Pembangunan Asrama Haji Sisakan Utang


Jumat, 22 April 2016 - 04:45:39 WIB
Pembangunan Asrama Haji Sisakan Utang

PADANG, HALUAN — Pembangunan asrama haji dan Islamic Centre di Korong Kabun, Nagari Sungai Buluah Kabupaten Padang Pariaman masih tersendat. Di tengah macetnya persoalan tersebut, me­nguap ke permukaan polemik antara warga sekitar dengan kontraktor pembangunan asrama haji dan islamic centre tersebut.

Hal ini terungkap dalam pertemuan belasan warga dengan pemerintah setempat dan Pemprov Sumbar di Kantor Gubernur, Padang, Kamis (21/4). Pada pertemuan itu, tokoh masyarakat menginformasikan pihak kontraktor belum memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, terkait keikutsertaan mereka pada areal pembangunan tersebut. Nilainya tak tanggung-tanggung. Warga menyebut, hak yang belum mereka terima mencapai Rp14,5 miliar.

“Selama pembangunan asrama haji tahap pertama, masyarakat setempat diikut­sertakan sebagai pemasok material pemba­ngunan. Namun, setelah kontrak berakhir, uang pembayaran material tersebut tidak kunjung dicairkan oleh kontraktor. Jum­lahnya sangat besar, Rp14,5 miliar,” kata Eri Gunung, tokoh masyarakat Korong Kabun yang juga sebagai koordinator pemasok material pembangunan.

Sebelum meminta bantuan ke peme­rintah daerah, Eri Gunung mengaku telah melakukan upaya persuasif kepada kon­traktor. Ia mengaku sudah tujuh kali datang ke Jakarta untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan pihak kontraktor. Tetapi hasilnya selalu nihil. “Kami ditemui oleh orang yang berbeda tiap kali ke Jakarta sehingga sampai seka­rang, persoalan ini tidak juga selesai. Bahkan, pada kedatangan yang terakhir, saya diusir pihak perusahaan yang menyewa jasa preman,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat yang dirugikan saat ini, tidak lagi memiliki sumber daya untuk memperjuangkan haknya agar bisa diterima. “Kami telah men­coba menemui pengacara di Jakarta untuk membawa persoa­lan ini ke ranah hukum, tetapi dimintai uang sebesar Rp15 juta. Kami coba hubungi pengacara di Sumbar, sama saja, dimintai biaya sebesar Rp15 juta. Kami sudah tidak punya uang lagi untuk bayar pengacara,” katanya didam­pingi Wali Korong Kabun, Hi­dayat dan beberapa tokoh mas­yarakat lain. 

Sekarang, ia minta bantuan pada pemerintah agar uang mas­ya­rakat yang jumlahnya sangat besar itu bisa cair. “Kemana lagi kami akan mengadu kalau tidak pada pemerintah,” katanya.

Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Sekre­tariat Provinsi Sumbar, Muham­mad Yani dalam kesempatan itu mengatakan, Pemprov Sumbar akan berusaha untuk menfa­silitasi persoalan tersebut. “Kita akan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumbar, apa yang bisa dibantu sesuai aturan,” katanya.

Pemprov Sumbar juga akan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar, Salman K Me­met untuk menyelesaikan per­soa­lan tersebut. Terkait kelan­jutan pembangunan asrama haji di Padang Pariaman itu, Mu­hammad Yani mengatakan, pihaknya akan mengusulkan pada pemerintah pusat supaya dilakukan pembangunan dengan sistem tahun jamak.

“Supaya ada jaminan pelak­sanaan pembangunan yang ber­ke­lanjutan hingga selesai,” ka­tanya. Ia menyebutkan, Pemprov Sumbar bersama Kanwil Keme­nag akan melobi agar anggaran pembangunan bisa masuk pada APBN Perubahan 2016.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sumbar Salman K Memet mengatakan, pada 2015, pemerintah pusat melalui APBN memberikan bantuan anggaran pembangunan asrama haji di Padang Pariaman sebesar Rp100 miliar. Namun, karena waktu pelaksanaan yang pendek, maka dana yang terserap hanya sekitar 50 persen saja.

Akibat serapan yang rendah itu, pemerintah tidak meng­alokasikan lagi anggaran pemba­ngunan pada 2016. “Kita berha­rap pembangunan ini bisa dite­ruskan tanpa ada persoalan se­perti yang dihadapi masyarakat dengan kontraktor ini,” ujarnya.(h/ows)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]