Bupati Pasaman Terima Parasamya Purnakarya Nugraha


Selasa, 26 April 2016 - 03:53:19 WIB
Bupati Pasaman Terima Parasamya Purnakarya Nugraha BUPATI Pasaman, H Yusuf Lubis SH MSi (tengah) menerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, karena sudah tiga kali berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai Bupati Bekinerja Tinggi, yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, H Jusuf Kalla di Kulonprogo, Senin (25/4).

PASAMAN, HALUAN — Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis, SH, M.Si., menerima penghargaan Parasamya Pur­­nakarya Nugraha atas pres­tasi kinerja pemerintah daerah yang telah tiga kali berturut-turut dinilai ber­kinerja tinggi.

Penghargaan tersebut dise­rahkan oleh Wakil Pre­siden RI, H. Jusuf Kalla, di Kulonprogo, Senin (25/4). Kabupaten Pasaman kem­bali menyelamatkan wajah Su­matera Barat di kancah Na­sional pada peringatan hari otonomi daerah tahun ini.

Berhasilnya Kabupaten Pasaman berturut-turut masuk dalam 10 besar tingkat Nasional dalam hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengantarkan daerah tersebut menerima penghargaan tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha.

Atas dasar tersebut, Kabu­paten Pasaman dinilai pantas menerima penghargaan itu. Bu­pati Pasaman H. Yusuf Lubis, SH, M.Si dalam keterangan pers menyebutkan, pantasnya Kabu­paten Pasaman menerima peng­hargaan tersebut, karena Pemkab Pasaman tahun-tahun sebelum­nya telah mempersiapkan Lapo­ran Penyelenggaraan Pemerin­tahan Daerah.

“Atas dasar tersebut, peme­rintah pusat telah melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyeleng­garaan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Peme­rintahan Daerah yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Peme­rin­tahan Daerah,” terangnya.

Ia mengatakan, penilaian EKPPD didasarkan pada Lapo­ran Penyelenggaraan Pemerinta­han Daerah yang diukur melalui capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD yang terdiri dari 43 IKK pada Tataran Pe­ngambil Kebijakan, 714 IKK pada tataran pelaksana kebijakan aspek administrasi umum dan 94 IKK pada tataran pelaksana kebijakan urusan pemerintahan.

 ”Kunci dalam menghadapi EKPPD terdiri dari 2 tahapan, yaitu kesiapan dalam teknis administrasi dan kesesuaian hasil kinerja di lapangan. Dalam hal Kesiapan teknis administrasi hal yang harus diperhatikan adalah memahami seluruh IKK peni­laian EKPPD, mengumpulkan, menghimpun, mengevaluasi dan mengklarifikasi seluruh data IKK EKPPD secara lengkap dan optimal, menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh SKPD dalam hal pe­ngumpulan data,” tukasnya.

 Lebih jauh dikatakannya, bahkan jika diperlukan, pihaknya melakukan telaah terhadap data yang disampaikan oleh SKPD, apakah sudah sesuai dengan yang ditentukan dan dengan kondisi yang ada di lapangan.

 ”Intinya kita harus pro aktif, menjalin koordinasi antar SKPD, adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Data dan dokumen yang telah kita himpun, kita susun dan ditata secara sistematis, agar Tim Eva­luasi Tingkat Provinsi dan Na­sional mudah melakukan croscek data dan dokumen,” terangnya.

 Hal inilah, katanya, yang menjadi point penting, dan ke­berhasilan Kabupaten Pasaman dalam EKPPD secara teknis administrasi, yang mungkin menjadi nilai plus jika diban­dingkan kabupaten/kota yang lain masih terkendala dalam pengumpulan dokumen data pendukung.

 ”Sesuai dengan laporan ha­sil Evaluasi Kinerja Penye­leng­garaan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pasaman tahun 2014, penilaian indeks capaian kinerja men­dapatkan skor 3,3075 atau de­ngan kategori prestasi sangat tinggi dilakukan terhadap tataran pengambil kebijakan dan tataran pelaksana kebijakan yakni Ki­nerja Kepala Daerah, DPRD dan Kinerja SKPD,” ucapnya.

 Lebih jauh ia mengatakan, dalam tataran pengambil ke­bijakan tersebut terdiri dari 13 aspek dengan 43 Indikator  Ki­nerja Kunci (IKK), mendapatkan skor 3,4785 atau dengan kategori prestasi sangat tinggi. Sedangkan dalam tataran pelaksana ke­bijakan daerah mendapatkan skor 3,2642 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi.

Hal ini berdasarkan perin­cian sspek administrasi umum dengan jumlah 714 IKK men­dapat skor 3,3755. Aspek urusan pemerintahan yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan mendapatkan skor 3,140.

Sedangkan, dalam hal peni­laian kesesuaian hasil kinerja di lapangan (Tahap II), hal yang sangat menentukan adalah adanya inovasi daerah yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

”Jadi, sehubungan hal terse­but, Prestasi yang diraih Pasaman saat ini tidak terlepas dari adanya kebijakan anggaran dengan mela­kukan rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman sehingga komposisi belanja publik lebih besar dari pada belanja aparatur. Pada tahun 2012  belanja apa­ratur adalah sebesar 53,77 % dan pada tahun 2013 menjadi 48, 34%, dan tahun 2014 menjadi 46,93 %. Sedangkan belanja publik pada tahun 2012 adalah 46,33 % dan pada tahun 2013 naik menjadi 51,66 % dan tahun 2014 53,07 %,” sebut Bupati.

Ia mengatakan, dengan kom­posisi belanja publik yang lebih besar dari belanja aparatur, pemerintah daerah meletakkan 3 pilar atau kebijakan strategis dalam pembangunan Kabupaten Pasaman yakni, bidang pendid­ikan, kesehatan dan pemba­ngu­nan infrastruktur.

 ”Seperti bidang pendidikan, Pemkab Pasaman telah melun­curkan program pendidikan gratis 12 tahun, bimbingan bela­jar gratis bagi siswa kelas tiga SLTP dan SLTA, dan program 1 PAUD 1 jorong. Sedangkan untuk bidang kesehatan, adanya jaminan kese­hatan secara total coverage, pro­gram 1 jorong 1 bidan dan pendi­rian rumah singgah,” tu­turnya.

Sedangkan untuk bidang infra­struktur, juga ada program P2BN. Pelaksanaan  Program Pembangunan Berbasis Nagari (P2BN) tersebut mempunyai dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pembangunan Berbasis Nagari telah dialokasikan dana sebesar Rp6 miliar. Tahun 2013 naik menjadi Rp10 miliar dan tahun 2014 lagi lagi menjadi Rp15 miliar.

Jika dibanding kabupaten lain di Indonesia bila dilihat dari segi PAD dan porsi APBD, Kabu­paten Pasaman yang terkecil, namun barangkali Tim Evaluasi EKPPD menilai bahwa walau­pun PAD dan APBD nya kecil namun Pasaman mampu me­ngelolanya dengan baik sehingga komposisi anggaran belanja publik dapat terus ditingkatkan guna yang pada akhirnya peme­rintah mampu melakukan tero­bosan-terobosan atau inovasi

“Prestasi Kabupaten Pasa­man dalam memperoleh peng­hargaan Parasamya Purna Karya Nugraha merupakan hal yang mungkin dan wajar kita terima, karena intinya adalah pema­haman dan penguasaan yang baik terhadap pedoman EKPPD, kete­litian dan kecermatan dalam penyampaian data/ dokumen pendukung kinerja, koordinasi yang baik, kerja sama yang solid dan komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Peme­rintahan Kabupaten Pasaman,” pungkas H. Yusuf Lubis. (adv)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]