DPKAD Targetkan Penerimaan PBB Rp3 M


Sabtu, 23 April 2016 - 04:26:35 WIB
DPKAD Targetkan Penerimaan PBB Rp3 M

BUKITTINGGI, HALUAN — Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi, menergatkan penerimaan PBB tahun ini sebesar Rp3 milliar untuk 28.751 wajib pajak. Target tersebut masih sama dengan target pada tahun 2015  lalu.

Sedangkan untuk target penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk tahun ini yakni sebesar Rp7,2 milliar. Target ini jauh meningkat dibanding ta­hun 2015 lalu yakni sebesar Rp5 Milliar.

“Kita optimis terget PBB dan BPHTB tahun ini dapat direalisasikan. Berkaca dari target tahun lalu dengan target yang sama, target penerimaan PBB mampu direalisasikan sebesar Rp2,8 milliar atau sekitar 96 parsen,” ujar Kabid PBB dan BPHTB DPKAD Bukittinggi, Tedy Hermawan kemarin.

Dikatakannya, untuk me­rea­lisasikan target yang dite­tapkan itu, pihaknya melaku­kan berbagai upaya dalam melakukan pemungutan pajak terhadap objek pajak. Diantara upaya yang dilakukan yakni dengan melakukan upaya pe­nga­wasan yang lebih baik pada semua wajib pajak yang ada di 24 kelurahan pada 3 kecamatan yang ada di Bukittinggi.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pendataan ulang objek pajak daerah secara berkala, merevisi regulasi yang menghambat pemungutan pa­jak daerah dan melakukan kegiatan sosialisasi kewajiban dan manfaat membayar pajak pada masyarakat. Berkat upaya yang dilakukan tersebut, al­ham­dulillah dalam pelak­sana­annya dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Menurut Tedy, bagi wajib pajak yang tidak patuh terha­dap kewajibannya, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku maka wajib pajak akan dike­nakan sanksi. Sanksi yang dibe­ri­kan berupa denda adminis­trasi sebesar dua persen per/bulan dari besaran pajak. Ke­mu­dian dilanjutkan penagihan aktif dengan tahapan surat pemberitahuan, surat peri­ngatan dan surat penyitaan bila wajib pajak masih tidak me­menuhi kewajibannya.

“Sebelum penagihan dila­kukan, pihaknya terlebih da­hulu menyampaikan Surat Pem­beritahuan Pajak Ter­hutang (SPPT) yang dilakukan paling lama enam bulan sejak diterima wajib pajak, bila tidak dipenuhi baru kita berikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.

Untuk tahun ini sam­bung­nya,  DPKAD juga telah me­nyerahkan sebanyak 28.751 lembar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Per­kotan  (PBB-P2)  kepada 3 Camat yang ada di Bukittinggi. SPPT ini nantinya akan diterus­kan camat kepada  lurah yang tersebar pada 24 kelurahan pada tiga kecamatan, untuk didistribusikan kepada wajib pajak melalui kolektor dike­lurahan masing-masing.

Terkait dengan BPHTB, untuk triwulan pertama ta­hun 2016 (Januari-Maret), pene­rima­annya melebihi tar­get dari yang ditetapkan.  (h/tot)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]