Perda Tak Jalan Dievaluasi


Senin, 25 April 2016 - 03:50:24 WIB

PADANG, HALUAN – Komisi I Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar akan melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang ada di Sumbar. Hal ini dilakukan agar Perda yang menelan anggaran hingga ratusan juta itu per satu Perda itu tidak sia-sia.

 “Kita telah komunikasikan hal ini dengan Biro Hukum untuk memberikan data Perda yang telah dikeluarkan. Setelah itu baru kita akan panggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersang­kutan, Perda ini sudah jalan atau tidak,” ungkap Ketua Komisi I Aristo Munandar saat dihubungi Haluan Minggu, (24/4) sore melalui telepon selularnya dari Padang.

Menurut Aristo, hal ini perlu dilakukan mengingat untuk pembuatan satu Perda saja itu bisa menghabiskan dana hingga ratusan juta rupiah. Tentu ketika Perda itu tidak jalan akan sangat merugikan masyarakat karena telah meng­habiskan uang rakyat untuk pembuatannya. “Tiap tahunnya ada 15 Perda yang lahir. Bahkan sa­tu periode dewan bisa men­capai 80 Perda. Kita tentu tidak ingin Perda yang telah ada tapi tidak jalan karena tidak ada payung hu­kum­nya berupa Pera­tu­ran Guber­nurnya (Pergub). Kalau begitu untuk apa Perda ini dibuat,”tutur politisi dari Partai beringin itu.

Dijelaskan Aristo untuk pem­buatan satu Perda memang mem­butuhkan anggaran besar me­ngingat banyaknya proses yang dilalui. Itu mulai dari pengajuan naskah akademik dari SKPD hingga melakukan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah. “Begitu banyak proses dan dana yang dikeluarkan, tapi Perda-nya tidak jalan. Itu yang nantinya akan korek dari SKPD-nya. Kena­pa hal itu bisa terjadi,”katanya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi I Novi Yuliasni. Menurutnya, langkah evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sudah berapa Perda yang mempunyai Pergub dan benar-benar efektif jalannya.

“Jangan sampai Perda yang telah dibuat malah tidak jalan. Apalagi sampai tidak ada Pergub­nya. Kalau tidak ada Pergub tidak mungkin kabupaten/kota berani untuk menjalankannya,”tukas politisi dari Partai PPP ini.

Setali tiga uang dengan Novi dan Aristo, Sekretaris Komisi I Komi Chaniago juga melihat hal yang sama. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan, terutama bagi mitra Komisi I seperti Perda pelayanan dan Perda lain yang berkaitan dengan pemerintahan.

“Kita akan sangat mendukung hal ini, agar nantinya Perda yang ada tidak sia-sia dan hanya meng­habiskan anggaran yang begitu besar untuk setiap kali pem­buatannya,”paparnya.

D­ikatakan Komi, seharusnya seluruh Komisi juga melakukan hal yang sama mengingat Perda ini dimiliki oleh mitra masing-masing komisi, seperti Bidang Keuangan oleh Komisi III dan Perda yang berhubungan dengan ekonimi di Komisi II.

Ketika ditanya Haluan terkait dengan rencana evaluasi tersebut Aristo Munandar menegaskan akan menunggu rapat Bamus terlebih dahulu. “Dari infor­masinya rapat Bamus baru akan dilakukan Jumat depan. Nanti dalam rapat Bamus akan kita agendakan hal ini,”ungkapnya.

Sampai berita ini diturunkan, Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumbar, Enifita Djinis ketika dikonfirmasi Haluan tentang evaluasi Perda tersebut melalui sambungan telepon tidak me­njawab. (h/isr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]