Kasus Pengadaan Mobnas DPKA

Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor


Sabtu, 23 April 2016 - 10:57:33 WIB

PADANG, HALUAN — Se­telah lama mengendap, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Padang me­lim­pahkan  kasus dugaan penyimpangan dan pe­nye­lewengan dana pembelian mobil dinas DPKA  Kota Padang tahun 2007 ke Pe­ngadilan Tindak Pidana Korupsi  (Tipikor) Padang, Kamis (21/4) lalu.

Hal itu dibenarkan Pa­nitera Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor Pa­dang, Rimson Situmorang. Menurutnya, berkas pe­nyim­pangan dan penye­lewengan dana dengan ter­dakwa Helwis memang te­lah dilimpahkan oleh JPU kasus tersebut ke Penga­dilan Tipikor.

“Setelah nanti dise­rahkan pada pimpinan, dan ditunjuk majelis hakimnya, baru perkara ini dapat disi­dangkan di Tipikor (Penga­dilan, red),” kata Rimsong pada Haluan, Jumat (22/4).

Mulanya, kasus ini ter­ci­um pada 2011 lalu saat Badan Pemeriksa Keua­ngan (BPK) menemukan indikasi pelanggaran atu­ran dalam pengadaan ken­daraan dinas.

Inspektorat punya ke­dudukan penting untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan melapor ke atasannya, namun temuan itu belum juga ditindak­lanjuti Pemko Padang. Padahal dari total yang dianggarkan sebesar Rp6 miliar, hanya Rp5 miliar saja yang terealisasi.

Setelah Surat Perintah Penyelidikan pada Agustus 2014 lalu di keluarkan de­ngan penyidik Corri dan Yosefriawan, saat ini dite­mukan 20 unit dari 30 unit total kendaraan dinas yang dibeli pada 2007 itu tidak memiliki BPKB se­hingga tidak bisa dilelang karena bukan aset Pemko Padang.

Penyidik juga me­me­riksa pihak dealer. Selain itu akibat perbuatan ter­dak­wa, Negara mengalami kerugian sebesar Rp 6 Mi­liar. Terdakwa mantan ka­bag umum Pemko tersebut juga masih berstatus ter­pidana dalam kasus pe­ngadaan tanah untuk SMP 36 Padang pada 2012 lalu. (h/isq)

 

 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]