Penyalahgunaan Dana Bantuan

Mantan PPK Divonis 1,5 Tahun


Jumat, 22 April 2016 - 04:40:11 WIB

PADANG, HALUAN — Mantan Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) di lingkup pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, Ismet Nanda Mahkota (47) dijatuhi hukuman 1,5 tahun kurungan penjara.

Saat majelis hakim Pe­nga­dilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang mem­ba­cakan amar putusan, ter­dakwa kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial dari BNPB kepada Pemkab Li­ma­puluh Kota ini tampak tenang.

“Menjatuhkan huku­man pidana kepada terdakwa selama 1 tahun dan 6 bulan kurungan penjara, serta den­da Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara,” ucap hakim ketua Sapta Diharja, didampingi hakim anggota Zaleka dan M. Tak­dir, dalam sidang di Pe­nga­dilan Tipikor Padang, Ka­mis (21/4).

Atas putusan tersebut, terdakwa yang tidak di­dam­pingi kuasa hukum tersebut memutuskan untuk pikir-pikir dulu, sehingga hakim memberi waktu sepekan kepada terdakwa untuk pi­kir-pikir. Sebelumnya, Jak­sa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan hukuman 7 tahun kurungan penjara, serta denda Rp200 juta subsider 3 bulan ku­rungan penjara.

Dijelaskan Salmadera selaku JPU dalam kasus ini, kasus yang menyeret terd­ak­wa ke meja hijau berupa dugaan penyalahgunaan ba­n­tuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pa­s­ca­bencana banjir bandang Gunung Sago dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Limapuluh Kota sebesar Rp15,6 miliar pada 2010 lalu.

Dalam kasus ini, ter­dak­wa membuat lima kontrak jasa konsultan atau peren­canaan disain untuk lima perusahaan pengadaan jasa konsultan dengan total nilai sebesar Rp397 juta. Pada­hal, kelima perusahaan ter­sebut tidak pernah ditunjuk untuk melaksanakan ke­giatan perencanaan disain. Setelah lima kontrak itu dibuat, terdakwa men­ja­dikan­nya sebagai alat pen­cairan biaya operasional ke­giatan dana bantuan sosial berpola hibah untuk ke­gia­tan rehabilitasi dan rekon­struksi pascabencana.

Terdapat setidaknya 52 kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi yang diduga tidak beres pengerjaannya, sehingga membuat BNPB enggan untuk mengucurkan bantuan lanjutan pas­ca­ben­c­ana untuk Kabupaten Li­ma­puluh Kota.

Atas perbuatannya, me­nyebabkan kerugian negara sebesar Rp347.001.600, se­ba­gaimana hasil audit Per­hitungan Kerugian Ke­ua­ngan Negara (PKKN) yang di keluarkan oleh BPKP Perwakilan Sumbar. (h/isq)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]