang dipimpin Jokowi-Luhut bukannya Jokowi-JK. Masalahnya, JK tidak me­miliki posisi tawar secara politik dengan partai Golkar yang berkonflik berkepan­jangan yang menjadikannya orang kuat di Kabinet Kerja. Misalnya, pergolakan Sudir­man Said dan Rizal Ramli tentang Blok Masela, JK yang garis pemikirannya diterje­mahkan Sudirman Said, harus kalah dengan Rizal Ramli yang didukung Jokowi. Saat ini, JK memosisikan diri sebagai Boediono era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua. Tidak bisa berbuat banyak, kecuali menggantikan Presi­den yang tidak bisa memilki dominasi politik. JK Kehila­ngan posisi tawarnya, setelah lelah menjadi tim transisi  yang menyatukan kubu Agung dan Ical. Jokowi hadir de­ngan merapat melalui Ical dengan terancamnya posisi JK dengan presiden punya kepentingan dominan dengan ketua umum terpilih Partai Golkar nanti.

Membaca dinamika domi­nasi Presiden dan Wakil Presi­den yang saling mendominasi, sama halnya kepala daerah dengan wakilnya.  Konflik internal dua pemimpin yang memunculkan matahari kem­bar, pengamat yang normatif memandang politik, menga­takan wakilnya harus sadar diri bahwasanya ia ada­lah seorang wakil. Secara empiris, te­sis itu sulit di­be­narkan karena niscaya ber­gu­lir hanya di ta­taran teori dan lanskap ka­me­ra normatif. Ran­­­cangan kabel-kabel politik di­balik layar telah men­jadi rekayasa yang ja­rang dibaca pengamat dan masyarakat luas. Politik yang dibaca secara luas hanya deretan  yang muncul keha­dapan publik, tetapi kebe­narannya diragukan. Kera­guan informasinya ini cen­drung diikuti dan dibenarkan tanpa logika yang wajar.

Upaya Jokowi menjaga gerak JK secara halus, terlihat pada polemik Blok Masela yang melibatkan Rizal Ramli (RR) dan Sudirman Said (SS). Pergolakan ini Jokowi men­dukung RR dibandingan SS. Upaya Jokowi menenangkan JK agar tidak terus mela­kukan gerakan yang menja­dikan posisi tawar Jokowi lemah adalah salah satunya dengan menaklukan Partai Golkar. Setelah Golkar ditak­lukan, JK tidak bisa berbuat banyak mendominasi peme­rintahan. Selain RR tetap menjadi pengawal gerakan JK, posisi tawar Golkar dili­rik Jokowi demi menjauhkan JK yang akan mengancam posisinya.

Kedua, Luhut Binsar Pan­jai­tan (baca: LHP) , Menteri Utama Kabinet Kerja yang sekaligus men­jadi tokoh se­nior Golkar. Juga memilki kepentingan terhadap Munas Golkar, LHP sedang mem­per­siap­kan kendaran politik untuk Jokowi Pilpres tahun 2019. Pilihan LHP ingin men­jadikan Golkar sebagai par­tai presiden adalah target yang diinginkannya  serta Jokowi. Karena, PDI- P yang tidak konsisten me­ngawal pemerintahan Joko­wi. Partai penguasa yang bergaya opo­sisi, pilihan Jokowi bergan­tung kepada PDI-P secara penuh bukan menjadi pilihan tepat. Ma­kanya, harapan Jo­ko­wi yang diterjemahkan LHP adalah dengan merebut Golkar, selain LHP ingin menaikan posisi Golkar lagi di tahun 2019 Jokowi pun butuh par­tai yang konsisten menga­wal pemerin­tahan­nya.

Calon-calon yang mun­cul sebagai Ketua Umum Golkar, asumsi saya nama yang me­nge­rucut menjadi calon kuat adalah Setya Novanto dan Ade Ko­ma­rudin. Dua nama ini, me­miliki orang kuat yang ber­beda di belakangnya. JK lebih mendukung Ade Ko­ma­rudin, Ketua DPR-RI, sebagai orang nomor satu Partai Gol­kar. Namun, LHP dan Jokowi memilih pilihan berbeda dari JK sebagai bentuk perang dingin ma­tahari kembar Ka­binet Kerja yang merembes ke  Partai Golkar. LHP dan Jokowi lebih berat kepada Setya Novanto (baca: SN), karena SN lah yang cukup segan memandang Jokowi, selain pertimbangan LHP. SN tidak akan menggangu posisi tawar Jokowi pada tahun 2019 untuk menjadi presiden yang kedua kalinya, berbeda ce­rita jika Ade Komarudin menjadi Ketua Umum Gol­kar, Jokowi akan sulit mela­kuan transaksi posisi tawar.

Hitung-hitungan Jokowi ter­hadap Munas Partai Gol­kar sudah matang, Jokowi ti­dak ingin mengambil ri­siko. Harapannya yang besar ter­ha­­dap PDI-P yang  men­du­kung­nya secara serius, nya­tanya tetap dikritisi oleh par­tainya sendiri, seolah-olah Jokowi masih ber­ha­dapan juga de­ngan partai oposisi, sedangkan itu par­tainya sen­diri. Mate­matika po­litik yang diguna­kan Joko­wi cu­kup panjang demi mem­­baca posisinya di masa de­pan. Golkar pasti me­ngi­nginkan sum­ber daya yang besar un­tuk memenangi pe­milu 2019. Pilihan men­de­kat ke­pa­da pemerintah ada­lah ja­mi­nan yang paling nya­ta. Ja­di, pilihan Jokowi me­­ngang­­gab Munas Golkar pen­­­ting dan menjadikan ken­­­­da­raan politiknya 2019 me­­nye­bab­kan Jokowi harus  ca­­lon ketua umum Partai Gol­kar yang berpihak pada­nya.

Golkar sebagai partai pemerintah yang sudah te­ruji mengawal dan menjaga pe­ngua­sa. Posisinya saat ini yang sedang macet dengan kekua­saan, pilihan yang dinginkan Jokowi juga me­nguntungkan Golkar. Ma­kanya, analisis saya juga memiliki perhitu­ngan sen­diri terhadap Munas Golkar tak bisa dipungkiri. Setya Novanto adalah pilihan yang menurut saya di­ngin­kan Jokowi untuk menjaga posisi tawarnya. (*)

 

ARIFKI
(Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI))

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 23 Oktober 2019 - 11:44:37 WIB

    Bahlil Lahadalia, dari Sopir Angkot, Punya 10 Perusahaan dan kini Menteri Jokowi

    Bahlil Lahadalia, dari Sopir Angkot, Punya 10 Perusahaan dan kini Menteri Jokowi Serba keterbatasan dalam hidupnya tak membuat pria yang besar di Papua ini berkecil hati. Ia coba hidup mandiri mulai sebagai sopir angkot hingga buka usaha sendiri. Puncaknya, Bahlil Lahadalia sukses sebagai pengusaha dan be.
  • Selasa, 30 Juli 2019 - 23:14:27 WIB

    Surat drg Romi Kepada Jokowi: Pak Presiden, Saya Mohon Keadilan

    Surat drg Romi Kepada Jokowi: Pak Presiden, Saya Mohon Keadilan PADANG,HARIANHALUAN.COM- Dokter gigi Romi Syofpa Ismael tengah memperjuangkan nasibnya yang mengalami diskriminasi gagal menjadi (PNS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, karena kondisi disabilitas. .
  • Selasa, 22 November 2016 - 00:38:35 WIB

    Kemesraan Jokowi-Prabowo

    Sejak unjuk rasa Aksi Bela Islam Jilid II, 4 No­vomber 2016 lalu, Presiden Joko Widodo mu­lai membuka diri terhadap sejumlah pi­hak. Jokowi secara intens membangun ko­munikasi dan silaturahmi dengan sejumlah alim ulama, p.
  • Senin, 07 November 2016 - 00:43:41 WIB
    MISTERI AKTOR POLITIK :

    Akankah Jokowi Menuai Badai?

    Pernyataan Presiden Jokowi soal adanya aktor politik yang menunggangi Aksi Bela Islam II, Jumat (4/11) lalu, kini masih menjadi misteri. Karena, saat menggelar jumpa pers usai rapat terbatas, Sabtu (5/11) dinihari, karena jum.
  • Senin, 03 Oktober 2016 - 03:29:31 WIB

    Quo Vadis Reformasi Hukum di Era Jokowi

    Quo Vadis Reformasi Hukum di Era Jokowi Cakupan reformasi hukum sangatlah luas, yang dapat meliputi reformasi konstitusi, reformasi legislasi, reformasi peradilan, reformasi aparat penegak hukum (apgakum), penegakan hukum untuk pelanggaran HAM serta menumbuhkan bud.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]