Politik Menebus Dosa


Selasa, 26 April 2016 - 03:24:03 WIB
Politik Menebus Dosa

Berbagilah wahai manusia atas harta yang kamu peroleh. Karena sebahagian dari hartamu menjadi hak orang lain. pengaturan berbagi ini tentu berdasarkan ikh­tiar dikali doa. Hasilnya berupa penghasilan yang harus diterima dengan ikhlas dan tawakkal.

Pada dasarnya manusia memiliki sifat berbagi dengan kasih sesama manusia. Nilai dasar ini termasuk dalam hal berbagi rezeki.namun kita lah manusia suci yang terkadang bersifat lupa. Penghasilan menumpuk menjadi alt pe­muas kebahagiaan hingga khilaf untuk terus menyimpan dan menabung.

Harta yang disimpan ini dinilai sebagai hak priogatif dengan kuasa penuh penge­lolaan. Harta diperoleh dari usaha sendiri dengan kerja keras mencucurkan keringat beserta pelbagai pengor­ba­nan. Jadi, pemanfaatan harta dirasa penting dikendalikan tanpa harus atau terkadang terlupakan untuk dibagi de­ngan sesama. Padahal me­num­puk harta akan menim­bulkan kesenjangan sosial sekaligus mempertahankan keterpurukan bagi si miskin.

Oleh karena itu, Pe­merin­tah pun berupaya mengatur pengelolaan harta warga nega­ra. Aturan ditujukan sebagai stimulus berbagi dari satu manusia kepada masyarakat. Artinya aturan dibuat bukan untuk memaksa tanpa dasar niatan baik. Aturan dibuat oleh eksekutif bersama-sama dengan legislatif demi men­jaga nilai-nilai kemanusiaan.

Pemerintah dalam hal mengatur pengambilan seba­ha­gian harta warga negara bisa dinamakan dengan pajak. Maka, pajak dihadirkan seba­gai alat bagi negara melalui pemerintah untuk menjaga kestabilan strata sosial. Pajak juga bertujuan sebagai stimu­lus dari si kaya kepada si miskin. Melalui program sub­si­di silang si kaya mampu membantu si miskin dalam menjalani kehidupan sesuai aturan perundang-undangan.

Pemerintah di sini sebagai pengatur stimulus dari si kaya kepada si miskin dengan sosialisasi terlebih dahulu. Niatan baik tapa pem­berita­huan awal akan melihirkan keengganan dan mencipatkan kata “pemaksaan”. Penga­turan pengambilan seba­ha­gian harta warga negara pada rumpun penghasilan atau pendapatan sesuai aturan perpajakan. Setelah itu, dana pajak di kelola Pemerintah untuk meningkatkan strata sosial rakyat dan mengen­tas­kan kemiskinan.

Program pengelolaan da­na pajak akan berhasil mem­bantu rakyat bila terjadi per­hitungan transparansi berban­ding kemudahan akses ditam­bah perbaikan pelayanan pu­blik. Jadi, rakyat akan terbuka atas harta dan kekayaan juga penghasilannya bila Peme­rintah pun terbuka terhadap setiap detil pengelolaan dana pajak tersebut melalalui pro­gram kementrian atau lem­baga negara lainnya. Kemu­dian hari, kesadaran rakyat dalam menghitung peng­ha­silan kena pajak akan mening­kat. Karena mereka sadar dan yakin hak saudara penerima mamfaat dana pajak dikelola dengan baik oleh Pemerintah.

Secara teknis, Pemerintah me­lalui lembaga perpajakan men­jemput dana dan mela­por­kan setiap saat. Seder­ha­nanya, laporan itu bersisi data warga negara kena wajib pa­jak, be­saran dana pajak dan to­tal pe­ne­rimaan dana pajak. De­ngan demikian, warga ne­ga­­ra dapat mengetahui siapa, ka­pan, bera­pa dana pajak. Mi­sal­nya, saat warga negara mem­buka apli­kasi pajak di HP seketika itu dia menge­ta­hui data pajak nasional. Hal ini akan menum­buhkan kesa­da­ran dan kebang­gaan dalam mem­bayar pajak karena ting­kat kepercayaan dan keya­ki­nan begitu tinggi kepada Pe­me­rintah.

Namun, kekhilafan adalah suatu kewajaran dalam kehi­dupan manusia. Khilaf ini terbagi dari dua bahagian, yaitu khilaf personal dan khilaf pemerintah. Kekhi­la­fan ini berdampak pada keti­dakberhasilan program pe­nge­lolaan dana pajak. Kemu­dian membuat kata “penye­taraan kehidupan sosial” jauh dari asas keadilan yang men­sejahterakan.

Khilaf personal sebagai kesalahan tanpa sengaja dari niatan baik untuk berbagi. Sebagai gambaran, mereka yang memiliki penghasilan “luar biasa” terlupa untuk berbagi. Hal ini pada umum­nya dirasakan oleh pengusaha yang disinyalir terlukis nama­nya di “Panama Papers”. Selain itu, khilaf personal ini terdiri dari pengusaha yang tidak mengerti atau kurang mengetahui dan belum paham tata cara dan tujuan berbagi atas nama pajak.

Di lain sisi, Khilaf Peme­rintah adalah keterlupaan bahwa asas keterbukaan me­ru­pakan pondasi bangunan kepercayaan. Pemerintah di­ni­lai sulit dalam kajian tran­paransi dan sangat kaku me­ne­gakkan aturan perundang-undangan. sudah lah lupa (transparansi), kadang ok­num-oknum malah menga­mankan “khilaf personal” untuk mengurangi pundi-pundi dana berbagi. Bahkan pemerintah belum bisa me­nge­lola organ pemerintahan dan lembaganya dalam kete­gasan mengingatkan niatan berbagi tersebut.

Pada saat ini, khilaf perso­nal menghebohkan dunia pemberitaan karena besaran hutang untuk berbagi. Hiruk pikuk media pun meningkat diselingi potensi korupsi dan politisasi data yang kemudian meruntuhkan saingan politik. lihat saja bagaimana ramainya opini publik terkait tax am­nesty, panama papers dan umbar dosa saingan politik.

Hutang pajak membuat pengusaha enggan menye­lesaikan kewajiban. Hal ini dikarenakan besaran rupiah dianggap tertalu indah bila harus dibagi dengan yang lain. kemudian pengusaha pun berpura-pura rugi atau me­nga­lihkan harta keluar negeri (Pa­nama Papers) atau mem­bayar oknum pajak (kasus korupsi gayus) agar usahanya tidak kena pajak.

Nah, tulisan ini berusaha menggambarkan ombak per­tikaian ‘berbagi’ dari sudut pandang “politisasi data hitam pajak”. Politisasi ini terbagi dari beberapa tahapan, Per­tama, lawan bisnis membayar oknum untuk membuka data hitam hutang pajak atau mere­tas data pajak untuk dibagi kepada media. Maka berita akan memuat data-data atau sekedar tulisan dari seluruh sudut pandang terkait data hitam pajak. Hancurlah nilai-nilai kemunusiaan si pengu­saha karena enggan mem­bayar pajak dan dianggap tidak mau berbagi.

Kedua, oknum pajak yang apes tertangkap tangan lem­baga anti rasuah juga ber­main-main dengan data hi­tam pajak. Dia akan mendapat jaminan hidup paska bebas sedangkan keluarganya tetap bahagia selama si-oknum dibalik jeruji besi. Caranya, dia akan membuka seba­ha­gian dan menutup sebahagian data hitam tersebut. data yang masih disimpannya lah seba­gai alat pengatur rezeki dan keluarga selama menjadi pe­sakitan di hotel prodeo.

Ketiga, sebahagian politisi dan pengusaha sungguh sa­ngat diragukan kalau mereka memenuhi kewajiban pajak. Pelbagai seminar mengung­kapkan bahwa tidak sampai setengah dari plotisi senayan yang mengisi data harta keka­yaannya dengan benar. Parah­nya, muncul kemungkinan para legislator enggan mela­porkan harta kekayaan de­ngan beragam dalih yang menyesakkan jiwa rakyat.

Politisi dan pengusaha yang khilaf personal akan rentan hancur bila data wajib pajak atau usaha lain seperti “panama papers” terbuka lebar. Lihat saja bagaimana capek dan letih nama-nama di Panama Papers menjelaskan ketidaktahuan. Atau meng­gu­nakan data pajak sebagai wa­jib pajak yang baik untuk me­nutupi isu panama pa­paers.

Lagian bukan poliTIKUS na­manya bila tidak mene­mu­kan celah TIKUS dari keja­ran atau ancaman politisasi da­ta pajak serta harta timbu­nan. Penulis merasa bahwa “tax amnesty” adalah alat pe­ne­bus dosa yang diciptakan oleh kerjasama apik dari pe­ngu­saha dan poliTIKUS. Pe­ne­bus dosa wajib pajak akan memberikan ruang bagi pe­ngu­saha dan poliTIKUS kaya melepaskan cekikan dileher dari jerat keharusan berbagi harta yang terlalu dicintainya.

Tax amnesty berubah men­­­jadi senjata politik. “PRO” berusaha men­da­sar­kan tax amnesty pada potensi peneri­ma­an negara saat ini dan ke­mu­dian hari. Tim “KON­­TRA” merasa tax am­nes­ty sebagai pembuktian kema­la­san apartur pe­me­rin­tah me­ne­gak­kan wajib pa­jak. Selain itu, tax amnesty mem­buktikan pemerintah ti­dak mampu mengelola Ne­gara.

Penulis menyarankan agar tax amnesty ditunda dalam pembahasan rancangan un­dang undang. Politisasi tax amnesty akan menabur garam di atas luka rakyat yang patuh pada perpajakan indonesia. Anggapan bahwa pemerintah selalu lembak pada mereka yang bagaikan raja menjadi nyata. Sedangkan si miskin di paksa-paksa untuk berbagai urusan kewajiban apapun itu.

Merenunglah wahai pe­ngua­sa nusantara yang dipilih langsung oleh rakyat terma­suk kalangan tak berharta. Bila pengusaha dan poli­TIKUS kaya dibantu dengan pelbagai kemudahan terma­suk penebusan dosa wajib pajak. Jawablah pertanyaan ini, kapan keadilan sosial, ekonomi, politik dan hukum tercapai bagi seluruh tumpah darah Indonesia? (*)

 

ANDRIAN HABIBI
(Peneliti di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP))
 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]