Disiplin ASN Minim

Wabup Minta Terapkan Revolusi Mental


Kamis, 21 April 2016 - 02:45:49 WIB

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Rencana kedatangan Menko PMK Puan Maharani ke Kabupaten Limapuluh Kota, bakal dipercepat dua hari menjadi Kamis (28/4). Dalam kunju­ngannya Puan Maharani akan mengawasi penerapan program refolusi mental.

Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan di kantor Bupati Sarilamak, Rabu (20/4) menginfor­masi­kan, seluruh jajaran peme­rintahan daerah setempat diminta untuk menggenjot penerapan program revolusi mental yang antara lain meningkatkan etos kerja, integritas dan kegotong­royongan di lingkungan pe­me­rintah daerah setempat.

 “Topik atau sorotan dari kementerian nantinya ada­lah etos kerja, integritas dan kegotong royongan atau revolusi mental. Karenanya diminta kepada kita semua untuk meningkatkan etos kerja, intergritas dan kego­tongroyongan dimaksud,” tutur Ferizal.

Menurutnya, dalam kun­jungan itu nantinya, Menko Puan Maharani juga akan menyerahkan bantuan ter­kait dengan kegiatan sosial serta melakukan pengu­kuhan gerakan revolusi men­tal di Kabupaten Lima­puluh Kota. Selain itu juga melakukan kampanye sa­yang ibu dan jompo ter­masuk program kegiatan SKPD yang mungkin dipub­lis secara nasional.

Bagi bapak dan ibu SK­PD yang memiliki program kegiatan yang mungkin kita publis secara nasional silah­kan beri usulan. Sebab re­volusi mental tidak akan bisa dibangun tanpa penerapan disiplin. Ke depan pene­rapan berbagai kebijakan daerah termasuk tunjangan tambahan penghasilan bagi pegawai harus dikaitkan dengan disiplin pegawai bersang­kutan.

“Nantinya tunjangan yang diterima orang yang rajin akan berbeda dengan yang jarang datang. Terkait dengan kehadiran tersebut, kita minta paling lambat hari Senin depan nama-nama pegawai dan pejabat yang malas apel dipub­likasi­kan pada papan informasi,” ujar Ferizal.

Pada kesempatan itu Ferizal juga menyampaikan harapannya agar ke depan kenaikan pangkat pegawai tidak lagi diurus oleh ma­sing-masing pegawai yang akan naik pangkat. Mela­inkan harus diurus BKD sehingga pegawai tinggal menunggu bersih sampai SK ke tangan.

Lagipula, melayani ma­sya­rakat dengan aturan, begitu pula melayani apa­ratur juga dengan aturan. “Pangkat yang selama ini diurus sendiri, ke depan tidak boleh lagi karena ha­rusnya pemerintah atau jaja­rannya yang memberitahu, bila perlu pegawai tahunya terima bersih. Sebab kenai­kan pangkat itu adalah hak pegawai,” ulasnya. (h/zkf)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]