Bawa Pulang Ratusan Triliun

6.000 WNI Berpotensi Ajukan Pengampunan Pajak


Selasa, 26 April 2016 - 03:54:43 WIB

JAKARTA, HALUAN —Peme­rin­tah mendorong Warga Negara Indonesia (WNI) membawa pu­lang ratusan triliun uang mereka di luar negeri kembali ke Indonesia dengan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.  Setidaknya, ada 6.000 orang yang akan menga­jukan pengampunan pajak ini.  

“Potensinya, sampai saat ini yang kita miliki sekitar 6.000 orang,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro usai rapat kabinet terbatas di Istana Ne­gara, Jakarta, Senin (15/4/2016).

Bambang menjelas­kan masih ada potensi yang datang dari dalam negeri. Akan tetapi hing­ga sekarang be­lum dapat diketahui berapa jumlahnya.

“Yang dalam negeri kan boleh ikut sebenarnya. Dalam negeri itu lebih susah untuk menentukan berapa orang­nya,” ujar Bambang.

Baik dari dalam dan luar ne­geri, Bambang memastikan akan mendapatkan fasilitas yang sama. Terutama dari sisi kera­hasiaan data. Perbedaan hanya untuk besa­ran tebusan. Bagi yang membawa dana dari luar negeri akan diberi­kan tarif tebusan lebih rendah.

“Pokoknya data tax amnesty itu rahasia, mau dari dalam atau di luar,”  imbuhnya. Kebijakan pengampunan pa­jak atau tax amnesty menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kabinet terbatas di Istana Negara sore kemarin. Rapat itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan dihadiri oleh jajaran menteri bidang eko­nomi dan hukum.

Salah satu keputusan yang diambil adalah pemberlakuan kebijakan tax amnesty hanya untuk tahun ini saja. Sehingga, bila Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty selesai dibahas dan disahkan DPR bulan depan, maka Juni atau Juli men­datang kebijakan bisa segera direalisasikan.

Tax amnesty ini hanya akan berlangsung sampai akhir tahun ini,” ungkap Menteri Keuangan.

Jadi, bagi orang Indonesia yang ingin membawa pulang dananya ke dalam negeri dengan memanfaatkan fasilitas tax am­nesty ini, maka harus segera bersiap. Sebab tidak akan ada kelanjutan di tahun depan.

“Jadi tidak ada tahapan lagi tahun depan. Jadi kita harapkan repatriasi dilakukan tahun ini,” ujarnya.

Opsi yang ditawarkan peme­rintah lainnya adalah yang ber­sifat pelaporan. Sehingga meski tidak membawa pulang dananya, namun pelaporan harta, berupa aset maupun dana juga mendapat pengampunan pajak. Ini juga berlaku untuk yang di dalam negeri.

“Jadi tidak semuanya repa­triasi. Karena kita juga mema­hami ada aset mereka di luar, seperti aset tetap gedung, peru­sahaan di luar negeri ya enggak bisa dibawa pulang begitu saja. Jadi itu silakan ambil yang de­klarasi,” terang Bambang.

Terkait dengan progres pem­ba­hasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang opti­mistis bisa terealisasi dalam waktu dekat. Sekarang DPR sudah melakukan berbagai kon­sultasi dengan para pakar, kala­ngan dunia usaha serta lembaga negara terkait lainnya.

“Tentunya kami berharap pembahasan akan berjalan mulus, sehingga UU ini bisa disele­saikan secepatnya,” tegas Bam­bang. Meski begitu, Bambang be­lum menyebutkan berapa dana tebusan bila skema pember­lakukan tax amnesty hanya seki­tar 6 bulan. Menurut Bambang, besaran tebusan harus dibahas dengan DPR.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, tax amnesty akan mendorong WNI membawa pulang ratusan triliun uang mereka di luar negeri kembali ke Indonesia.  “Semua sekarang juga di Ke­menterian yang ada hubu­ngannya harus mempersiapkan prosedur- prosedur. Karena itu yang paling penting bahwa ada uang masuk ke dalam ekonomi Indonesia. Nah itulah yang harus, tapi tidak seperti uang yang lain. Ini yang minimum masuk dalam sistem pembangunan yang dapat dipa­ntau,” ujar JK di Kantor Wapres Jl Medan Merdeka Utara, Ja­karta Pusat, Senin (25/4).

Pemerintah saat ini memang tengah menunggu rampungnya pembahasan tax amnesty di DPR. Aturan pelaksana bila UU ter­sebut disahkan juga harus disiap­kan. “Untuk pelaksanaannya kan harus juga ada road mapnya begitu, ada sistem. Itulah dibuat sehingga semua harus sejalan,” sambungnya.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro sebelumnya me­nga­takan, pemerintah tengah mempersiapkan instrumen in­vestasi untuk menampung dana bernilai ratusan triliun rupiah yang masuk ke dalam negeri terkait tax amnesty.

Instrumen pertama adalah dari portofolio. Dari Kemen­terian Keuangan (Kemenkeu) instrumen yang disiapkan adalah Surat Berharga Negara (SBN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempersiapkan Surat Berharga Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Kemudian juga bank persepsi yang ditentukan oleh pemerintah.

Instrumen kedua adalah in­ves­tasi untuk sektor rill. Ini bisa dilakukan pemilik modal pada tahun selanjutnya. Sektor-sektor tersebut seperti infrastruktur, sektor rill berdasarkan prioritas pemerintah dan properti. (dtc/met)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]