Wabup Ferizal Ridwan: Penguatan Daerah Tingkatkan Daya Saing


Selasa, 26 April 2016 - 03:31:59 WIB

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Penguatan Daerah menjadi topik utama dalam peringatan hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-20 tahun ini di Kabupaten Limapuluh Kota.

Tema ini sejalan dengan amanat Menteri Dalam Ne­geri, Tjahjo Kumolo, yang dibacakan Wabup Lima­puluh Kota, Ferizal Ridwan, dalam apel akbar di GOR Singa Harau, Ketinggian, Sarilamak, Senin (25/4).

Dalam amanat tertulis­nya, Tjahyo Kumolo me­nyebut,  penetapan Hari Otonomi Daerah secara Nasional setiap 25 April, didasarkan pada keputusan Presiden RI, nomor 11 Ta­hun 1996 tentang Hari Oto­nomi Daerah. Peringatan tersebut bertujuan, me­man­tapkan pelaksanaan otono­mi daerah di setiap ting­katan pemerintah, mulai dari pusat sampai dengan ke daerah.

Menurutnya, ada tiga poin pemaknaan, terkait peringatan hari otonomi daerah ke-20 tahun ini. “Pertama, otonomi daerah yang telah menjadi komit­men dan konsensus para pendiri bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945,” ujar Ferizal Ridwan, ketika me­nyampaikan amanat Men­dagri, di hadapan seribu-an ASN yang hadir.

Hal itu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pela­yanan publik, pem­ber­daya­an masyarakat, peninga­katan daya saing daerah, dan pengembangan demok­rasi lokal. Kedua, seiring telah diberlakukan kebija­kan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2016 ini, seluruh pemerintah da­erah harus menata sel­uruh elemen otonomi daerah.

Dalam era MEA, ka­tanya, diberlakukan lima arus bebas dalam aktivitas ekonomi antar negara ASE­AN. Diantaranya meliputi arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas te­rampil, arus bebas modal dan arus bebas investasi dan melalui pemantapan otono­mi daerah, “Kita tidak akan kalah bersaing dengan ne­gara-negara yang berada di lingkungan ASEAN,” ujar­nya menambahkan.

Berdasarkan laporan World Eonomic Forum (WE­F), dalam Global Com­petitivines tahun 2015-2016, dari hasil suvey peringkat daya saing 144 negara, In­donesia masih berada di peringkat ke-37. Indonesia tercatat masih berada di bawah negara ASEAN lain­nya, seperti Singapura yang berada di peringkat ke-2, dan Thailand ke-31.

Mendagri menekankan penyelesaian perizinan me­mu­lai usaha di Indonesia, yang rata-rata memakan waktu selama 52,5 hari. Adapun limit di negara ASE­AN lainnya jauh lebih pendek, seperti di negara Vietnam, yang hanya 34 hari, Thailand 27 hari, Timor Leste 10 hari, Malay­sia 5,5 hari dan Singapura 2,5 hari.

Dalam acara pem­bu­kaan Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta, terdapat 42.633 Peraturan Undang-Undang yang tumpang tindih, sekitar 3.000 Peraturan Daerah yang harus dibatalkan pada 2016. Karena itu, peme­rintah daerah dituntut dapat menggenjot penguatan dan daya saing daerah melalui kinerja, guna menghadapi MEA, untuk kesejahteraan masyarakat. (h/zkf)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]