Hutan Lindung Dimukimi

Pemko Bontang Cari Solusi ke Padang


Kamis, 21 April 2016 - 14:59:02 WIB

PADANG, HALUAN — Banyaknya penduduk yang mendirikan bangunan di kawasan hutan lindung, membuat dinas tata ruang dan tata bangunan kota Bontang, Kalimantan Timur harus datang ke Kota Padang, Sumatera Barat. Rombongan ini meminta solusi dalam membersihkan pemukiman liar kepada Pemko Padang yang notabene dianggap berhasil dalam beberapa tahun belakangan perihal penindakan dan penataan tata ruang kota.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Bontang, Usman M.Pd menuturkan persoalan pe­mu­kiman yang banyak terjadi di Kota Bontang adalah banyaknya penduduk yang mendirikan bangunan di lingkungan hutan lindung. Geografis Kota Bontang yang diapit oleh perbukitan dan pesisir pantai membuat penyebaran penduduk tidak terkendali. Ditambah lagi adanya kawasan hutan lindung yang berada di tengah kota.  “Jadi banyak penduduk yang masuk ke hutan dan mendirikan bangunan. Baik itu hutan lindung yang ada di tengah kota, maupun di pinggir kota,” katanya di Dinas TRTB Kota Padang, Rabu (20/4).

 Ia menjelaskan sampai saat ini Pemerintah Kota Bontang belum bisa melakukan penindakan kepada penduduk yang mendirikan bangunan di dalam kawasan hutan lindung. Hanya baru sampai pada tahap teguran. Karena itulah Pemko Bontang melakukan sharing dengan Pemko Padang untuk mendapatkan pencerahan dalam mencari solusi penataan penduduk yang berada di tengah hutan lindung tersebut.

Sementara itu PLH Kadis TRTB Kota Padang, Yeni Yuliza ST. MT mengatakan, dalam melakukan penindakan kepada pemukiman liar dan nakal, harus sesuai dengan SOP. Dimana dinas TRTB harus bersinergi dengan kelurahan, kecamatan dan Satpol PP.

“Dalam mekanisme penertiban bangunan itu terlebih dahulu dilakukan teguran oleh pihak kelurahan. Apabila tidak digubris, baru lah masuk teguran kedua oleh pihak kecamatan. Jika masih tidak digubris dalam rentang waktu yang telah ditentukan, barulah dinas TRTB yang akan mengeluarkan teguran ketiga. Kalau masih membandel, baru dilakukan eksekusi oleh Satpol PP,” kata Yeni.

Dijelaskannya, selama tahun 2014 terjadi pelang­garan sebanyak 644 bangunan dan seluruhnya mendapatkan surat teguran pertama. Dari jumlah tersebut hanya 117 bangunan yang mendapatkan surat peringatan. Sedang­kan bangunan yang disegel berjum­lah 35 bangunan dan pembongkaran sebanyak 6 bangunan.

Di tahun 2015, terjadi pelanggaran sebanyak 821 bangunan dan seluruhnya mendapatkan surat teguran pertama. kemudian hanya 147 bangunan yang men­dapatkan teguran kedua. Dari angka tersebut, sebanyak 21 bangunan dilakukan penyegelan dan 3 bangunan harus dilakukan pembongkaran. (h/mg-ang/mg-ysn)

 

 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]