Pemprov Sumbar Mendukung

Puluhan Nagari Ajukan Pemekaran


Kamis, 21 April 2016 - 02:43:09 WIB
Puluhan Nagari Ajukan Pemekaran

PADANG, HALUAN — Dibukanya kran pemekaran Nagari oleh pemerintah pusat, membuat puluhan nagari dari 17 kabupaen/kota telah mengajukan permohonan untuk dimekarkan. Pemprov Sumbar mewanti-wanti pemekaran harus kesepakatan semua unsur nagari.

Gubernur Sumbar me­mang telah meminta Pemda Kabupaten/Kota agar men­dorong segera terlaksananya pemekaran Nagari. “Sejak kita membuka peluang pe­me­karan nagari, sudah ba­nyak nagari yang menga­ju­kan diri untuk dimekarkan. Untuk itu kita akan seleksi dan teliti lagi,”sebut Kepala Biro Pemerintahan Setda­prov Sumbar, Mardi Rabu (20/4).

Dikatakannya, puluhan nagari itu diantaranya me­nga­jukan melalui tertulis. Ada pula dengan lisan seca­ra prinsip mereka siap untuk memekarkan nagari.

Sedangkan, untuk peme­karan tersebut nagari harus tetap mengacu pada tata cara pemekaran nagari/desa. Diantaranya, harus ada mu­fa­kat hasil musyarawah ele­men nagari. Kesepakatan tersebut dihasilkan secara bulat.

Setelah kesepakatan ele­men nagari dan jumlan pen­duduk memenuhi syarat, pemekaran diusulkan pada Pemprov Sumbar. Setelah mendapatkan persetujuan rekomendasi pemekaran, maka akan dilahirkan pera­turan walikota atau pera­turan bupati.

Melalui peraturan bu­pa­ti/walikota tersebut, akan di­tunjuk pelaksana tugas (Plt) bagi nagari pemekaran. Se­mentara untuk nagari in­duk akan tetap dijabat oleh walinagari/kades yang sa­ma. “Bupati/walikota akan me­nunjuk plt Wali­nagari/kades. Kemudian langsung melaksanakan fung­­si peme­rintahan,” ujar­nya.

Setelah terbentuk dan dijabat Plt, nagari/desa ter­sebut akan dievaluasi sete­lah tiga tahun menjalankan pemerintah terendah. Jika layak untuk dijadikan naga­ri, maka akan ditetapkan menjadi nagari/desa yang mandiri melalui peraturan daerah kabupaten/kota. “Se­telah tiga tahun kita eva­luasi, tergantung hasilnya nanti. Jika layak baru akan ditetapkan melalui Per­da,” ungkapnya.

Saat ini, terdapat seba­nyak 880 nagari/desa di Sumbar. Jumlah itu pada umumnya hanya sesuai de­ngan nagari adat yang telah lama ada di Sumbar.

Pemekaran nagari sebe­lumnya telah pernah dila­kukan di Sumbar, terakhir di Pesisir Selatan. Dari sebe­lumnya hanya 34 Naga­ri, dengan 34 KAN. Kemu­dian dimekarkan menjadi 182 nagari. Sementara KAN nya masih tetap 34 na­gari.

Munculnya keinginan nagari/desa untuk me­me­karkan diri merupakan dam­pak dari adanya dana desa yang disalurkan peme­rintah pusat. Dengan meng­gunakan formulasi pem­bagian merata, menuntut nagari lebih banyak jika ingin mendapatkan dana desa yang banyak.

Karena Sumbar dengan jumlah penduduk 5,3 juta jiwa dengan 880 nagari ha­nya mendapakan dana desa Rp600 miliar/tahun. Jum­lah itu sangat senjang jika dibanding dengan Aceh hanya dengan penduduk 4 juta jiwa dengan desa 6.000 bisa memperoleh dana desa mencapai Rp5 triliun/ta­hun. (h/ows)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]