Pejabat Padang enggan Berkomentar

Pembangunan Jalan Bypass Disorot DPRD Sumbar


Sabtu, 23 April 2016 - 04:47:02 WIB

PADANG, HALUAN – Anggota DPRD Sumbar merespon kon­disi pembangunan Jalan Bypass Jalur Dua yang akan diserahterimakan pembangunan jalan by­pass jalur dua Agustus mendatang dengan kondisi belum rampung. Pembangunan diperkirakan urung rampung menyusul tak tuntasnya proses pembebasan lahan di beberapa titik di ibukota provinsi ini.

Sayangnya, dua pejabat terkait di Pemko Padang yang mengurusi hal ini, Kabag Pertanahan Amasrul dan Ketua Tim Pembebasan Lahan Bypass Nasir Ahmad menolak memberikan ke­terangan. “Saya tak bisa memberikan kete­ra­ngan. Lagipula, datanya berada di kantor dan kami pulang. Coba saja silahkan langsung ke ketua (Tim Pembebasan Lahan Bypass),”elak Amasrul.

Hal yang sama juga terjadi ketika Haluan mencoba meng­konfirmasi ke Nasir Ahmad. Pria yang merupakan Sekko Padang mengaku tak mengingat ter­pe­rinci soal pembebasan lahan untuk pengembangan Jalan By­pass ini. Malahan, Nasir Ahmad balik menyarankan kepada Ha­luan untuk menghubungi pejabat teknis di bawahnya.

“Coba hubungi Amasul atau Vidal Triza (asisten I),”katanya.

Dari gedung putih DPRD Sumbar, Komisi IV Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar berencana akan me­manggil pihak Balai Besar Pelak­sanaan Jalan Nasional (BBPJN) II, Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Dispra­sjaltarkim), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) ter­kait dengan proyek Bypass dua jalur yang hingga saat ini masih belum rampung. Selain evaluasi tentang lahan yang belum bebas juga tentang pembuatan drainase yang sempat dikeluhkan warga.

Ketua Komisi IV DPRD Sum­bar Marlis ditemui Haluan Jumat, (22/4) di ruangannya mengatakan, pemanggilan ini merupakan yang kedua kali dilakukan pihak DPRD Sumbar kepada BBPJN II. Pemanggilan pertama itu dilakukan Maret lalu sekaitan dengan realisasi dan kendala proyek Bypass dua jalur.

Untuk pemanggilan kali ini kata Marlis untuk menanyakan perihal ‘angkat bendera putih’ pihak pelaksana proyek atas proyek Bypass yang dikerjakan karena permasalahan lahan. “Ini catatan buruk bagi Pemko Pa­dang tentunya ketika proyek ini diserahterimakan namun belum dikerjakan sepenuhnya. Apalagi masih menyisakan lahan hingga 4 Kilometer lagi,”tuturnya.

Seharusnya kata Marlis per­masalahan lahan ini sudah selesai apabila Pemko Padang benar-benar serius untuk menun­tas­kannya. “Äpalagi tanah yang ter­sisa saat ini tidak bisa dila­kukan ganti rugi mengingat pro­ses kon­solidasi yang sebelumnya ditem­puh Pemko Padang,” ung­kapnya.

Selain permasalahan lahan, Komisi IV juga menyorot ten­tang pembuatan saluran air di jalan Bypass yang dikeluhkan warga, karena ketika hujan turun beberapa titik seperti di depan RS Sittirahmah, Balai Kota Padang dan beberapa titik lainnya selalu digenangi banjir.

“Kabarnya saluran pem­bua­ngan air ini tidak lagi sesuai dengan kondisi daerah saat ini. Dimana air yang masuk besar akan tetapi saluran yang dibuat tidak sepenuhnya menampung air yang lewat,”katanya.

Berdasarkan informasi ini nantinya Komisi IV akan menga­dakan rapat dan memanggil mitra kerja terkait untuk menjelaskan hal itu. “Kita tidak bisa diam begitu saja, kita akan evaluasi ini,”pungkas politisi Partai Ha­nura tersebut.

Sebelumnya, Mes­ki proyek pembangunan jalan Bypass jalur dua masih me­nyi­sakan lebih kurang 4 Kilo­meter lahan yang belum be­bas. Namun mega pro­yek di Padang ini dipastikan akan tetap diserahterimakan pada Agustus mendatang.

Pejabat Pembuat Komit­men (PPK) Ja­lan Bypass dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasio­nal II Opu­keni­gara me­nga­takan, perkemba­ngan pro­yek Bypass jalur dua itu hing­ga saat ini sudah me­nyen­tuh 80 persen. Namun, proyek ini belum bisa dituntas­kan me­ngingat masih tersisa­nya ku­rang lebih 4 Kilo­meter lahan yang menghambat proyek ini.

“Jalur sepanjang 4 Kilometer ini belum termasuk yang di Padang Pariaman, ini masih kawasan Kota Padang,” te­rangnya.

Opukenigara memastikan bagi lahan yang belum bebas ini akan ditinggalkan saja penger­jaannya. Mengingat batas waktu yang dibe­rikan pihak kontraktor untuk pro­yek ini hingga Agustus mendatang.

“Untuk sementara mung­kin jalan yang akan terlihat tidak bagus atau tidak baik dipandang mata. Tujuannya semula untuk menuntaskan kemacetan, namun ketika melewati yang belum bebas mungkin ada kemacetan di sana,”paparnya kepada Ha­luan Kamis, (21/4) di Padang.

Terkait dengan drainase kata Opuke, drainase yang ada di By Pass dua jalur juga sudah sesuai per­hitungan debit air. Drainase yang ada sudah dibuat peren­canaannya oleh konsultan Ko­rea. (h/isr/mat)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]