Komisi Informasi Apresiasi Pemko


Kamis, 21 April 2016 - 02:05:18 WIB
Komisi Informasi Apresiasi Pemko Ketua KI Sumbar Samsurizal dan Bupati Ali Mukhni tinjau ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Humas di ParitMalintang, Senin (18/4). (DEDI SALIM)

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat Samsurizal, mengap­resiasi keseriusan Pemkab Padang Pariaman untuk memberikan kemu­dahan pelayanan informasi yang disediakan di ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pada ruangan ini terlihat rincian jumlah dana desa per nagari tahun 2016, kegiatan fisik per kecamatan serta gaji bupati dan wakil bupati pun dipajang pada papan infor­masi, sehingga dapat dilihat oleh masyarakat.

Apresiasi itu diberikan Ketua KI Sumbar, Sam­surizal saat menjadi nara­sumber acara sosialisasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2088 di Aula kantor Bupati Padang pariaman di Parit Malintang, Senin (18/4), sebelumnya ketua KI bersama bupati melihat ruangan PPID Padang Pa­riaman.

Pada acara itu Ketua KI Sumatera Barat Samsurizal mengatakan bahwa pola penyelenggaraan pemerin­tahan yang tertutup akan menimbulkan sikap apatis masyarakat. Situasi ini akan menimbulkan berbagai per­sep­si terhadap peyelenggara negara mengenai transpa­ransi keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Masyarakat berhak ta­hu penggunaan dana yang bersumber dari uang negara, saya kira Padang pariaman telah selangkah lebih maju dalam keterbukaan infor­masi,” katanya.

Adapun klasifikasi infor­masi publik tersebut adalah informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi yang dikecualikan.

“Kita dorong PPID Uta­ma untuk membuat Daftar Informasi Publik dan SOP-nya ke seluruh Badan Pub­lik” jelasnya.

Sementara Bupati Ali Mukhni menyadari sepe­nuhnya bahwa keterbukaan sebuah keniscayaan sehing­ga tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dalam penye­lenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan. Keterbukaan informasi juga implementasi Nawacita Ba­pak Jokowi-JK yang kedua.

Orang nomor satu di Padang Pariaman itu mene­kankan kepada seluruh SK­PD untuk tidak lagi me­nyembunyikan informasi dan masyarakat sulit men­dapatkan informasi.

“Sekarang kita masuk pada era transparansi, se­mua harus terbuka kecuali informasi yang dikecualikan untuk dibuka. Jadikan UU keterbukaan informasi se­bagai momentum untuk ber­hati-hati mengelola aset negara” kata Alumni Lem­hanas 2012 itu.

Dikatakannya bahwa Pa­dang pariaman berko­mit­men sebagai daerah yang memberikan akses yang se­lu­as-luasnya kepada ma­syarakat untuk menda­pat­kan informasi yang diingin­kannya. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala SKPD, Wali Nagari, Keca­matan, BUMD, BLUD dan Kepala Sekolah yang disak­sikan oleh Bupati dan Komi­sioner Komisi Informasi.

Kabag Humas Hendra Aswara yang juga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) me­ngatakan keterbukaan infor­masi terlaksana dengan baik karena adanya dukungan pimpinan daerah.     “Ta­hun lalu, Padang Pariaman meraih peringkat pertama pemeringkatan Badan Pub­lik Kabupaten dan Kota di Sumbar,” kata Hendra.

Menurut Hendra,  Saat ini ia sedang gencar menga­dakan sosialisasi dan meru­bah mindset aparatur untuk mendukung keterbukaan informasi.

“Coba lihat di ruang PPID, kita sudah pajang daftar dana desa dan kegi­atan infrastruktur 2016 bah­kan gaji Bupati dan Wakil Bupati-pun bisa dilihat dan diawasi oleh masyarakat. Datanya juga bisa download di website kami” kata Jebo­lan STPDN Angakatan XI itu.

Peserta sosialisasi UU 14 tahun 2008 tentang Keter­bukaan Informasi Publik itu dihadiri 200 peserta terdiri dari Staf Ahli, Asisten, Ke­pala SKPD, Sekretaris KPU, Korpri, Direktur RS­UD, Akper, PDAM, Camat, Wali Nagari, Kepala Seko­lah se-Padang Pariaman.(h/ded)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]