Sumbar Proses Regulasi Wisata Halal


Selasa, 26 April 2016 - 03:54:20 WIB

PADANG, HALUAN – Sebagai ka­wasan wisata halal yang ditunjuk pemerintah pusat, Provinsi Sumbar tengah memproses regulasi wisata halal di derahnya. Langkah ini dinilai akan menggaet banyak wisatawan man­ca­negara maupun lokal.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Arkadius Dt. Intan Bano saat me­nyambut tim pembuat Peraturan Daerah (Perda) inisiatif dari DPRD NTB Senin, (25/4) di ruang khusus I DPRD Sumbar menyebutkan, sebagai salah satu provinsi yang ditunjuk sebagai kawasan pariwisata halal Provinsi Sumbar juga harus berbenah. Hal ini untuk mendorong regulasi agar pariwisata halal ini benar-benar bisa diterapkan di Sumbar.

“Kita tengah memprosesnya, ba­gai­mana dengan regulasi yang ada nanti, mulai dari destinasi, hotel, kuliner, pasar dan budanya sudah mengarah ke wisata halal,”ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Dilanjutkannya, ketika wisata halal benar-benar dijalankan diha­rapkan tidak ada lagi persepsi negatif yang muncul di mas­yarakat atau bahkan masyarakat itu sendiri yang merusaknya.

“Sehingga hal ini perlu dila­kukan dengan bertahap dan tidak tergesa-gesa dan dengan so­sia­liasi yang matang. Kita tidak hanya memperbaiki bahan, pro­ses, dan produknya saja. Akan tetapi yang dibenahi itu persepsi masyarakat,”ungkapnya.

Terkait dengan Perda wisata halal di Sumbar kata Arkadius, dalam Rencana Induk Pe­ngem­bangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sudah tertuang bah­wa pariwisata Sumbar itu me­ngacu kepada ABS – SBK. “Di­mana nilai agama menjadi poin kunci Sumbar dalam meren­canakan pengembangan pariwi­satanya. Jadi, tidak perlu lagi adanya Perda untuk pariwisata seperti NTB,”ungkapnya.

Hanya saja yang perlu diambil dari NTB ujarnya, yaitu bagai­mana provinsi yang terkenal dengan Lombok itu bisa men­dapat pengakuan dan regulasi lebih dahulu dari Sumbar terkait dengan wisata halal. “Bahkan NTB sudah setahun lebih men­dapat pengakuan itu dari pusat. Ini yang seharusnya menjadi motivai bagi Sumbar,”ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Sumbar Burhasman menga­takan, saat ini Pemprov Sumbar tengah mengusahakan untuk men­dapat­kan regulasi dari pemerintah pusat tentang wisata halal ini. Namun, Pemprov tidak mau terburu-buru karena saat ini terus berkomu­nikasi dengan pihak MUI Sumbar.

“Seperti yang dikatakan Ke­tua MUI Sumbar, Gusrizal Ga­zahar tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan regulasi wisata halal ini. Karena butuh sosialasi dan pemahaman per­sepsi kepada masyarakat tentang hal ini,” ungkapnya. (h/isr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]