Soal Tragedi 1965

Pemerintah Tolak Minta Maaf


Kamis, 21 April 2016 - 03:07:27 WIB

Tragedi 1965 yang sebelumnya disebut G-30S/PKI terus dibedah berbagai kalangan untuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Salah satu tudingan, dialamatkan pada pemerintah. Namun, penguasa saat ini dengan tegas menyatakan menolak minta maaf.

JAKARTA, HALUAN — Wa­kil Presiden Jusuf Kalla me­ne­gaskan pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban tragedi tahun 1965. Penegasan ini disampaikan JK usai bertemu dengan Men­ko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

“Pak Luhut juga mela­porkan tentang beberapa hal tentang penyanderaan, ten­tang simposium 1965, ya beberapa hal diterangkan. Pertama, pemerintah punya sikap seperti apa kata Pak Luhut, yaitu pemerintah ti­dak punya rencana untuk minta maaf,” ujar JK di kantor Wa­pres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/4).

“Kalau minta kepada siapa dan oleh siapa. karena sekali lagi saya ingin ulangi, korban yang pertama itu justru jende­ral kita, lima orang,” imbuhnya.

JK menyebut tidak ada data akurat soal jumlah korban tragedi 1965. Akibatnya, ada perbedaan data soal korban. “Kalau ratusan ribu kan pasti banyak kuburan massal itu. Nggak ada yang bisa menunjukkan,” kata JK.

“Saya sendiri waktu itu, kalau di Makassar yah bukan di Jawa, seingat saya di Makassar cuma satu orang yang korban. Dibu­nuhlah oleh kita tidak tahu siapa, cuma satu orang. Di Bone kam­pung saya banyak, 25 orang tapi di penjara,” tuturnya.

Luhut di sela acara Simpo­sium Nasional Membedah Trage­di 1965 di Hotel Aryaduta sebe­lumnya menegaskan keinginan pemerintaj merekonsiliasi kasus pelanggaran HAM masa lalu. Tapi Luhut menegaskan rekon­siliasi tersebut bukan berarti pemerintah  ingin meminta maaf terkait tragedi 1965.

“Tidak pernah ada pikiran untuk minta maaf, mungkin boar­ding-nya adalah akan pe­nyesalan mendalam peristiwa masa lalu yang kita berharap tidak terulang lagi. Itu boarding-nya,” kata Luhut.

Namun, Akademisi dari Aus­tralian National University, Ariel Herianto menilai negara adalah pihak yang paling ber­tanggung jawab atas banyaknya korban di tragedi 1965. Dalam hipotesanya, apabila konflik di tahun 1960-an tidak ada unsur negara di dalamnya, korban hanya akan berjumlah puluhan sampai ratusan orang. Ribuan orang yang mati akibat tragedi 1965 adalah bukti hadirnya ne­gara dalam tragedi tersebut.

“Padahal tugas negara untuk menjaga supaya tidak terjadi konflik secara fisik. Negara jangan sampai turun tangan da­lam konflik,” ujar Ariel

Disanksikan

Simposium Nasional Mem­bedah Tragedi 1965 itu sendiri dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, awal pekan ini. Kegiatan ini menghadirkan se­jumlah saksi peristiwa di tahun itu. Salah satu yang memaparkan kesaksiannya adalah Letjen (Purn) Sintong Panjaitan. Sin­tong pernah ditugaskan di Resi­men Pasukan Komando Angka­tan Darat (RPKAD) pada tahun 1964. Ketika tragedi 1965 terjadi, dia ditempatkan di Pati dan menjadi salah satu komandan.

“Tidak mungkin jumlah kor­ban tragedi 1965 itu mencapai 500.000 orang,” kata Sintong.

Dia bercerita seputar Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh Presiden Sukarno. Tim tersebut diminta melaporkan berapa jum­lah buronan yang terkait pem­berontakan G30S.

“Jadi Tim Pencari Fakta yang dipimpin Pak Dr Sumarno me­nyatakan 80 ribu. Habis itu Bung Karno nanya ke yang lain dan dijawab kira-kira 500 ribu lah itu. Itulah laporan awal yang me­nyebutkan jumlah 500 ribu,” beber Sintong. Sintong mengakui bahwa memang benar ada simpa­tisan komunis yang ditangkap, diinterogasi, dan dieksekusi. Tetapi jumlahnya, kata dia, tidak mencapai ribuan orang.

“Sehingga sekarang perta­nyaan saya, saudara-saudara ba­nyak dari Jogja itu tahun ’65 ada di Jogja, apakah masuk akal ka­lau katakanlah 1.000 saja mati ti­dak ketahuan? Tunjukan ke saya siapa saja yang mati itu apa sampai 100 ribu?” ujar Sintong. (h/dtc)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]