Kartini dan Politisi Perempuan


Kamis, 21 April 2016 - 02:26:35 WIB
Kartini dan Politisi Perempuan

Bulan April merupakan bulan yang dekat dengan perempuan. Karena pada bulan ini dilahirkan seorang tokoh emansipasi perempuan, yaitu RA Kartini. Seorang gadis berketurunan ningrat berasal dari Jepara, Jawa tengah. Ayahnya seorang Bupati di sana. RA Kartini lahir pada tanggal  21 April 1879 di Jepara. Makanya setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. 

Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Hal ini dimulai ketika Kartini merasakan banyaknya dis­kriminasi yang terjadi antara pria dan wanita pada masa itu, dimana beberapa perempuan sama sekali tidak diper­bo­lehkan mengenyam pen­di­dikan layaknya seorang laki-laki. Kartini sendiri me­nga­lami kejadian ini ketika ia tidak diperbolehkan melan­jutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

Kartini sering ber­ko­respondensi dengan te­man-temannya di luar ne­geri, dan akhirnya su­rat-surat tersebut di­kumpulkan oleh Aben­­danon dan diter­bit­kan sebagai buku de­­ngan judul “Habis Ge­­lap Terbitlah Ter­ang”.

Diskriminasi, su­bordinasi serta budaya patriarki yang dira­sakan oleh Kartini pada zaman dahulunya, sangat dipahami oleh perempuan Indonesia pada hari ini. Terbukti bahwa perempuan-perempuan saat ini tak hanya tingggal diam, mereka tidak me­nginginkan hal yang sama terulang kembali. Ter­geraknya hati pe­rempuan-perempuan ne­geri ini untuk ikut ber­kon­tribusi dalam urusan-urusan pemerintahan serta jabatan sebagai anggota legislasi me­rupakan sebuah bukti bahwa perempuan tidak ingin di­marjinalkan.

Perempuan juga harus bersuara, tak hanya men­jalankan apa yang telah men­jadi peraturan. Banyak hak-hak perempuan yang harus diperjuang. Perempuan ada­lah kaum yang mampu dan perempuan bukan tergolong sebagai kaum yang lemah. Begitulah Semangat juang perempuan hari ini, yang tak bisa dipungkiri merupakan pengaruh perjuangan yang telah dilakukan oleh pah­lawan perempuan kita RA Kartini. Perempuan hebat yang masih meninggalkan semangat juang yang me­lahirkan perempuan-perem­puan hari ini yang bermental baja.

Banyak dari perempuan yang ikut menjadi kandidat dalam pemilihan umum legis­latif, maupun pemilihan ke­pala daerah. Keberhasilan-keberhasilan perempuan da­lam dunia politisi telah dila­kukan sejak lama. Beberapa tahun belakangan ini ber­munculan tokoh perempuan yang cukup berpengaruh da­lam mengelola pemerintahan di  daerah. Salah satunya sebut sa­ja ibu Risma , walikota Surabaya yang berhasil men­ciptakan tata kelola pe­me­rintahan kota yang baik dan bersih (Good and Clean Go­vernance). Beberapa prinsip dari sembilan prinsip good governance telah tercipta di kota Surabaya. Salah satunya adalah prinsip transparansi.

Surabaya adalah peme­rintah yang transparan, selain itu Surabaya juga telah me­nerapkan sistem E­-Go­vern­ment dalam urusan pe­me­rintahan dan melayani ma­syarakat. Sehingga secara transparan masyarakat dapat melihat kegiatan serta akti­vitas birokrat di kotanya. Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui secara lang­sung kinerja apa yang dila­kukan dan untuk apa ke­ua­ngan daerah digunakan. Hal ini menjadi sebuah nilai tam­bah sehingganya masyarakat tidak memiliki kecurigaan terhadap kepala daerah.

Sosok Ibu Risma me­­mang patut men­ja­di contoh bagi pe­rem­puan lainnya, ka­­­­rena pe­ngen­da­li­an urusan peme­rin­tahan yang dite­rapkan dapat men­jadi teladan bagi pemerintah daerah lainnya.

Disamping ke­ber­hasilan politisi perempuan, kita harus menelisik sisi-sisi buruk pe­merintahan di ta­ngan pemerintahan perempuan. Be­be­rapa tahun bela­ka­ngan banyak kasus yang bermunculan ter­kait dengan politisi pe­rempuan yang me­la­kukan prak­tik ko­rup­si dan pato­logi birokrasi lainnya.

Perem­pu­an yang dianggap sebagai, orang yang teliti, lebih jujur, saat ia terlibat dalam politik, ia pun kesulitan untuk men­jadi “idealis” dalam menjaga moralnya, perempuanpun ikut terlibat  korupsi. Di Indonesia, kita mengenal politisi perempuan seperti, pertama, Wa Ode Nurhayati, divonis enam tahun penjara terhadap terdakwa kasus ko­rup­si di alokasi dana penye­suaian infrastruktur daerah (DPID). Kedua, Chairun Ni­sa, perempuan bergelar dok­tor itu menjadi tahanan KPK atas sangkaan dugaan suap kepada Ketua Mahkamah Konsitusi (MK), Akil Moch­tar. Chairun Nisa diduga menjadi penerima suap ber­sama Akil terkait pengurusan perkara sengketa pilkada Gu­nung Mas, Kalimantan Te­ngah. Ketiga, Angelina Son­dakh, Mantan Puteri Indo­nesia ini divonis bersalah kasus dugaan suap pem­ba­hasan anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas.

Bekas Wasekjen DPP Par­tai Demokrat itu divonis 4,5 tahun penjara. Keempat, Ratu Atut Chosiyah, terjerat dua kasus korupsi sekaligus. Yaitu kasus dugaan suap pena­nga­nan sengketa Pilkada Lebak, Banten di Mahkamah Kons­titusi, dan kasus dugaan ko­rup­si pengadaan Alat Kese­hatan (Alkes) di Provinsi Banten.

Beberapa sisi buruk peme­rin­tahan perempuan, tam­pak­nya tidak menyurutkan se­mangat perempuan untuk te­rus ikut tergabung dalam du­nia politisi, karna perem­puan akan membuktikan ke­mam­pu­an­nya dalam menge­lola ta­tanan pemerintahan. Ba­nyak perempuan yang ber­ha­sil menduduki jabatan di da­erah pada pemilukada se­rentak 2015 beberapa waktu lalu.

Perempuan pantang menyerah

Walaupun banyak kasus yang terjadi pada politisi perempuan, tampaknya  tidak menyurutkan semangat pe­rempuan-perempuan untuk terus berpartisipasi. berga­bung dalam dunia politisi. Berhamburan perempuan ikut serta dalam pileg 2014 dan pilkada serentak 2015. Baru-baru ini kita menga­dakan pilkada serentak 2015. Banyak perempuan terpilih yang berhasil memegang jaba­tan sebagai Bupati/walikota, maupun wakil bupati/wali­kota. Sebanyak 27 orang pe­rem­puan menjadi kepala da­erah, dan 19 orang perem­puan menjadi wakil kepala daerah.

Jika kita kelompoknya antar pulau, di pulau Su­matera perempuan berhasil menempatkan tujuh Kabu­paten, yaitu kabupaten Karo Sumatera Utara, Kabupaten Musi Rawas Sumatera Sela­tan, kabupaten Batang Hari Jambi, Kabupaten Natuna Kepri, kabupaten Kaur dan Kabupaten Kepalang Beng­kulu, dan Lampung Barat. Di pulau Jawa tiga kabupaten di Banten, dua kabupaten di Jawa Barat, enam kabupaten di Jawa Tengah, tiga kabu­pa­ten dan satu kota di Jawa Timur, dua kabupaten di DI Yogyakarta. Di Bali terdapat dua Kabupaten. Nusa Teng­gara Barat satu kabupaten. Dua kabupaten di nusa teng­gara timur, satu kabupaten di Kalimantan Barat, satu kabu­paten di kalimantan Utara, satu kota dan sato kabupaten di kalimantan timur, dua kabupaten dan satu kota di sulawesi utara, dua kabupaten di sulawesi tengah, satu kabu­paten di silawesi selatan, dua kabupaten di sulawesi teng­gara, dan satu kabupaten di Maluku. Itulah perwakilan perempuan di berbagai kabu­paten/kota. Jumlah yang ti­dak sedikit yang berhasil menam­pakkan bahwa perempuan-perempuan pantang me­nye­rah yang akan membuktikan kualitas pemerintahannya.

Harapan terhadap politisi perempuan

Tingginya semangat pe­rempuan yang sudah berhasil menjadi wakil rakyat tentu diiringi dengan target-target untuk merubah pola tata kelola pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Ketika memutuskan untuk maju men­calonkan diri menjadi kepala daerah tentu dibekali dengan persiapan matang. Sehingga muncul keberanian untuk bersaing dan akhirnya berhasil meraih jabatan se­bagai politisi. 

Saat ini kepala daerah telah terpilih dan sudah mulai menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Tujuan-tujuan yang direncanakan oleh ma­sing-masing kepala daerah tentu juga sudah mulai dija­lankan. Bobroknya peme­rintahan sebelumnya bisa menjadi patokan bagi kepala daerah yang baru. Sehingga setiap kebijakan yang akan dibuat dapat diper­tim­bang­kan dengan pengalaman yang sudah ada. setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat dike­mas dengan rapi yang se­belumnya telah dipilah de­ngan baik. sehingga meng­hindari capaian-capaian un­tuk colleps. Dengan begitu secara otomatis akan mening­katkan kesejahteraan dan ketenteraman di tengah-te­ngah kehidupan masyarakat.

Kita sebagai kalangan masyarakat biasa tentu hanya mengapresiasi dan meng­kritik apa­bila ada kesalahan yang dilakukan. Harapan kepada politisi perempuan semoga semua patologi birokrasi dapat lenyap secara perlahan. Dan menciptakan tatanan negara yang sejahtera. Semoga saja. (*)

 

ROLA ARISKA
(Aktivis Perempuan Jurusan Ilmu Politik dan UKM PHP Universitas Andalas)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]