Pemerintah Harus Keluarkan Surat Pemberhentian Reklamasi


Jumat, 22 April 2016 - 03:59:06 WIB

JAKARTA, HALUAN —  Dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Senin lalu (18/4) sudah menyepakati proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pemerintah harus segera me­ngeluarkan surat pemberhentian sementara reklamasi tersebut.

 “Pemerintah harus segera me­nge­luarkan surat yang menjadi dasar untuk memberhentikan sementara reklamasi itu. Tanpa ada surat dari pemerintah maka proyek reklamasi itu tetap jalan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi dalam dialektika demokrasi “Polemik Reklamasi Jakarta’, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).

Polemik reklamasi Teluk Jakarta, me­nurut Viva, akibat terjadi tumpang-tindih produk hukum. Padahal produk hukum itu sudah ada sejak tahun 2003 sampai 2011 berikut Analisis Mengenai Dampak Ling­kungan yang juga muncul beberapa produk hukum yang berbeda, dan juga tata ruang tentang perlindungan lingkungan hidup dan kelautan.

“Jakarta sebagai kawasan strategis nasional, khususnya Jabodetabek, Puncak dan Cianjur menjadi kewenangan pemerintah pusat dan reklamasi 17 pulau reklamasi tidak merujuk kepada UU. Karena ada persoalan hukum Komisi IV DPR dengan Menteri LHK Siti Nurbaya sepakat untuk menghentikan semen­tara reklamasi itu,” tegas politisi PAN itu.

Karena itulah, dia meminta pemerintah menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan mengeluarkan surat tentang pem­berhian sementara proyek reklamasi itu sampai ada keputusan hukum terkait dengan reklamasi. Pengamat ekonomi Enny Sri Hartati menilai seolah-olah yang menjadi perdebatan adalah aspek ekonomi dengan reklamasi itu akan mempunyai nilai eko­nomi. “Padahal, se­muanya bisa dihitung, dan membangun ekonomi itu harus secara berkelenjutan dengan tidak menafikan sumber daya di sekitarnya maupun kon­traproduktif pada sumber daya yang ada. Apa benar dengan reklamasi itu akan mempunyai nilai ekonomi lebih dibanding dengan kota yang lain?” katanya mem­pertanyakan.

Menurut Enny, reklamasi itu terlalu dipaksakan. Sama halnya dengan penimbunan pulau-pulau tanpa konsep yang matang, sehingga Jakarta trancam tenggelam.  Juga, mengapa hanya soal property? “Pertimbangan instan dengan pembangunan properti itu menjadikan pemerintah tidak perlu investasi, karena akan laris manis dengan harga yang sangat mahal?  Padahal, reklamasi itu idealnya untuk mengembalikan fungsi pantai sesuai ekosistem sumber daya lingkungan laut. Tapi, kalau mengganggu ekosistem, maka akan merugikan perekonomian itu sendiri,” jelasnya.  (h/sam)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 02 Juli 2020 - 23:17:54 WIB

    Menko Mahfud: Ada 2 Alasan Pemerintah Tak Setuju RUU HIP

    Menko Mahfud: Ada 2 Alasan Pemerintah Tak Setuju RUU HIP HARIANHALUAN.COM - Menko Polhukam Mahfud Md berbicara tentang dua alasan pemerintah tak setuju pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) berlanjut saat ini. Alasan pertama adalah tak dicantumkannya Tap MPRS Nomor 25 Tahu.
  • Rabu, 01 Juli 2020 - 14:45:30 WIB

    Pemerintah Jamin Tarif Listrik Tidak Naik Hingga Akhir Tahun

    Pemerintah Jamin Tarif Listrik Tidak Naik Hingga Akhir Tahun HARIANHALUAN.COM - Kementerian ESDM menegaskan bahwa hingga akhir tahun pemerintah sama sekali tidak mengambil keputusan untuk menaikkan tarif listrik. Tarif listrik masih tetap sama tanpa penyesuaian..
  • Selasa, 30 Juni 2020 - 00:03:13 WIB

    Gerindra Dorong Pemerintah Subsidi Kuota Internet untuk Pelajar hingga Santri

    Gerindra Dorong Pemerintah Subsidi Kuota Internet untuk Pelajar hingga Santri HARIANHALUAN.COM - Partai Gerindra mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi kuota internet kepada pelajar, santri, dan mahasiswa. Subsidi itu untuk memperlancar proses belajar daring atau online karena virus Corona (COVI.
  • Ahad, 28 Juni 2020 - 20:58:39 WIB

    Pemerintah Siapkan Aturan Gowes di Jalan Raya

    Pemerintah Siapkan Aturan Gowes di Jalan Raya HARIANHALUAN.COM – Tren beraktivitas dengan menggunakan sepeda meningkat selama virus corona masih menyebar Indonesia, apalagi banyak yang beranggapan bahwa berkendara dengan menggunakan sepeda itu mura, dan cendung lebi.
  • Sabtu, 27 Juni 2020 - 21:50:59 WIB

    Pengamat: Jika Premium Mau dihapus, Pemerintah Harus Konsisten

    Pengamat: Jika Premium Mau dihapus, Pemerintah Harus Konsisten HARIANHALUAN.COM - Pengamat Energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai bahwa pemerintah tidak konsisten dalam penerapan bahan bakar minyak (BBM) yang berkualitas pada masyarakat. Hal itu ditandai dengan perub.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]