Sumbar Inventarisir Perda Bermasalah


Selasa, 26 April 2016 - 03:49:02 WIB

PADANG, HALUAN —  Seiring dengan peringatan Hari Oto­nomi Daerah ke 20, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan Kepala Dae­rah untuk segera mem­ba­tal­kan Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah, karena masuk dalam kategori menghambat investasi ataupun bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menyatakan ter­dapat 42.633 Perundangan-undangan yang tumpang tindih dan 3 ribu perda yang harus dibatalkan tahun 2016.

Menyikapi arahan di­mak­sud, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, Pe­me­rintah Provinsi Sumbar saat ini masih melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap Per­da di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Sedang didata, apakah terdapat Perda yang pantas atau harus dibatalkan,” ungkapnya usai memimpin upacara peri­ngatan Hari Otonomi Daerah ke 20 di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (25/04/2016).

Ia menambahkan, terkait dengan otonomi daerah saat ini sudah berjalan dengan baik. Walaupun dalam implementasi masih ada yang bergaya sentra­lisasi. Padahal dalam otonomi daerah Pegawai Negeri Sipil bergaya desentralisasi.

“Otonomi daerah ini sudah ada dalam undang-undang, tinggal menjalankan sesuai dengan UU yang berlaku. Selain itu, kinerja atau praktek lapangan untuk ANS perlu kita tingkatkan agar apa yan di­amantkan oleh UU otonomi daerah bisa berjalan dengan baik,”tutur Irwan Prayitno.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Enifita Djinis mengakui, jika ditelisik memang ada Perda di kabu­paten/kota dan provinsi yang harus dihapuskan atau direvisi. Seiring adanya pengalihan ke­wenangan dari Pemerintah Ka­bupaten/Kota ke Provinsi, di antaranya di bidang pendidikan, pertam­bangan, kelautan dan pen­didikan, dan kehutanan.

“Selain itu, juga terdapat Perda yang harus dibatalkan, karena Undang-Undang (UU) yang terkait telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi-MK, seperti UU Sumber Daya Air. Maka perda yang terkait itu juga harus dibatalkan,” jelasnya.

Enifita Djinis menam­bah­kan, untuk melakukan iden­ti­fikasi dan inventarisasi ter­hadap Perda, akan disusun tim. Me­nurutnya, tahap iden­tifikasi dan inventarisasi dimaksud dapat dirampungkan dalam waktu dua minggu ke depan. “Untuk ke depan kita akan rampungkan inventarisasi, pa­ling la­ma dua minggu ke de­pan,”tutup Enifita Djinis. (h/ows)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]